Kang Emil: Pabrik Buang Limbah Sembarangan Siap-siap Disegel

BANDUNG, AMPUH – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan penutupan pabrik tekstil CV Sandangsari di Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Maka segala penindakan, pencegahan anggaran akan banyak melibatkan institusi pusat. Termasuk penindakan oleh KLHL,” ujar Emil, sapaan Ridwan, kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (9/2).

Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil mengungkapkan penutupan pabrik tekstil CV Sandangsari ini untuk sementara, lantaran diduga membuang limbah pabrik ke Sungai Citarum. Dimana, Program Citarum Harum merupakan proyek yang terpusat di nasional.

“ Tim KLHK menyebut pabrik tekstil CV Sandangsari tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan membuang limbah yang bermuara ke Sungai Citarum,” ujar Ridwan.

Dalam Program Citarum Harum, Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, saya ingatkan perusahaan yang masih membuang limbah sembarangan siap-siap OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan disegel.

“Mudah-mudahan kalau level nasional yang menindak pencemaran itu membuat jera. Karena kasusnya bisa menjadi pidana,” tegasnya.

BBN/YEN

Kadishub DKI Diperiksa Terkait Amdal Lalin Reklamasi

JAKARTA, AMPUH – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Andri Yansyah terkait , terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa Andri dengan pertanyaan soal Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam keterangannya, Andri mengatakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bertugas memberikan rekomendasi teknis (rekomtek) terkait amdal lalin dalam sebuah proyek pembangunan. Namun rekomtek baru dikeluarkan apabila pembangunan itu sudah ada, dan berdasarkan permohonan pengembang kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian dilanjutkan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Tugas dari Dishub itu adalah Amdal Lalin, memberikan rekomtek amdal lalin. Rekomendasi teknis itu ada apabila sudah ada bentuknya, sudah ada pulaunya,” ujar Andri, Jumat (2/2).

Namun karena pulau reklamasi belum rampung, lanjut Andri, Dishub belum memberikan rekomtek Amdal Lalin. “Karena pulaunya belum ada, berarti belum kita lakukan apa-apa. Belum ada pembangunan, kalau belum ada ya tidak ada Amdal Lalin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Amdal Lalin juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau C dan pulau D. Termasuk, penerbitan sertifikat di proyek reklamasi. “Nggak ada urusannya dengan sertifikat, nggak ada hubungannya dengan dengan HGB (hak guna bangunan), nggak ada urusannya dengan NJOP. Nggak ada,” jelas Andri.

Terkait kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta ini, Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mulai menyelidiki sejak September 2017. Penyidikan diawali dengan mengumpulkan data, dokumen dan keterangan saksi dari sejumlah instansi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kasus ini penyidik menduga ada pelanggaran terkait penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan senilai Rp 3,1 juta per meter di proyek reklamasi Pulau C dan D. Lalu, penyidik meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

RANI

Sumber: BeritaSatu.com

Bupati Lebak: Tangkap Pelaku Penyebar Hoax Soal Gempa

LEBAK, AMPUH – Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia meminta pihak kepolisian untuk mengusut pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) dimedia sosial yang mengunggah masjid roboh dan jalan terbelah pascagempa tektonik 6,1 Skala Richter (SR) di sebagian wilayah Kabupaten Lebak, pada Selasa (23/1) siang.

“Penyebar berita bohong tentu sangat meresahkan masyarakat yang tertimpa bencana alam itu,” kata Iti, Kamis (25/1).

Menurut Bupati Iti, penyebar berita hoax gempa di Lebak cukup bertebaran di media sosial sehingga perlu dilakukan pencegahan. Masyarakat yang menjadi korban bencana alam tentu sangat trauma, terlebih lagi berita akan adanya gempa susulan.

“Penyebaran berita bohong selain merugikan juga menimbulkan kepanikan dan kecemasan masyarakat. Karena itu, pihaknya mendesak kepolisian segera mengusut kasus penyebar hoax.
Apabila, penyebar hoax itu tidak segera ditangkap dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemasan masyarakat,” ujar Bupati Iti.

Oleh sebab itu, kami minta warga agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas. Dan, Bupati Iti yakin kepolisian bisa mengusut dan menangkap pelaku hoax. “Penyebar hoax untuk dapat diproses secara hukum karena mereka melakukan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” jelasnya.

YENNY

Sumber: ANTARA

Anggaran Besar, Kementrian LHK Diminta Tingkatkan Kinerja

oke

Jakarta, Ampuh
Aktivis lingkungan dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (Ampuh), Jarpen Gultom,SH mengatakan dengan Anggaran yang telah disetujui DPR-RI Komisi V dengan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) dapat meningkatkan kinerja.

Menurutnya,dengan anggaran yang cukup besar di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bisa meningkatkan Kinerja dan berani menghukum pelaku perusak lingkungan.

“Anggaran yang cukup besar yang akan dialokasikan di kementrian hidup dan kehutanan (LHK) bisa membuat kinerja semakin baik dan berani mengeksekusi setiap pelanggaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”Ujar Jarpen saat Berbincang dengan pewarta di Jakarta, Selasa(17/2/2015).

Selain itu, Jarpen juga meminta agar Menteri LHK Siti Nurbaya, berani menerapkan sangsi administrasi, pidana ,perdata, kepada perusahaan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan hidup.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Edhy Prabowo, dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (11/2/2015) pekan lalu, di Gedung Parlemen. Komisi yang membidangi kehutanan ini menyetujui alokasi anggaran untuk membiayai program, diantaranya program pengendalian daerah aliran sungai (DAS) dan Hutan Lindung Rp.1,088 Triliun, konservasi sumber daya alam dan ekosistem Rp.1,547 Triliun dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan sebesar Rp.308 Milyar.

Untuk diketahui, Komisi VII DPR RI menyetujui pagu tambahan RAPBN-P Kemen LHK Tahun 2015 sebesar Rp.199,6 Milyar, sehingga semula APBN Kemen LHK Tahun anggaran 2015 Rp.6,468 Triliun, menjadi sebesar Rp.6,667 Triliun, yang akan digunakan membiayai 13 Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Rudianto Manurung)

Ampuh: Banjir Jadi Persoalan Disetiap Tahun

banjir

Jakarta, Ampuh
Banjir yang sebelumnya melanda Kampung Pulo, Jatinegara Jakarta Timur kini sudah surut. Banjir yang merendam beberapa RT tersebut sebagian sudah mulai surut sejak pukul 6.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Radaronline, beberapa warga mulai membersihkan rumahnya dari lumpur sisa banjir. Menurut salah seorang warga RT 03/Rw 03 yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan banjir di 2 RT masih belum surut.

“Banjir di RT 2 ama di RT 3 masih belum surut. Di RT 2 banjir masih selutut orang dewasa dan banjir di RT 3 hanya sebetis saja mas,” katanya kepada Radaronline Rabu (11/2/2015).

Surutnya banjir tersebut dimanfaatkn oleh warga untuk membersihkan rumahnya dari lumpur sisa banjir. Selain membesihkan rumah warga juga membersihkan jalan di depan rumah.

Aktivis lingkungan dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (Ampuh), Jarpen Gultom,SH., mengungkapkan banjir menjadi persoalan setiap tahun di ibukota. Pemerintah Kota (Pemkot) DKI terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dari hulu hingga hilir guna mengatasi banjir tersebut.

“ Ini persoalan yang tidak mudah. Banyak factor penyebab banjir salah satunya kurangnya ruang terbuka hijau (RTH),kurangnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, tersumbatnya saluran air, pompa yang tidak berfungsi baik, warga banyak yang tinggal dibantaran kali, dan lain lain,” ungkap Jarpen. “Ini perlu kerjasama semua pihak,” tambahnya. (Restu/Rani)

Jaksa Kejati Riau Jerat Abob Cs. Dengan Pasal Berlapis

pn-pekanbaru

Jakarta, Radaronline
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, menjerat pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) atas transaksi menyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Hal tersebut diketahui saat sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (4/2/2015) kemarin.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dan TPPU atas transaksi bbm ilegal ditengah laut untuk dijual ke Singapur dan Malaysia yang mengakibatkan kerugian negara lebih kurang Rp. 149 Milyar (versi audit BPKP).

Dalam kasus ini, lima terdakwa dugaan TPPU dari penjualan bbm senilai Rp1,3 triliun. Kelima terdakwa tersebut adalah Ahmad Mahbub alias Abob, Niwen Khairiyah, Dunun alias Aguan alias Anun, Arifin Ahmad dan Yusri. Mereka masing-masing punya kasus yang diungkap Bareskrim Mabes Polri.

Adapun JPU yang meyidangkan kasus ini, Adhyaksa, SH., MH., Juli Isnur, SH., Abdul Faried, SH., Ari Purnomo, SH, Feby, SH., Nuraini Lubis, SH. Persidangan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dengan agenda pemeriksa saksi-saksi.

Tim JPU yang diketuain Adhyaksa, menjelaskan kasus ini terungkap dari transaksi mencurigakan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari rekening Niwen, PNS di Kota Batam.

“ Temuan ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dari penelusuran, didapatlah usaha para terdakwa yang menyelundupkan BBM di perairan Dumai,” sebut Adhyaksa di depan Ketua Majelis Hakim Pujoharsoyo SH.

“ Atas perbuatannya karena telah merugikan negara, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 ayat 1 UU Tipikor junto Pasal 15, junto Pasal 18, Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto 55 KUHPidana,” jelas Adhyaksa.

Dalam dakwaan Jaksa, kasus ini berawal dari terungkapnya rekening gendut Rp1,3 triliun milik Niwen Khariyah (38). Ia merupakan pegawai Pemerintah Kota Batam. Niwen merupakan adik kandung dari pengusaha BBM asal Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ahmad Mahbub alias Abob. Tersangka Abob diduga mendapatkan uang tersebut dari jual beli BBM ilegal.

Sebelumnya, Abob dibekuk tim Bareskrim Mabes Polri di sebuah lobi hotel di Jakarta Pusat. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penggelapan BBM milik PT Pertamina di perairan Selat Malaka. Dalam kasus ini, penyidik juga menyita barang bukti berupa bangunan, tanah, serta beberapa alat berat yakni traktor dan tanker

Dari tangan Abob, polisi pun menyita tiga unit mobil berbagai merk, tiga unit truk colt diesel, dua excavator, satu bulldozer, dokumen bank berupa rekening koran dan voucher, 65 lokasi tambang di Kabupaten Bengkalis Riau berikut dokumen sertifikat tanah, satu bidang tanah di Pekanbaru senilai Rp275 juta, satu unit kapal lautan 1 dan satu lokasi tambang di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru milik Dunun.

Kepemilikan Abob Atas Pulau Bokor
Sementara itu, disisi lain, tertangkapnya Ahmad Mahbub alias Abob oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu membuka jalan kasus ini semakin terang benerang. Pasalnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sedang mendalami kepemilikan Abob atas Pulau Bokor tersebut.

Informasi yang diperoleh dari kepolisian, Abob memperoleh Pulau Bokor seluas 361 hektare melalui izin yang diperoleh 4 perusahaan. Dalam tataran kepemilikan, PT Berantai Bay Storage seluas 87 hektare, PT Rempang Sunset seluas 105 hektare, PT Sunset Sukses seluas 101 hektare dan PT Power Land seluas 68 hektare.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan, keempat perusahaan ini berkiblat kepada Abob. Sejak 2011 izin dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam hanya PT Power Land yang melakukan aktivitas reklamasi pantai di Pulau Bokor, yang kini sudah terhubung dengan Tanjunguma, Jodoh itu.

Sementara dari data dan hasil investigasi yang didapat, dari alur kepemilikan hingga Amdal kembali dilidik Polda Kepri, termasuk kepentingan-kepentingan pejabat di dalamnya.

Bahkan salah satu elit politik di Batam turut serta diperiksa di Bareskrim Mabes Polri belum lama ini. Belum diketahui secara persis keterlibatannya, Namun kuat dugaan dia diperiksa berkaitan tanah dan Pulau Bokor milik Abob. Yang mana ia diduga kuat sebagai perantara yang menghubungkan petinggi Pemkot Batam saat itu.

Mengalir ke Walikota Batam
Sementara itu LSM AMPUH mempertanyakan Pemkot Batam atas lambannya penanganan atas kasus limbah maupun kerusakan lingkungan di Kota Batam. Hal itu bukan tanpa alasan, untuk memperkuat dugaan tersebut AMPUH telah beberapa kali melakukan surat menyurat mulai pada Oktober 2012, termasuk ke Bapedal Kota Batam. Namun sejauh ini, Bapedal Kota Batam seakan tutup mata.

“ Kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Batam, yakni Kepala Bapedal dan Walikota Batam untuk menuntaskan permasalahan pengerusakan lingkungan hidup. Sejauh ini terkesan cuek,” kata Direktur Investigasi AMPUH, Jarpen Gultom kepada Radaronline.

AMPUH menambahkan bahwa Walikota Batam terkesan cuek bukan tanpa alasan, pasalnya dari sumber yang didapat menyebutkan, sebagian besar aliran dana kampanye Walikota Batam Ahmad Dahlan yang maju berpasangan dengan Rudi SE tahun 2011 lalu, diduga kuat sebagian berasal dari Abob.

Uang yang diperoleh Dahlan untuk kampanye pencalonannya kembali pada Pemilihan Wali Kota Batam tahun 2011 itu mengalir deras asalkan izin kepemilikan Pulau Bokor berada di genggaman Abob. Sehingga wajar saja apabila tidak ada tindakan dari Pemkot Batam terhadap Power Land.

“ Semua instansi terkait terkesan ‘tutup mata’ akan hal ini, wajar saja karena Walikota juga sudah kong kalikong dengan pengusaha nakal tersebut,” terang Jarpen. (Rudianto/Rihard)

Refleksi Kerja 100 Hari di KLHK

kemelut

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Ist)

Jakarta, Ampuh
Refleksi Kerja 100 Hari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dengan tema “Semangat Baru Konservasi dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia,” yang digelar pada Selasa (3/2/2015) di lobbi utama Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kinerjanya dinilai masih lemah dalam strategi media. Padahal, media berguna dalam menyebarluaskan berbagai informasi atau upaya apa saja yang sudah dilakukan kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“ Yang perlu mendapat catatan kedepan itu, yang pertama adalah sepi publikasi. Kementerian ini bekerja untuk banyak hal, tetapi jika dibandingkan dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), orang lebih mengenal Susi ketimbng Siti Nurbaya,” kata Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, dalam dialog Refleksi 100 Hari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Chalid yang juga Aktifis Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, belum baiknya strategi media Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terlihat dari minimnya publikasi mengenai langkah penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku perusakan dan pencemaran.

“ Saya tahu ada beberapa yang sudah dibawa ke Kejaksaan oleh ibu menteri. Tetapi ke publiknya, menunjukan bahwa telah ada upaya sungguh-sungguh untuk penegakan hukumnya, ini belum kelihatan. Mungkin ini karena strategi medianya belum begitu baik,” tuturnya.

Menurut Chalid, strategi media penting untuk diperhatikan karena publik berhak tahu perubahan-perubahan mendasar apa yang sedang dilakukan oleh kementerian.

Selain masalah strategi media, Chalid juga mengingatkan pentingnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk bersikap tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan.

“ Saya belum melihat ada shock terapy terhadap pelaku pembakaran hutan. Seandainya bu menteri itu mengatakan atau membuat surat teguran kepada perusahaan yang sering terjadi kebakaran, izin usahnya dicabut, saya kira mereka akan shock, nggak berani main-main. Kalau sekarang kan mereka tarik-menarik, apalagi perusahaan-perusahaan besar,” ungkap Chalid.

Namun demikian, Chalid juga mengkritisi KLHK yang masih fokus pada masalah kehutanan saja. Padahal, dengan nama barunya, kementerian yang dipimpin Siti itu juga bertgas menyelesaikan masalah lingkungan hidup. ” Isu coklatnya belum terlihat,” kata Chalid.

“Isu coklat” mencakup masalah lingkungan hidup seperti pencemaran, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pemberian izin lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Dikenal pula “isu hijau” yang mencakup hutan, gambut, dan lainnya.

Acara ini dihadiri oleh Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar M.Sc., Wimar Witoelar (Pengamat Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Chalid Muhammad, Satya Widya Yudha (Anggota Komisi VII DPR RI), Darori (Anggota Komisi IV DPR RI), dan Parlindungan Purba (DPD RI), dan pejabat Eselon I dan II dilingkup Kementrian Lingkungan serta LSM dan Media Massa yang ikut memberikan sumbangan pemikiran dan saran untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik dimasa mendatang. (Klh/Ri/Jill)

AMPUH Akan Somasi KLH Jember Terkait Pembiaran Pencemaran Lingkungan

kandang

Salah satu kandang ayam yang tidak memiliki ijin.

Jember, Ampuh
Dasar hukum dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan tentunya didasarkan ketentuan-ketentuan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya masalah-masalah pencemaran lingkungan hidup.

Ketentuan utama tentang pencegahan pencemaran lingkungan dalam Pasal 17 Undang-Undang Lingkungan Hidup UUPPLH 32/2009 menentukan bahwa: “Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan/atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Jember Jawa Timur adalah kabupaten dengan letak geografis yang tergolong subur dan berjejeran daerah pariwisata yang bisa memikat investor investor lokal maupun asing, dengan wahayana yang serba menjanjikan sehingga bermunculan pula perusahaan perusahaan raksasa yang sangat ber istimasi mencemari lingkungan.

Namun apa jadinya, apabila lingkungan tersebut dirusak oleh ‘tangan-tangan jahil’, atau sekelompok pengusaha nakal yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan.

LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Lingkungan Hidup), pada hari Sabtu (31 / 01 /2015) lalu melakukan investigasi di lapangan sebagai tolak ukur kesadaran masyarakat terhadap perijinan lingkungan, khususnya di Kecamatan Jelbuk Kab. Jember berjejeran usaha kandang ayam potong maupun petelur tanpa mengantongi ijin lingkungan yang resmi yang di rekomendasi oleh Kantor Lingkungan Hidup yaitu ijin Undang – Undang Gangguan (HO).

Berawal dari pengaduan masyrakat ke AMPUH di Dusun Jegung Desa Suren Kecamatan Ledokombo Pengusaha ayam petelor milik Pri dengan kapasitas kandang yang cukup luas mencemarkan bau yang sangat menyengat hingga masyarakat sekitar merasa terganggu dan resah.

Terkait hal ini masyrakat menggalang tanda tangan sikap tidak setuju atas peroperasian kandang ayam tersebut. “Saya tidak tau tentang ijin lingkungan, pokoknya saya dirikan usaha ini dan dapat hasil itu saja karna pihak instansi terkait seperti Satpol PP kecamatan tidak pernah ada sosialisasi tentang ijin tersebut jadi saya diam saja mas,” kata Pri kepada Radar Online.

Direktur Executive LSM AMPUH Eks. Karesidenan Besuki (Subhan Adi .H ,Spd.i) memaparkan kepada Radar Online, “Yang jelas kami dari AMPUH Jember akan tindak lanjuti terkait pembiaran lingkungan hidup oleh instansi terkait ini, langkah awal akan kami kirimi surat somasi agar supaya KLH Jember bekerja sama dengan kecamatan untuk turun kelapangan untuk memferifikasi / sosialisasi terkait perijinan lingkungan,” katanya. (Nurhasin / Adi / Suliantoro)

Pemerintah Malaysia Tertarik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang

Tangerang, Ampuh
Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menjadikan wilayahnya sebagai Kota Layak Huni, kiranya menarik perhatian Pemerintah Diraja Malaysia.

Alhasil, pemerintah negara tetangga itu pun datang bertandang untuk berbagi pengalaman dan mempelajari program dan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan Pemkot Tangerang.

” Pengalaman Kota Tangerang menata kota dan mengelola sampah, menarik minat pemerintah Malaysia untuk berkunjung,” kata Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, usai menerima kunjungan Badan Pengelola Sampah dan Kebersihan Pemerintah Diraja Malaysia yang dipimpin Datuk Abdurrahim bin Noor, selaku Kepala Badan, Rabu (28/01/2015).

Kedatangan rombongan Pemerintah Diraja Malaysia, kata Arief, tidak terlepas dari usaha agresif Pemkot Tangerang yang selama 5 tahun memutar otak dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk memecahkan persoalan sampah. ” Mereka terkesan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap program pengelolaan lingkungan yang digagas pemerintah,” ujarnya.

Walikota menambahkan, bahwa kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan Pemkot Tangerang untuk menarik peran serta masyarakat.

” Inovasi yang dilakukan Pemkot, menarik perhatian dan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Contohnya, melalui program Bank Sampah. Karena rakyat merasakan betul manfaatnya, mereka juga tertarik untuk ikut berpartisipasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Jarpen Gultom SH., selaku Direktur Investigasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) di Jakarta, mengatakan kepedulian pemerintah Kota Tangerang Walikota Tangerang Arief R Wismansyah patut diacungi jempol. Pasalnya, sangat tidak mudah untuk menciptakan kota yang bersih dari sampah. Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk Kota Tangerang mencapai 1,9 juta jiwa, dan sampah yang dihasilkan 838,7 ton per hari. Ini angka yang luar biasa besarnya dari limbah sampah.

“ Program Pemkot Tangerang terkait pengolahan sampah patut ditiru oleh kota-kota lain. Apalagi sudah dilirik oleh Negara tetangga (Malaysia), ini tandanya system pengolahan sampah kita bagus. Mari kita dukung kota-kota lain untuk melakukan hal yang sama terkait pengelolahan sampah diwilayahnya,” terang Jarpen. (Hms/Rini/Juara S)

KLH Susun RPP Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

KLH

Jakarta, Ampuh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sesuai amanat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, pada Jumat (23/1/15) kemarin. Kementerian ini mengadakan konsultasi publik dihadiri antara lain, Prof Akhmad Fauzi, Pakar Ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan.

Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian LHK mengatakan, , “materi dan muatan RPP instrumen ekonomi lingkungan hidup mempunyai sifat mengatur hal-hal yang baru; mensinkronkan antar aturan; mengkomplementer dengan aturan lain memperjelas misalnya dalam hal ini tentang pajak – retribusi dan lain-lain, mengukuhkan aturan lokal yang dianggap layak untuk dinasionalkan; mengarahkan/menertibkan aturan lokal yang tidak layak; dan menyediakan struktur dan mekanisme penyelesaian konflik.”

RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang telah disusun bertujuan untuk meregulasi 19 bentuk instrument ekonomi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kesembilan belas bentuk instrument ekonomi tersebut adalah neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto, mekanisme kompensasi, imbal jasa lingkungan hidup, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dana amanah, pengadaan barang dan jasa lingkungan hidup, pajak lingkungan hidup, retribusi lingkungan hidup, subsidi lingkungan hidup, sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup, pasar modal, sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi, pembayaran jasa lingkungan hidup, asuransi lingkungan hidup, label ramah lingkungan hidup, dan penghargaan kinerja di bidang Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), Sistem Pengembalian Dana Deposit.

“ Ini seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pusat dan daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup. Instrumen ini untuk mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi,” ucap Imam

Instrumen ini, kata Imam, memastikan dana tersedia bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Juga buat mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. (KLH/Jill)