WWF Indonesia Dituding Merusak Hutan di Riau

AMPUH, Jakarta
Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyebut kehadiran LSM asing seperti World Wide Fund for Nature (WWF) tidak memberi banyak manfaat terkait restorasi hutan Indonesia. WWF justru dinilai memperparah kerusakan hutan.

WWF-Indonesia pun protes atas tudingan DPR tersebut. Mereka menegaskan bukan LSM asing dan telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang konservasi di Indonesia.

“WWF-Indonesia bukanlah LSM asing. WWF-Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang independen dan diakui oleh hukum Indonesia, dengan badan hukum Yayasan yang terdaftar di Depkum HAM. Laporan Tahunan WWF-Indonesia, termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dapat diakses secara terbuka,” ujar Anwar Purwoto, Direktur Kehutanan, Spesies Terestrial dan Air Tawar WWF-Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/4).

Sedangkan mengenai kehadiran WWF-Indonesia di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau, hal itu dilakukan untuk mendukung Kementerian Kehutanan dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan di kawasan itu. Jika tak ada upaya dari pemerintah dan LSM, diperkirakan Hutan Tesso Nilo akan dibabat habis sejak tahun 2007 lalu.

“Patut disyukuri berkat upaya dari PHKA, dengan didukung mitra LSM dan Forum Masyarakat Tesso Nilo, hingga kini masih ada sekitar 37 ribu Ha hutan yang dapat dipertahankan di dalam TN Tesso Nilo,” kata Anwar.

Menurut Anwar, saat ini Taman Nasional Tesso Nilo terancam oleh perambahan hutan untuk dijadikan kebun sawit. Hasil analisis citra satelit tahun 2012 menunjukkan bahwa dari total kawasan Taman Nasional seluas 83.068 Ha, sekitar 46.000 Ha (atau 56%) telah dirambah atau telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit, karet dan lainnya. Upaya penegakan hukum merupakan salah satu langkah penting dalam penanganan perambahan, khususnya yang melibatkan pelaku bermodal besar.

Perambahan telah mempersempit daerah jelajah gajah dan menyebabkan konflik. Salah satu kontribusi WWF-Indonesia dalam upaya mitigasi penanganan konflik manusia-gajah, WWF-Indonesia bersama dengan BKSDA Riau dan Balai TN Tesso Nilo mengoperasikan Flying Squad di Taman Nasional Tesso Nilo sejak April 2004.

“Flying Squad terdiri dari empat ekor gajah terlatih dan delapan orang pawang
perawatnya. Tim ini melakukan pengusiran dan penggiringan gajah liar kembali ke habitatnya hingga kerugian masyarakat akibat serangan gajah liar dapat diminimalkan. Sejak dioperasikannya tim ini hingga 2010 tingkat kerugian masyarakat dapat ditekan hingga 75%,” jelasnya.

WWF-Indonesia juga membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi melalui koperasi Petani Madu Hutan Sialang dan pendampingan kepada petani swadaya kebun sawit yang mencakup 349 Kepala Keluarga di Kecamatan Ukui yang berada kawasan penyangga TN Tesso Nilo. (Rol/Esra)

KLH Dapat Rp 800 Miliar untuk Atasi Pencemaran

AMPUH, Jakarta
Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 800 miliar untuk mengatasi perusakan dan pencemaran lingkungan ini. Jumlah anggaran ini sama dengan tahun 2012.

“Tahun lalu serapannya 90% dan tahun ini diharapkan bisa lebih baik,” ujar Henry Bastaman, Deputi bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Kamis (25/4).

Menurut Henry, anggaran untuk mengatasi perusakan dan pencemaran lingkungan sendiri secara nasional mencapai Rp 5 triliun-Rp 6 triliun. Tetapi anggaran ini terbagi ke beberapa kementerian dan lembaga negara (K/L).

Ia bilang jika menilik jumlah anggaran, alokasi ini terbilang kecil. Terlebih, jika berbicara soal pemulihan pasti jumlah anggarannya sangat besar. “Anggaran untuk mengatasi perusakan dan pencemaran lingkungan sebenarnya tidak ada kata ideal, ” kata Henry.

Sebab, jumlah anggaran itu tergantung kasus yang dihadapi serta prioritas mana yang akan diselesaikan. “Jadi sangat variatif anggaran untuk membenahi masalah pencemaran lingkungan ini,” ujarnya.

Salah satu fokus kerja mengatasi pencemaran lingkungan KLH tahun ini adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pesisir pantai. DAS adalah salah satu kawasan yang yang menjadi prioritas KLH karena banyaknya pembuangan limbah baik rumah tangga maupun industri ke aliran sungai.

“Kami sudah pantau, dari data yang kami peroleh ada 52 sungai yang memiliki masalah dalam pencemaran lingkungan karena membuang limbah domestiknya ke sungai,” lanjut Henry. Menurutnya pemerintah sudah memberikan masukan kepada berbagai yang bersinggungan langsung dengan sungai yang tercemar itu.

Ia menjelaskan bahwa KLH, bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perumahan Rakyat akan membahas fenomena pencemaran lingkungan di DAS ini. Ia bilang akan melihat dan mengkaji seberapa besar pengaruh pencemaran itu terhadap kegiatan dan aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan aliran sungai ini.

Ia pun menghimbau berbagai pihak terutama industri untuk melakukan pengolahan limbah, terutama limbah cairnya sebelum dibuang ke sungai. “Industri ini akan dipantau pemerintah, mereka harus dan wajib mengolah dulu limbah mereka sebelum menerobos aliran sungai,” katanya.

Menurutnya ada beberapa kasus pencemaran lingkungan yang berakhir ke ranah hukum. Namun ia enggan menyebut persis jumlahnya. (kontan/Esra)

Kementerian LH Awasi Perusahaan Penerima Proper

AMPUH, Jakarta
Kementerian Lingkungan Hidup secara tegas akan merekomendasikan menghapus kepada pemerintah propinsi jika komisi Amdal di Kabupaten/Kota membandel.

“Kita hanya supervisi. Selanjutnya propinsi berperan. Namun, jika ada pelanggaran akan dihapus komisi amdal,” ujar Asisten deputi pengendalian pencemaran manufaktur, prasarana, dan jasa, Sabar Ginting, di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (18/04/2013).

Menurut tim verifikasi diharapkan transparan. Bagi Sabar, akan banyak tantangan dalam melakukan verifikasi perusahaan terutama jelang penerimaan proper.

“Kita tim verifikasi harus transparan dan dipenuhi jangan sampai dirayu oleh perusahaan,” tegasnya.

Sesuai ketentuan Kementerian LH, Sabar membeberkan tentang proses pembentukan komisi Amdal di daerah. Ada beberapa syarat yaitu pemimpin badan harus eselon II, mempunyai tenaga lulus sertifikasi Amdal, memiliki laboratorium, termasuk memiliki pakar sosio ekonomi.
“Jika dari seluruh syarat ada yang tidak memadai, maka akan dihapus,” pungkas Sabar. (lensaIndonesia/Esra)

Walhi: Peringati Hari Bumi, Kerusakan Lingkungan Hidup Terus Terjadi

AMPUH, Bandung
Setiap tahun 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Tapi perusakan bumi, air, udara, dan hutan, terus berlanjut secara sistematis, masif, dan cepat. Tak terkecuali di Jawa Barat. Maraknya bencana alam dapat menjadi salah satu tolok ukurnya.

Wahana Lingkungan Hidup mencatat sepanjang 2013 saja, setidaknya 35 orang meninggal karena bencana alam, di Bandung Barat, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, dan Tasikmalaya. Alih fungsi lahan dan tak adanya pola pengelolaan lingkungan hidup yang tepat, menurut Walhi merupakan penyebab banyaknya bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, longsor, dan pencemaran lingkungan, yang semuanya mengancam kehidupan dan hidup masyarakat Jawa Barat.

“Dari pemeriksaan Walhi Jawa Barat, aktivitas pertambangan berkontribusi besar dalam perusakan ekosistem baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di Bumi Jawa Barat,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, dalam siaran pers, Minggu (21/4/2013). Hitungan kasar Walhi Jawa Barat, sejak 2007 hingga 2011, penambangan yang mengeruk 8,5 juta ton emas, perak, galena, pasir besi, karst, dan pasir, telah menyebabkan kerugian lingkungan senilai Rp 1,58 triliun.

Sementara dalam kurun waktu yang sama, lanjut Dadan, eksploitasi air bawah tanah mencapai 4,39 juta meter kubik, dengan kerugian lingkungan hidup senilai Rp 84,3 triliun. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat pencemaran tanah dan limbah industri yang mencemari sawah, ladang, dan air, yang belum terhitung. Juga, perusakan akibat sampah yang per hari mencapai rata-rata 500 ton di setiap kabupaten kota di Jawa Barat.

Celakanya, kata Dadan, anggaran nasional dan daerah untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup sangat kecil dibandingkan nilai kerugian lingkungan hidup. Di Jawa Barat, misalnya, alokasi anggaran lingkungan hidup hanya 1 persen total APBD, dan rerata di tiap kabupaten kota hanya 2 persen APBD. “Tidak sebanding dengan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dan keuntungan ekonomi para pengusaha dan pemerintah,” kecam Dadan.

Walhi, kata Dadan, menilai tidak ada keberpihakan pemerintah dan legislatif untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tiap kabupaten kota di Jawa Barat. Karenanya, Walhi mengeluarkan lima desakan terkait dengan peringatan Hari Bumi tahun ini.
Pertama, Walhi mendesak negara mengarusutamakan kepentingan lingkungan hidup dalam konsep pembangunan dan tata kelola sumber daya alam. Kedua, mendesak Pemerintah dan pengusaha memulihkan kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, serta mendesak pemberian hukuman berat untuk perusahaan ilegal dan merusak lingkungan hidup.

Ketiga, Walhi menggugat Pemerintah Daerah yang gagal menjalankan mandat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keempat, Walhi mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tidak memilih kandidat kepala daerah maupun anggota legislatif yang tak memiliki komitmen perlindungan lingkungan hidup. Terakhir, Walhi mengajak masyarakat Jawa Barat untuk memasifkan partisipasi memulihkan dan memperbaiki lingkungan hidup di Jawa Barat. (kompas/Esra)

Indonesia Terancam Krisis Air, Pangan dan Energi

AMPUH, Jakarta
Indonesia menghadapi ancaman krisis air, pangan, dan energi yang menjadi syarat utama kelanjutan kehidupan. Fenomena itu lebih banyak disebabkan salah urus lingkungan dan aset alam.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Dwitho Prasetyandi mengatakan salah urus lingkungan dan aset alam tersebut terjadi secara akumulatif dan terus-menerus. Sebab, selama ini negara mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) guna menopang perekonomian.

“Indonesia menghadapi ancaman krisis tiga sektor utama kehidupan berkelanjutan, yaitu air, pangan dan energi,” tutur di Banjarmasin, Jumat (19/4).

Menurutnya, salah urus pengelolaan SDA itu memicu terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, penurunan kualitas lingkungan hidup dan menipisnya ketersedian sumber daya alam. Hal itulah yang dapat memicu krisis pangan,air, energi, serta bencana ekologis.

Prasetyandi juga mengungkapkan, saat ini kebutuhan air sangat tinggi, sementara itu ketersediaan air layak konsumsi semakin terbatas. Hal itu disebabkan menurunnya kualitas air (akibat pencemaran, interusi dan kerusakan pada sumber air) serta kuantitas air.

Selain Kota Banjarmasin yang memiliki pelayanan hingga 95%, warga di 12 kabupaten/kota lainnya di Kalsel hanya 20% yang terhubung dengan jaringan perusahaan daerah air minum (PDAM). Demikian juga dengan sektor pangan. Hilangnya kedaulatan rakyat pada pangan, ujarnya, berujung pada kasus kelaparan dan gizi buruk. (Denny/Esra)

Merek Internasional Cemari Sungai Lingkungan

AMPUH, Jakarta
Greenpeace Indonesia kembali melakukan investigasi terhadap mereka pelaku pencemaran lingkungan di Sungai Citarum, Jawa Barat. Investigasi Greenpeace Indonesia telah mengungkap bahwa merek fashion internasional ternyata turut menyumbangkan pencemaran limbah industri yang mengandung sejumlah bahan kimia beracun dan berbahaya ke Sungai Citarum.

“Greenpeace telah melakukan sampling air limbah yang dibuang dari pabrik PT Gistex Group yang berada di Desa lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung di tiga titik pembuangan pada Mei 2012. Dari sampel itu terindentifikasi beragam bahan kimia yang sifatnya persiten artinya mereka akan bertahan untuk waktu yang lama setelah dilepaskan ke lingkungan,” ucap Juru Kampanye Air Bebas Racun Greenpeace Indonesia Ahmad Ashov Birry di kantor Greendpeace, Jakarta, Rabu (17/4/13).

Menuru Ahmad, ada beberapa merek fashion global yang pernah mempunyai hubungan bisnis dengan PT Gistex Group, merek itu yakni Gap, Old Navy, dan Banana Republic. Bahkan produk seperti Adidas Group, Brooks Brother (baju yang sering digunakan Presiden Amerika Barack Obama) dan H & M, kata dia, juga ditemukan pernah punya hubungan bisnis dengan PT Gistex Group.

“Kami kemudian melakukan klarifikasi kepada merek-merek ini, termasuk kepada PT Giztex Group. Dalam responnya kepada Greenpeace bulan Maret 2013, PT Gistex Group menyatakan bahwa PT Gistex selalu menaruh perhatian pada lingkungan dan masyarakat. Pabrik kami dilengkapi dengan pengelolaan air limbah untuk menghindari pencemaran lingkungan,” katanya.

Hal senada pun, kata Ahmad, dikatakan Adidas Group, Brooks Brother dan GAP inc (yang memiliki merek Gap, Old Navy, dan Banana Republic). Kepada Greenpeace, GAP Inc menyatakan tanggung jawab lingkungan artinya jauh lebih besar dibandingkan sekedar menjadi hijau atau menjual produk-produk hijau.

Begitu pula Adidas Group yang memang masih belum memberi Greenpeace penjelasan gamblang dan lengkap secara tertulis mengenai hubungan bisnis masalah lalu dan saat ini dengan PT Gistex Group. Namun, Marubeni Corp menolak menanggapi Greenpeace.

“Ya pada intinya, kami melihat mereka pernah memiliki hubungan bisnis baru-baru ini dengan PT Gistex Group. Dimana mereka merupakan perusahaan yang terasosiasi dengan fasilitas yang melakukan pencemaran oleh PT Giztex Group di Indonesia,” ucapnya
Untuk itu, ia menyimpulkan bahwa fasilitas PT Gistex hanyalah satu contoh terhadap masalah yang lebih luas lagi terkait bahaya beracun yang dibuang oleh pabrik manufaktur tekstil, sera sektor industri lainnya. Menurut dia, merek-merek besar, dengan rantai pasokan di berbagai negara, mempunyai posisi unik dalam memberi pengaruh positif pada upaya mengutangi dampak lingkungan dari industri tekstil serta membantu upaya dan penghentian penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun di seluruh sektor industri.

“Peraturan di Indonesia yang ada saat ini juga gagal dalam menyediakan perlindungan terhadap pencemaran yang sudah meluas. Standar-standar yang ada tidak cukup komprehensif atau ketat, dengan penegakan hukum yang lemah,” katanya.

Hal senada dikatakan Koordinator Waterpatrol Greenpeace Indonesia Hilda Mutia. Menurut dia, merupakan sebuah urgensi agar pemerintah segera membentuk Komisi bahan Berbahaya Beracun (B3). Komisi ini, kata dia, bertanggung jawab untuk mengevaluasi bahan kimia yang terdapat di pasaran dan merekomendasikan bahan-bahan yang harus dimasukan dalam daftar B3, baik yang dibatasi maupun dilarang.

“Untuk daftar B3 dapat berasal dari evaluasi inventarisasi bahan kimia nasional melalui penggunaan metodologi penjaringan yang komprehensif, transparan, serta berdasar kerakteristik materi berbahaya beracun. Sehingga, proses inventarisasi yang saat ini sedang didiskusikan pemerintah harus meliputi semua bahan kimia yang beredar dipasaran, bukan saja yang sudah diregulasi sebagai bahan berbahaya beracun,” ucapnya. (PR/Esra)

Pantai Pesisir Marunda Tercemar Limbah Nelayan Terjepit

AMPUH, Jakarta
Pantai di pesisir Marunda mulai tercemar limbah industri. Kini sebagian besar nelayan Marunda memilih menjaring ikan hingga ke tengah laut, akibatnya biaya operasional nelayan mulai melambung tinggi dan perolehan ikan tak sesuai harapan. Koordinator nelayan Marunda, Aslik (54) mengaku para nelayan kesulitan mendapatkan tangkapannya.

“Sekarang sudah sulit cari ikan di pinggir laut, berderet pabrik dari Bekasi, Cilincing, sampai Marunda membuat mati habitat ikan. Limbah industri dibuangnya di pantai menuju laut,” ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (16/4).

Sudah sejak lama jelas Aslik, telah melaporkan kegiatan ilegal pembuangan limbah pabrik ke dinas terkait. Namun tak ada tindak lanjut, dan nelayan hanya pasrah menghadapi kondisi memprihatinkan di kawasan pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

“Sudah lama kita laporkan, kita demonstrasi kepada pabrik-pabrik besar di Cilincing. Sampai sekarang tidak ada tindakannya. Dari kementerian Kelautan dan perikanan, wali kota, Dinas kesehatan pernah ambil sampel airnya, tak sekarang hilang begitu saja,” terangnya.

Untuk nelayan kecil dengan perahu berkapasitas 5-7 Gross Tonnage (GT) bisa menghabiskan solar hingga 60-120 liter. Jika 1 liter solar Rp 5.500 berarti nelayan harus mengeluarkan Rp 330 ribu sampai Rp 660 ribu. Itu belum termasuk biaya konsumsi awak kapal.

“Sekarang harga biaya operasional naik karena harus melaut hingga ke tengah, tapi ikan biasa cuma sampai 2 kwintal itu yang tinggi harganya hanya ikan kembung, sisanya cuma ikan asin yang berharga murah, hasil jual ikan sama biaya operasional nombok terus,” bebernya.

“Saya harap pemerintah bisa lebih perhatian kepada nelayan kecil, bukan kepada para bos nelayan saja,” tutupnya. (merdeka/Esra)

Sungai Cisadane Tercemar 22 Ribu Liter Oli Bekas

AMPUH, Tangerang
Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, Selasa mengatakan Sungai Cisadane sudah bersih dari oli bekas setelah sempat terjadi pencemaran dipermukaan sungai. Namun demikian, pihaknya meminta agar proses hukum terhadap pencemaran lingkungan itu terus ditindak-lanjuti.
“Nanti BLHD yang akan terus mengusut terkait pencemaran lingkungan itu. Karena, hal tersebut masuk kategori pencemaran berat,” katanya.

Direktur Eksekutif Wahana Hijau Fortuna, Romly Revolvere, mengatakan pihaknya tetap meminta agar Pemkot Tangerang melakukan uji baku air. Pasalnya, air di Sungai Cisadane telah terkontaminasi oleh bakteri dari oli bekas.

“Air di Sungai Cisadane merupakan air baku yang dikonsumsi oleh warga kota tangerang. Jadi, jangan sampai ada masalah nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Aktivis lingkungan dari wahana hijau fortuna mengungkapkan bahwa air baku di Kota Tangerang, Banten, telah tercampur oli pasca 22 ribu liter oli bekas yang dibawa sebuah truk mengalami kebocoran muatan yang mengakibatkan pencemaran pada air sungai. (rol/Esra)

Chevron Diduga Melakukan Pencemaran di Wonosobo

AMPUH, Jakarta
Warga mengeluhkan empat sumur di daerah Wonosobo Ujung, Kelurahan Talang Mandi, Kabupaten Bengkalis, Riau, terkontaminasi minyak yang diduga berasal dari pengolahan limbah PT Chevron Pacific Indonesia.

“Air di empat sumur milik warga sebenarnya sudah bercampur dengan minyak sejak tahun 2010, tapi baru sekarang keluhan kita dapat respons,” kata Akmal Wahdi, seorang korban warga di Kecamatan Mandau itu, Selasa (9/4).

Ia menjelaskan, tiga warga Wonosobo lainnya yang sumurnya tercemar minyak antara lain Elianis, Devi Lestari dan Yeni Reflina. Mereka tinggal di RT01/RW5.

Akmal menjelaskan, dirinya sudah tinggal di daerah itu sejak tahun 2007. Sedangkan, air sumur mulai tercemar minyak setelah Chevron melakukan proyek limbah di daerah tersebut pada 2009.

Air sumur itu kini berwarna hitam dan tidak bisa lagi untuk dikonsumsi.

“Proyek pengambilan limbah Chevron di daerah ini dimulai sejak 2009, dan air sumur mulai berubah jadi bercampur minyak setahun kemudian pada 2010,” katanya.

Ia mengatakan dampak pencemaran dari air itu membuat warga kesulitan mendapat air bersih, selain timbul penyakit gatal-gatal pada kulit. Warga juga terpaksa menunggu hujan untuk mendapatkan air.

Ia menambahkan, warga berulang kali sudah menyurati perusahaan mengenai kasus tersebut. Selain itu, warga juga menyurati Pemkab Bengkalis pada Februari lalu.

Staf Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis Agus Susanto mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan warga Wonosobo.

BLH didampingi perwakilan Chevron dan PT Sucofindo telah mengambil sampel air untuk diteliti pada Selasa (9/4) siang.

Sampel diambil dari tiga sumur warga Wonosobo dan dua titik di bagian hilir dan hulu untuk pembanding.

Uji sampel air yang tercemar itu akan dilakukan dilaboratorium PT Sucofindo sesuai dengan kesepakatan dari warga. Sampel air itu nanti akan melalui pengujian “finger print” minyak yang memakan waktu sekitar 15 hari.

“Selanjutnya BLH membuat laporan verifikasi terkait hasil uji lab dari Sucofindo paling lama enam hari setelah hasil analisis diterima,” kata Agus yang ikut menyaksikan pengambilan sampel air.

Pengambilan sampel air akan dilakukan sebanyak dua kali pada saat musim kemarau untuk memastikan dugaan pencemaran itu.

“Kita belum bisa menyatakan itu pencemaran karena belum ada hasilnya dan kami belum pastikan sumbernya dari mana,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Lembaga Kajian Duri Institute Agung Marsudi mengatakan daerah Wonosobo merupakan area kegiatan Chevron untuk pengeolahan limbah minyak sisa dari area operasi, namun hasil akhirnya dicurigai tidak maksimal. Lokasi tempat itu luasnya diperkirakan mencapai puluhan hektare, berpagar tinggi dan sangat dekat dengan permukiman warga.

“Tanah yang sudah terkontaminasi minyak ditanami rumput jadi seakan tidak berlimbah, dan sekarang perusahaan harus terbuka kepada publik kalau merasa yakin itu bukan limbah mereka,” katanya.

Ia menilai, seharusnya Chevron segera melakukan ganti rugi dan memperbaiki pengolahan limbah minyak mereka apabila terbukti air sumur warga tercemar limbah dari perusahaan.

Sementara itu, Manajer Komunikasi PT Chevron Tiva Permata mengatakan perusahaan sengaja melibatkan pihak pemerintah dan laboratorium pihak ketiga untuk memastikan kandungan zat yang terkandung di dalam air, dan ada tidaknya rembesan minyak di sumur tersebut.

Laporan tim independen PPSML Universitas Indonesia yang mensurvei area sekililing Duri pada 2002, dan dipresentasikan ke publik pada 10 Februari 2003 menyatakan bahwa air di beberapa tempat di daerah Duri secara alami berwana coklat karena beberapa bagian dari tanah di daerah itu memang merupakan tanah gambut,” kata Tiva dalam keterangan persnya. (Ant/Esra)

500 Galian C di Subang Tak Berizin

AMPUH, Subang
Terdapat 500 galian C di wilayah Jabar saat ini tidak mengantongi izin untuk beroperasi atau ilegal. Kondisi itu terjadi sejak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat edaran yang menyatakan, penerbitan izin usaha pertambangan diberhentikan sebelum ditetapkannya wilayah pertambangan.

“Kita memang mendesak untuk diberi dispensasi pemberian izin. Tidak hanya kami, tetapi hampir seluruh kabupaten yang memiliki potensi pertambangan. Soalnya selain menjadi tidak ada pemasukan dari sektor pertambangan, galian C ilegal itu menyebabkan pembangunan terhambat,” kata Bupati Subang, H. Ojang Sohandi didampingi Sekda H. Abdurrakhman dan Kadis Pertambangan Energi dan Mineral Kab. Subang, Ir. H. Besta Besuki, usai menerima kunjungan anggota Komisi VII DPR RI dan Dirjen Pertambangan Kementerian ESDM di ruang rapat bupati, Senin (8/4).

Surat edaran sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Subang. Bukan hanya untuk proyek nasional seperti jalan Tol Cipali, tetapi juga pembangunan masyarakat yang membutuhkan material galian C.

“Sementara kita sudah memiliki Perda RTRW dan titik wilayahnya. Di lain pihak munculnya angkutan galian C mempercepat kerusakan infrastruktur sehingga bila tidak ada pendapatan bagaimana memperbaikinya,” jelas Bupati. Ia juga menambahkan, pihaknya melayangkan surat permohonan ke Kementerian ESDM untuk diberi dispensasi.

Kepala Bidang Mineral Geologi dan Air Tanah Distamben Provinsi Jabar, Tatang Effendy membenarkan hal itu. Undang-undang dan aturan baru soal pertambangan yang masih belum tuntas sangat berdampak bagi kabupaten yang memiliki potensi.

“Tidak hanya itu, diperkirakan muncul galian ilegal di 500 tempat, sementara yang berizin hanya 311 untuk galian C. Padahal kebutuhan bukan logam dan batuan sangat banyak serta tidak bisa dipenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan upaya penertiban galian C ilegal. Namun hal itu sangat sulit dilakukan mengingat luasnya wilayah. Terlebih, lokasi penambangan liar berada jauh dari keramaian serta bersinggungan dengan kebutuhan isi perut. “Begitu ditutup, beberapa saat kemudian kembali buka dan berpindah tempat,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini kebutuhan tanah urukan saja mencapai 200 juta m3, batu andesit 42 juta m3, dan pasir 80 juta m3. Semua itu untuk berbagai proyek berskala besar, belum termasuk kebutuhan rumah tangga. “Angka ini untuk proyek Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, Growth Pelabuhan Ratu, dan Metropolitan Betabek Karpuri,” tambah Tatang.

Anggota Komisi VII DPRI, Satya Yudha, yang didampingi Bobby Adi dan Nazarudin Kemas menyatakan, pihaknya sudah berusaha memperjuangkan keinginan ratusan daerah penghasil bahan bangunan.
“Kita datang ke sini bersama dari kementerian ingin meyakinkan dan mengklarifikasi permohonannya. Jangan sampai sebaliknya, muncul kerusakan lingkungan karena tidak ada pemetaan dan perhitungan kebutuhannya terlebih dulu,” katanya.

Hal senada dikatakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Bismar. Setelah melakukan pembicaraan dengan DPR RI berkaitan dengan kebutuhan material pembangunan dari pertambahan, akhirnya terseleksi ada 72 daerah di Lampung, Banten, dan Jabar, termasuk Subang yang dipertimbangkan mendapat dispensasi.

“Hanya ada beberapa daerah yang ternyata masih minim, bahkan tidak ada data kebutuhannya, terutama untuk pembangunan nasional,” ungkapnya. (gala/Esra)