LSM AMPUH Pertanyakan Pembangunan Rusuna Puri Park View

gedung

AMPUH, Jakarta
Pesatnya pembangunan Kota Jakarta akhir-akhir ini berdampak langsung untuk kemajuan kota Jakarta. Namun apa jadinya apabila pihak pengembang tidak memperhatikan dampak dari pembangunan yang sembraut.

Seperti diketahui, banjir Jakarta banyaknya dipengaruhi oleh dampak dari pembangunan gedung-gedung yang tinggi. Sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin menipis, kurangnya resapan air, serta terjadinya penyempitan kali akibat pembangunan.

Pun halnya Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Propinsi DKI Jakarta yang notabenya sebagai instansi pengawasan pembangunan yang ada di Jakarta patut dipertanyakan. Pasalnya, kegiatan pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta banyak yang kurang pengawasan dari Dinas P2B Prop. DKI Jakarta. Sehingga memperparah kondisi Ibukota saat ini.

Salah satunya, pembangunan Rusuna Puri Park View yang berlokasi di Jl. Pesanggrahan / perjuangan Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dimana pembangunan tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
Berdasarkan investigasi di lokasi pembangunan, pihak pengembang seakan tidak memperhatikan dampaknya. Pasalnya, kali Pesanggarahan yang berada disamping Rusuna tersebut diduga kuat telah terjadi penyempitan.

Terkait hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM AMPUH) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mempertanyakan tupoksi Dinas P2B Prop. DKI Jakarta.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, dimana bangunan tersebut sudah berjalan tiga tahun lebih. “Pembangunan itu sudah berjalan tiga tahun lebih, bagaimana dengan pengawasan P2B sendiri instansi yang bertanggungjawab,” kata Ketua DPD LSM AMPUH Jartpen Gultom kepada Radaronline, Jumat (6/09/2013) di Jakarta.

“Akibat pembangunan tersebut, telah terjadi penyempitan kali. Ini akan semakin memperparah banjir Jakarta. Jadi dimana pengawasannya ? Kalau memang Kepala Dinasnya tidak bisa bekerja, sebaiknya dicopot saja,” terang Jarpen dengan geram.

Ia menambahkan, bahwa hal ini telah ia surati. Dimana pihak pengembang seakan tidak peduli dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan untuk dikemudian hari. Jarpen berpendapat bahwa bangunan tersebut sangat menyalahi aturan tentang bangunan gedung dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang.

“Kalau Kepala Dinas P2B tidak bisa mengawasi pembangunan yang ada di Jakarta, sebaiknya Gubernur Jokowi mencopotnya, dan ganti dengan orang yang benar-benar bisa bekerja,” kata Jarpen Gultom yang gigih menyoroti masalah lingkungan hidup ini. (Restu M.P)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *