Jokowi Kucurkan Rp 1 Triliun Untuk Kelola Air Limbah

jokowi

AMPUH, Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT) di DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, anggaran sebesar Rp 1 triliun dialokasikan untuk pembangunannya.

Jokowi mengaku Jakarta hanya memiliki satu unit pengolahan air limbah, yakni berada di Setiabudi. Itu pun kapasitasnya hanya mampu melayani tiga persen limbah di Jakarta. Nilai itu bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan Singapura yang telah mengelola 95 persen limbah kotanya.

“Kita malulah belum ada 3 persen sanitasi kita. Maka, tahun depan kita anggarkan Rp 1 triliun untuk bangun pengolahan limbah di DKI,” ujar Jokowi.

Anggaran Rp 1 triliun tersebut, lanjut Jokowi, akan menambahkan sejumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN tahun 2013 serta pinjaman dari perusahaan konstruksi JICA.

Jokowi menjelaskan, akan ada 14 zona pengolahan air limbah di Jakarta. Pembagian zona tersebut berdasarkan tingkat berbahayanya suatu limbah. Kebijakan tersebut pun, lanjut Jokowi, akan mulai dilaksanakan pada tahun 2014. “Kita akan kejar terus pokoknya,” ujar Jokowi.

Pembangunan IPALT merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta akan diprioritaskan membangun zona I di Setiabudi-Kota yang akan melayani pengolahan limbah rumah tangga dari 1,2 juta kepala keluarga di Gambir, Sawah Besar, Senen, dan Menteng.

Terkait anggarannya, yakni sebesar Rp 4,57 triliun, dan pembiayaannya 70 persen ditanggung Kementerian PU dan 30 persen oleh Pemprov DKI. Sementara estimasi kebutuhan dana untuk enam zona IPALT secara keseluruhan mencapai Rp 70 triliun. (kompas)

Jokowi : Amdal Waduk Riario Akan Diselesaikan

danau

AMPUH, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi kritikan para anggota Komisi VII DPRRI soal pembangunan Waduk Riario, Jakarta.

Jokowi sebelumnya dikritik soal ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Salah seorang anggota DPRRI mempertanyakan, alasan mengapa pemerintah membangun waduk tanpa membuat Amdal.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, bahwa program normalisasi Waduk Riario sudah memiliki AMDAL. “Dokumen AMDAL ada, tapi masih proses. November akan diselesaikan,” jelasnya, di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/10).

Sementara itu, mengenai pengolahan air limbah yang belum jelas, Jokowi hanya menjawab diplomatis. “Kami ingin gambarkan waduk di DKI juga bisa bersih. Kalau negara lain bisa saya yakin Jakarta juga bisa,” ujarnya. (Rol)

LSM AMPUH Laporkan Dinas P2B Ke KIP

AMPUH, Jakarta
Terkait bangunan Rusuna Puri Park View, yang beralamat di JL. Pesanggrahan / Perjuangan Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat yang diduga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM AMPUH) Jarpen Gultom melaporkan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya, AMPUH sudah beberapa kali meminta penjelasan dari Kepala Dinas (Kadis) P2B Provinsi DKI Jakarta seputar pengawasan bangunan tersebut. “Kita sudah menyuratinya sampai dua kali, namun Kadis P2B tidak mengindahkannya,” jelas Jarpen Gultom kepada Radaronline beberapa waktu lalu di kantornya.

Jarpen menambahkan, bahwa Kadis P2B DKI Jakarta sebaiknya dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal itu bukan tanpa alasan, dimana menurut Jarpen Dinas P2B tidak menghargai amanat dari Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 di dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan “Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini” serta dalam pasal 7 angka 1 disebutkkan “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

“Ini jelas bukan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang ini. Sehingga Kadis P2B tidak mengerti dan tidak paham tentang amanat undang-undang ini,” kata Jarpen berapi-api.

Sehingga dengan demikian Jarpen meminta kepada Jokowi supaya mencopot Kadis P2B, dengan alasan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai instansi pengawasan bangunan dan pelayanan public/masyarakat.

“Kami telah meloporkan kasus ini ke KIP (Komisi Informasi Provinsi) DKI Jakarta, bukan cuma Dinas P2B, tapi Kami juga laporkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. semuanya perkara yang sama. Bahkan Dinas PU sama sekali tidak ada pengawasan kepada bangunan tersebut, sehingga terjadi penyempitan Kali Pesangarahan akibat ulah pihak pengembang,” kata Jarpen dengan tegas, Kamis (24/10/2013).

Laporan itu langsung diantar ke KIP DKI Jakarta pada Kamis (17/10/2013) lalu dengan nomor registrasi surat 0448, 0449, 0450, 0451, 0452. “Kami melaporkan lima instansi ke KIP,” jelas Jarpen yang getol menyoroti masalah lingkungan hidup ini. (Restu/Rihard BP)

UU Panas Bumi Akan Segera Direvisi

AMPUH, Jakarta
Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengajukan Revisi Undang-Undang (RUU) Panas Bumi. Keberadaan RUU ini diharap bisa mengoptimalkan penggunaan panas bumi sebagai sumber energi. Komisi VII DPR sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Panas Bumi.

Sembilan fraksi yang tergabung dalam Pansus sepakat melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Panas Bumi. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja Pansus RUU Panas Bumi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri ESDM Jero Wacik mengapresiasi upaya Pansus Panas Bumi untuk mempercepat pembahasan revisi UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi tersebut.
“Dari pandangan seluruh Fraksi, saya cukup senang bahwa semua sepakat untuk mendorong adanya RUU Panas Bumi,” kata Wacik di Jakarta, Senin (21/10.

Wacik menjelaskan, panas bumi sebagai energi baru terbarukan (EBT) memiliki potensi cukup besar bagi pembangkit listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Dengan potensi geothermal nasional sebesar 30.000 mega watt (MW), tidak dipungkiri hal tersebut mampu menjawab kebutuhan listrik pada generasi mendatang.

“Panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan gas emisinya jauh lebih rendah dibanding sumber energi lainnya,” tutur Wacik

Selama ini hambatan dalam menjalankan pengembangan panas bumi dikarenakan terbenturnya sejumlah aturan dari lintas Kementerian. Produksi geothermal yang dianggap sebagai kegiatan pertambangan dengan beroperasi di kawasan hutan menyebabkan sulitnya mendapat izin dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Aturannya dianggap ini adalah kegiatan tambang. Sesuai dengan aturan Kemenhut, kegiatan tambang tidak boleh berjalan di hutan konservasi. Ini yang harus kita benahi,” katanya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, dari sebaran titik potensi sumber panas bumi terdapat 15 titik yang berada di kawasan hutan lindung. Potensi panas bumi di kawasan itu mencapai 6000 megawatt.

Rida menargetkan Indonesia mampu menggantikan posisi Filipina dalam penggunaan panas bumi paling lambat 2020. Kapasitas terpasang di Filipina saat ini sekitar 1900 megawatt. “Kalau PLTP Muara Laboh, Rajabasa dan Rantau dadap selesai, total terpasang sekitar 2000 MW,” jelasnya.

Nantinya, RUU No. 27 Tahun 2003 akan mengubah enam hal yang selama ini dinilai menghambat implementasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Keenam poin tersebut adalah pengaturan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan lindung dan konservasi. Kemudian pengaturan kepemilikan saham.

Diatur juga mengenai kewenangan pemerintah untuk eksplorasi dan eksploitasi diberikan penugasan kepada BUMN dan badan usaha swasta untuk meningkatkan panas bumi.
Terkahir, kewenangan menteri untuk mencabut izin dan pembatalan izin yang diberikan oleh gubernur. Poin kelima ialah pemberian participating interest untuk memberi kesempatan pemda mengelola sumber daya panas bumi. Poin terakhir adalah ketentuan peralihan lebih tegas untuk jangka waktu pengelolaan panas bumi.

Ketua Pansus Panas Bumi Milton Pakpahan mengatakan, pihaknya segera melakukan pembahasan Daftar Investaris Masalah (DIM). Selain itu, DPR juga akanmenggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pemangku kepentingan seperti PLN maupun asosiasi panas bumi.

“Kami targetkan RUU Panas Bumi ini masuk paripurna pada April mendatang,” kata Milton.
Lebih lanjut ia mengatakan, anggota Pansus telah diagendakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Kunjungan kerja ini dalam rangka melihat pengelolaan energi baru terbarukan di wilayah tersebut. Filipina menjadi pilihan lantaran negara tersebut hanya memiliki sumber energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik.
“Filipina sangat memberi perhatian untuk tenaga matahari, tenaga air maupun potensi yang ada di hutan,” ujarnya. (HO)

Merusak Lingkungan Akan Dikenakan Cukai oleh Kemenkeu

AMPUH,Jakarta
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melebarkan objek cukai. Setelah memberikan cukai kepada objek pajak yang berhubungan dengan kesehatan, saat ini Kemenkeu akan menargetkan objek cukai yang sifatnya merusak lingkungan.

“Kita mendiversifikasi objek cukai, selama ini kan objek cukai hanya yang berhubungan dengan kesehatan, nah sekarang kita coba tambahkan dengan objek yang sifatnya yang merusak lingkungan,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Bambang menjelaskan, pihaknya melihat kerusakan lingkungan terbesar adalah hutan, cuma masalah hutan sudah ada penanganan sendiri.”Kita melihat lebih kepada kerusakan lingkungan akibat transaksi dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Penerapan cukai tersebut, lanjut dia,akan menargetkan pada dua sektor, yaitu terkait pencemaran udara dan pencemaran tanah dan air. “Limbah itu kan ada yang udara ada yang tanah dan air. Kita tahu bahwa di Australia itu carbon tax itu ternyata sulit, kontroversial. bahkan mau dihapus dengan yang baru,” papar Bambang.

Bambang menjelaskan, penerapan cukai ini dilakukan agar kejadian dari pencemaran lingkungan tidak terus terjadi. Harus ada semacam denda bagi pelaku yang melakukannya.

“Tapi tetap kami melihat bahwa kita enggak bisa mentoleril. Yang ideal adalah jangan sampai mereka melakukan tindakan merusak lingkungan, tapi kan instrumennya kalau cuma pengawasan tidak akan cukup. Untuk itu mungkin, mekanisme cukai itu bisa membantu,” ungkapnya.

Menurutnya, rencana penerapan cukai tersebut ditargetkan minimal 1 tahun ke depan yang terkait dengan lingkungan hidup.

“Kita lihat yang feasiblelah. Karbon udara misalnya, uji emisi kendaraan bermotor saja kan belum mandatori. Masih sifatnya voluntary. Kita lihat cukai dengan emisi ini harus ada mandatori cek, baru ketahuan berapa yang harus di bayarkan dalam tahun itu,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, besaran cukainya belum ditentukan karena banyak step yang harus dilewati. Tanah atau air itu memang nantinya terkait industri

“Dan ini bukan produk, kalau cukai lingkungan hidup itu ada tingkat pencemarannya. Kalau rokok kan, enggak liat ini merusak kesehatan seberapa besar. Kalau lingkungan hidup pada emisinya. Kalau emisinya terlalu tinggi. Lewat batas maka kena. Batas emsisinya nanti diatur, berasal dari mana apakah udara atau air,” tandasnya. (oke)

1.004 Perusahaan Potensi Cemari Sungai di Surabaya

AMPUH, Surabaya
Pencemaran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan beberapa sungai lainnya di Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Dari data yang dihimpun dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, sampai Oktober 2013 ini sebanyak 1.004 industri berpotensi mencemari sungai di Jatim.

Dari data tersebut sekitar 50 persen atau 483 industri berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Sedangkan, 98 industri limbahnya dibuang di Kali Surabaya dengan rincian di aliran Kali Surabaya mencapai 65 industri dan di Kali Tengah sekitar 33 industri.

Terkait kasus itu Anggota Komisi D DPRD Jatim Kartika Hidayati membenarkan. Dari laporan yang diterimanya memang banyak industri di Jatim yang membuang limbah ke sungai. Padahal, sungai tersebut dipakai bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya.

“Dari data yang kami dapat, sebagian besar limbah industri di Jatim banyak yang masuk kategori merah, artinya limbah yang mereka buang itu cukup berbahaya dan belum memenuhi baku mutu. Sedangkan industri yang masuk kategori kuning apa lagi hijau, jumlahnya sangat sedikit,” tegasnya pada Rabu (16/10).

Dia meminta agar Pemprov Jatim menindaklanjuti kasus pencemaran Kali Surabaya itu dengan membawanya ke ranah pidana dan administrasi. Bahkan jika sudah terbukti cukup membahayakan, maka industri tersebut harus ditutup. ”Harus ditindaklanjuti kalau perlu memang harus diproses secera pidana dan dibawa ke pengadilan apabila memang ditemukan bukti tentang pelanggaran itu,” tegasnya.

Sementara Kepala BLH Jatim Indra Wiragana mengatakan setiap tahun pihaknya selalu melakukan tindakan terhadap industri yang melanggar batas baku mutu saat membuang limbah. Selama tahun 2011 sampai 2012 tahun ini sudah ada 14 industri yang ditindak karena melakukan pelanggaran.

Sedangkan, pada tahun 2013 pihaknya masih melakukan penyelidikan agar nantinya bisa segera diproses kalau memang ditemukan bukti yang kuat. “Pada 2013 ini masih dalam proses penyelidikan ada empat industri,” katanya.

Indra menjelaskan, pencemaran sungai di Jatim sebanyak 40 persen berasal dari industri. Sedangkan, sebanyak 10 persen dari limbah pertanian dan 50 persen adalah dari limbah rumah tangga.”Paling banyak yang mencemari sungai memang berasal dari limbah rumah tangga dan industri. Kami tetap melakukan penindakan kalau ditemukan ada bukti kuat maka akan dibawah keranah pidana dan diberikan sanksi,” tukasnya.

Dia mencontohkan pada kasus Pabrik Gula Gempol Krep yang terpaksa dilarang membuang limbahnya, sehingga pabrik tidak bisa beroperasi.”Karena pembangunannya dilakukan di kawasan lindung milik pemerintah pusat, kemudian tidak ada izin pijam pakai dari Kementerian Kehutanan, juga Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) tidak ada, tapi sudah berani bangun, dan oleh Pemerintah Mojokerto dibiarkan, maka kami tutup dan sekarang bangunannya mangkrak,” katanya. (spo)

Indonesia Tanda Tangani Konvensi Minamata

lh
AMPUH, Jakarta
Upaya pemerintah untuk menekan peredaran bahan beracun berbahaya (B3) baik dalam bentuk limbah maupun komoditas terus dilakukan. Kali ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani Konvensi Minamata yang merupakan upaya penanggulangan dampak merkuri sebagai bahan pencemar global.

Penandatanganan tersebut dilakukan Menteri Negara Lingkungan Hidup (menLH) Balthasar Kambuaya di Kumamoto Jepang, Kamis (10/10). Menurut Balthasar, dengan turut ditadatanganinya konvensi tersebut berarti Indonesia bersama 120 negara lainnya telah berkomitmen untuk tidak mengulangi tragedi kemanusian akibat pencemaran merkuri seperti yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang.

“Gejala terpapar merkuri pada kadar yang tidak bisa di toleril tubuh seperti gemetaran, penglihatan berkurang, gangguan pendengaran, kebutaan, ketulian, hingga hilangya fungsi otak, bahkan kematian seperti yang terjadi pada masyarakat di teluk Minamata,” papar Balthasar, Rabu (16/10).

Balthasar menjelaskan, melalui Konvensi Minamata maka perdagangan produk merkuri dan prosesnya akan diatur sedemikian rupa sehingga dampaknya terhadap lingkungan bisa ditekan. Tak hanya itu, dalam konvensi tersebut juga diatur bagaimana membersihkan daerah-daerah yang sudah terlanjur terkontaminasi merkuri agar ekosistem sekitar tidak terpengaruh lebih buruk.

Saat ini, menurut Balthasar di Indonesia merkuri masih dipakai dalam industri kesehatan untuk bahan pembuat termometer, industri lampu, serta pertambangan emas skala kecil (PESK).

Sementara itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendata, secara umum, sekitar 80% merkuri elementer dilepaskan ke udara dari aktivitas manusia, khususnya dari pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, kayu, migas), pertambangan, dan pembakaran sampah. Sekitar 15% dilepaskan ke lingkungan dari pupuk kimia, pembasmi jamur, dan sampah padat seperti sampah baterai, tombol listrik, termometer. Sedangkan 5% sisanya dilepaskan dari limbah industri ke air.

Menurut Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Pius Ginting, dibandingkan benua lainnya, Asia mrupakan penghasil merkuri tertinggi di dunia. “Sumbangan emisi merkuri terbesar dunia ada pada pembangkir listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar tenaga batubara yang menyumbang 80% pencemaran emisi merkuri global,” jelas Pius.

Untuk di Indonesia, lanjut Pius paparan emisi banyak disumbangkan oleh kegiatan pertambangan, terutama pertambangan emas tradisional. “Umumnya untuk di Indonesia, pelepasan merkuri terutama banyak dilakukan di badan-badan air dalam proses pertambangan terutama di PESK” papar Pius.

Normalnya, kadar merkuri yang masih bisa ditoleransi tubuh berdasarkan standar Badan Proteksi Lingkungan Amerika Serikat /United Stade Environmental Protection Agency (US EPA) yakni 1 ppm. Namun, nerdasarkan penelitian yang dilakukan organisasi lingkungan Bali Fokus dan Walhi, kadar merkuri yang ditemukan terpapar pada manusia dan ikan di berbagai daerah PESK se Indonesia bisa sampai 13,30 ppm, lebih dari tiga kali lipat dosis acuan US EPA.

“Kadar tertinggi paparan merkuri terhadap manusia dan makhluk hidup lain ini kami temukan di wilayah Sekotong Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Poboyo di Sulawesi Tengah,” ujar Pius. Kondisi menyedihkan serupa ini menurut Pius turut terjadi di hampir 1000an titik PESK lain se-Indonesia.

“Penelitian kami pada 2010 mendata 850 titik PESK yang menampung hingga 150.000 penambang di seluruh Indonesia, sampai saat ini kami perkirakan sudah naik sampai 1000 titik dengan paling tidak 300.000an penambang,” papar Pius.

Kondisi di wilayah PESK sendiri diakui Pius amat menyedihkan. Sekitar 300-500 gram merkuri menurutnya ditambahkan dalam tiap kali gelundung (pendulangan akhir biji besi) setiap empat jam sekali.

“Semua gelundung paling tidak beroperasi sekali sehari, dari itu saja paling tidak sekitar 20-50 gram merkuri dilepaskan ke lingkungan untuk mengolah satu gram emas. Bila di rata-ratakan paling tidak 73-183 ton merkuri dilepaskan ke lingkungan selama satu tahun, ini hanya untuk satu titik PESK saja,” tegas Pius memaparkan hasil pengamatannya di wilayah PESK Poboyo Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pengelolaan (B3), Limbah (B3) dan Sampah KLH Rasio Ridho Sani (Roy) mengakui adanya kondisi miris tersebut di Indonesia. “Maka itu saat ini kami tengah mengerjakan konsep ratifikasi Konvensi Minamata ke Undang-Undang Indonesia agar bisa segera diimplementasikan dalam bentuk dasar hukum di negara kita papar Roy saat dihubungi Rabu (16/10).

Selain tengah mengerjakan draft ratifikasi tersebut pihaknya menurut Roy juga tengah menyusun program advokasi yang tepat sehingga lebih mudah menyasar para PESK agar mulai menggaanti secara bertahap merkuri dengan bahan yang lain untuk memecah emas.

“Karena ratifikasi itu targetnya empat tahun yakni baru bisa diimplementasikan pada 2017 maka kita kerjakan dari sekarang persiapannya. Kita juga tengah menyusun kerjasama dengan negara-negara lain untuk membersihkan daerah yang terlanjur terkontaminasi merkuri. Kemarin MenLH kita juga telah berkomunikasi dengan MenLH Jepang untuk mengadaptasi langkah mereka membersihkan Teluk Minamata,” tandas Roy. (mt)

Pembuat Minyak Goreng dari Limbah Selokan Dipenjara Seumur Hidup

minyak
Foto : Polisi Tiongkok sedang memeriksa minyak goreng yang terbuat dari sampah dan limbah di Beijing (sumber: AFP)

AMPUH, Jakarta
Sebuah pengadilan di Tiongkok, Rabu (9/10), menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada seorang lelaki, dan penjara 15 tahun kepada belasan orang lainnya, yang terbukti membuat minyak goreng dari limbah minyak serta daging yang dipungut dari selokan.

Pengadilan di kota Lianyungang, 480 kilometer di utara Shanghai, menyatakan lelaki, yang bernama Wang Chengkui, itu bersalah karena membuat dan menjual “minyak goreng beracun dan berbahaya” selama periode Januari 2011 sampai Maret 2012.

Perusahaan Kangrun, yang dioperasikan oleh Wang, memproduksi minyak gorengnya dari minyak bekas, kulit dan jeroan binatang seperti ayam, bebek, dan babi – yang di Tiongkok dikenal dengan nama “minyak goreng selokan”.

Selain dipenjara seumur hidup, hak-hak politik Wang dicabut dan aset pribadinya disita negara.
Minyak produksi Kangrun dijual ke lebih dari 100 perusahaan makana atau penyulingan minyak goreng di Anhui, Sichuan, Chongqing, dan Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok. Dari penjualan itu Kangrun meraup sekitar 60 juta yuan sekitar Rp 19 miliar pada periode Januari 2011 sampai Maret 2012. (Reuters/ Xinhua)

Kemenhut Terus Tekan Laju Pembabakan Liar

hutan

AMPUH, Jakarta
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk menekan laju kerusakan hutan. Menhut mengklaim kebijakan Kementerian Kehutanan beberapa tahun terakhir efektif mengeliminir pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal.

Ia juga menegaskan dirinya sudah memberlakukan moratorium izin baru untuk pembukaan hutan alam sejak 2010 yang diperkuat dengan terbitnya instruksi presiden pada tahun 2011.
“Hasilnya kita berhasil menekan laju deforestasi,” kata dia saat memberi pidato kunci pada peluncuran buku ‘Menuju Nol, Bagaimana Greenpeace Menghentikan Deforestasi di Indonesia 2003-2013 dan Selanjutnya’, Selasa (8/10).

Menurut Menhut, jika pada 1996-2003 laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektar per tahun, laju deforestasi kini tinggal 15% saja atau 450.000 hektar per tahun.

Meski memberlakukan moratorium, lanjut menhut, pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan tetap diakomodir. Yakni dengan memanfaatkan lahan hutan terdegradasi.

“Investasi harus tetap bergerak, untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Investasi di kawasan hutan yang rusak masih bisa melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam, hutan tanaman, industri perkayuan, perkebunan dan pertambangan,” kata dia.

Dengan kebijakan itu, tidak ada lagi pembangunan hutan tanaman industri untuk kebutuhan industri kehutanan termasuk pulp dan kertas yang menyebabkan terjadi deforestasi.

“Jadi pembangunan HTI itu tidak bisa lagi diidentikan dengan deforestasi hutan alam,” kata Menhut. (ht)

Menteri LH Harus Audit Lingkungan di Danau Toba

nurdin

AMPUH, Jakarta
Menteri Lingkungan Hidup diminta segera melakukan audit lingkungan diseluruh kawasan Danau Toba, sebagaimana kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup, Para tokoh lingkungan hidup yang mengembalikan pernghargaan Kalpataru, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu (2/10).

“Kalau Pemerintah dan DPR sudah sepakat menyelamatkan Danau Toba, maka sejatinya setelah keluarnya keputusan politik itu, Menteri KLH harus dengan cepat bergerak melaksanakan audit lingkungan secara menyeluruh di kawasan Danau Toba, ” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Hati Nurani Rakyat, Ir Nurdin Tampubolon, Senin (7/10/2013), di Jakarta, menanggapi laporan masyarakat Samosir yang kecewa akibat perusakan hutan di Tele, masih berlanjut pasca keluarnya kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup itu.

Kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup yang memerintakan Menteri Lingkungan Hidup melakukan audit menyeluruh di kawasan Danau Toba, dan menghentikan sementara tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan itu merupakan keputusan politik dan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan yang makin parah.

Nurdin mengaku sedih, sebab tokoh lingkungan hidup yang mengembalikan penghargaan Kalpataru Wilmar Simanjorang, melaporkan kesedihannya atas penebangan dan pengangkutan kayu yang masih berjalan hingga malam.

Kesimpulan rapat Komisi VII DPR dan Menteri Lingkungan Hidup seperti tidak berpengaruh apa-apa kepada tiga perusahaan yang diminta menghentikan sementara kegiatannya, demi pelaksanaan audit lingkungan.

“Tolong beritahu ke Pak Menteri, jangan terus sekedar di mulut diberhentikan. Hargailah masyarakat dan pemerhati lingkungan,” tulis Wilmar Simandjorang malaporkan kepada Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sumut itu.

Menurut Nurdin, untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat DPR dan Menteri Lingkungan Hidup itu, seharusnya Menteri Lingkungan hidup berkordinasi dengan Menteri Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, Tele dan Simalungun, guna menghentikan kegiatan tiga perusahaan dilaporkan merusak dan mencemarkan lingkungan kawasan Danau Toba yakni PT Gorga Duma Sari (GDS), PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara yang diduga merusak lingkungan kawasan Danau Toba dan segera menurunkan tim audit lingkungan.

“Jadi keputusan politik jangan hanya diatas kertas saja,” ujar Nurdin Tampubolon.
Semakin parahnya kerusakan lingkungan di Danau Toba, maka audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup harus segera dan kemudian dimasukkan usulan inisiatif anggaran terkait konservasi lingkungan di kawasan Danau Toba.
“Kita minta kegiatan perusahaan disana distop, dan mari kita pikirkan program untuk konservasinya segera,” ujar Nurdin Tampubolon.(tribun)