LSM AMPUH Gugat Bapedal dan Walikota Batam Terkait Limbah B3 PT NMS

Bukit-GTI-Batam
LSM AMPUH tinjau lokasi di Bukit GTI Kel. Tanjung Uncang Kec Batuaji Kota Batam disaksikan pemerintah setempet yakni Kelurahan.

Batam, AMPUH
Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) mempertanyakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terkait PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS) yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Km. 9, Tanjung Uncang, Kota Batam (Kepri).

Pasalnya, sampai saat ini Kepala Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) maupun Walikota Batam tidak berani menindak tegas PT. NMS terkait limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ditimbun/dibuang di tiga lokasi yakni di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji Kota Batam.

PT. NMS yang bergerak dibidang Galangan Kapal (perkapalan) diduga melakukan penimbunan/pembuangan limbah B3 jenis copper slag pada tahun 2005 sampai tahun 2007. Namun sampai saat ini, limbah tersebut masih ada di lokasi penimbunan/pembuangan di tiga lokasi diatas dengan tidak ada tindakan sama sekali dari Bapedal maupun Walikota Batam.

Sementara itu, LSM AMPUH sudah beberapa kali meminta koonfirmai melalui surat konfirmasi kepada yang bersangkutan seperti PT. Pelayanan Listrik Negara Cabang Kota Batam, PT. Pengusahaan Daerah Indutri Pulau Batam (Persero Batam) dan PT. NMS, yang ketiganya selaku pemilik lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. NMS tersebut.

“Hal ini sudah beberapa kali Kami menkorfirmasi ini kepada pihak-pihak terkait, namun sepertinya tidak mengindahkan. Termasuk Bapedal dan Walikota Batam, sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali,” kata Direktur Investigasi LSM AMPUH, Jarpen Gultom kepada Radaronline di Jakarta, Rabu (06/11/2013) kemarin.

Terkait hal tersebut, LSM AMPUH sebelumnya juga sudah melaporkan PT. NMS, Bapedal Kota Batam dan PT PLN Kota Batam, ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (KIP Kepri) beberapa waktu lalu. “Kami juga sudah melaporkan ketiga instansi tersebut ke KIP Kepri terkait sengketa informasi. Dimana ketiga instansi itu tidak mengindahkankan surat kami, sehingga kami mendaftarkan surat sengketa kami” kata Agus Riyanto kepada Radaronline di Jakarta, Kamis (07/11/2013).

LSM AMPUH juga telah resmi mengajukan gugatan Legal Standing melalui Pengadilan Negeri Kota Batam. “Kami telah resmi menggugat Badan Pengusahaan Batam, Walikota Batam, Bapedal Batam, PT. NMS, PT PLN Kota Batam dan PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) terkait penimbunan/pembuangan B3 tersebut,” jelas Agus.

Agus menambahkan, pihaknya menilai Bapedal Batam selaku instansi pengawas tidak menjalankan tugasnya dalam mengawasi pencemaran lingkungan yang dilakukan PT NMS dengan membuang/menimbun B3 di tempat sembarangan dengan tidak memikirkan dampaknya dikemudian hari.

“Kepala Bapedal Batam sudah seharusnya dicopot dari jabatannya, karna tidak peka melihat permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Batam. Termasuk Walikota Batam selaku Kepala Pemerintahan Kota Batam kurang tegas. Walikota harusnya menindak tegas anak buahnya yang tidak menjalankan tugasnya,” kata Jarpen Gultom yang gigih memperjuangkan masalah lingkungan hidup ini.

Pihaknya menduga Bapedal maupun Walikota batam sudah ‘main mata’ dengan PT NMS. Sehingga Walikota ‘tidak berani’ memindak PT NMS yang sudah jelas melakukan penimbunan/pembuangan limbah B3 jenis copper slag.

“Kami menduga Pemerintah Kota Batam sudah kongkalikong dengan PT NMS. Sehingga tidak ada tindakan sama sekali,” tutup Jarpen. (Richard BP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *