Akibat Longsor, Jalurtif Penghubung Tiga Kabupaten di Purwakarta Terisolir

PHTO0074.JPG

Petugas Bina Marga sedang melakukan perbaikan jalan jalur alternatif (Jalurtif) yang rusak akibat longsor di Desa Cijunti, Kec. Campaka,Purwakarta, Jawa Barat. (Foto: Fuljo Diningrat).

Purwakarta, Ampuh
Tingginya instensitas curah hujan yang tinggi ini di wilayah Purwakarta jalur alternatif (Jalurtif) yang berada di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Purwakarta Jawa Barat mengalami longsor badan jalan yang mengalami longsor sepanjang puluhan meter , dengan ketinggian longsor sekitar Tiga Meter.

Jalur longsor tersebut biasanya di pakai pengedara Jalan dari arah Cikampek Kabupaten Karawang melewati beberapa desa di Kabupaten Purwakarta dan langsung bisa ke arah Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Atas Kejadian ini Pihak Dinas Bina Marga Purwakarta, Rabu (26/2/2014) tiba di lokasi berusaha memperbaiki jalan yang longsor dengan alat berat dengan menutupi longsor , dalam proses perbaikan ini kendaraan roda empat maupun roda dua dari arah Cikampek –Purwakarta-Subang dan sebaliknya mengalami kemacetan ratusan meter.

Jaja (45), salah seorang seorang supir truk yang sering melewati jalur tersebut mengatakan bahwa jalur yang sedang mengalami longsor ini sering di gunakan kendaraanya yang membawa barang dari arah Karawang menuju kea rah kabupaten Subang, jalur alternative ini termasuk akses terdekat dan tercepat dari cikampek-Purwakarta- subang karena tanpa harus melewati sadang.

‘’Jadi jalur longsor ini keberadaaanya penting bagi kehidupan kami, meski kami harus berjalan merayap karena jalan sedang diperbaiki.’’ papar Jaja pada media

Petugas di lapangan terpaksa harus buka tutup jalan untuk mengatur pengedara motor dan mobil yang melewati jalam yang sedang di perbaiki ini, jalur yang longsor ini hanya bisa dilewati pengendara jalan denga satu arah.

‘’Alat berat baru saja datang jadi lumayan capek juga mengatur arus kendaran yang dari arah Cikampek menuju subang.’’ungkap sarja (30) petugas jalan.

Menurut pantauan wartawan hingga siang hari perbaikan sementara di jalan longsor masih berlangsung, kendaraan satu persatu merayap berjalan dengan penuh ke hati-hatian pasalnya perbaikan belum sempurna hanya bersifat pengurugan saja. (Fuljo Diningrat/Yen)

LSM AMPUH Pertanyakan Amdal PT Nendya Surya

rina

TimPenyidik Harda Reskrimum. Polda Sumsel, saat meninjau lokasi lahan pertanian dan perkebunan milik Desa Muarapayang, Kec. Muarapayang, Kab. Lahat, yang diserobot guna pelaksanaan proyek pembangunan irigasi Kementrian PU, Balai Besar wilayah Sumsel. (Foto: Rina Santoso).

Pagaralam, Ampuh
Tim Penyidik Harda Reskrimum, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan pemeriksaan terkait pengrusakan dan penyerobotan lahan pertanian dan perkebunan milik warga Desa Muarapayang, Kecamatan Muarapayang, Kabupaten Lahat, yang dilakukan pelaksana proyek pembanguan irigasi Kementrian PU, Balai Besar Wilayah Sumsel, VIII, akibat pembuatan proyek pembangunan Irigasi Air Lintang.

Tim dari Polda Sumsel yang beranggotakan enam melakukan indentifikasi dan klarifikasi terhadap lahan yang diserobot dan dirusak pelaksana proyek PT Nendya Surya (PT NS), yang menjadi pelaksana pembanguan irigasi Kementrian PU, Balai Besar Wilayah Sumsel, VIII.

Proses pemeriksaan fisik lahan yang sudah ditangani Polda Sumsel, selain didampingi anggota tim 9, pimilik lahan dan tim pendamping Hukum dari Komdam II Sriwijaya Mayor H Lubis dengan mendapat pengamanan anggota dari Polsek Jarai.

“Saat ini memang ada tim Polda Sumsel, sedang melakukan pemeriksaan terkait persoalan sengketa lahan antara pihak Balai Besar Wilayah Sumsel VIII, Kementrian PU dengan pilik lahan,” kata Camat Muarapayang, Drs Emiriu Sul, kemarin.

Menurut dia, saat ini lahan seluas 4.622 meter persegi kondisinya sudah rusak akibat pemindahan alur sungai yang akan menjadi sumber mata air pembangunan mega proyek Irigas Lintang Kanan.

“Memang kondisi lahan sudah terjadi penggusuran sebelum dilakukan proses pembebasan atau ganti rugi lahan, namun tiba-tiba pemilik lahan membatalkan kesepakatan yang hanya tinggal pembayaran tersebut,” ungkap dia.

Lanjut dia, bahkan prosesnya juga sudah menempuh jalur hukum yang saat ini sedang ditangani Polda Sumsel dan sudah masuk dalam tahap pemeriksaan fisik lahan yang digugat pemilik lahan.

“Lahan ini sebagian ada tanaman kopi dan padi, tapi tidak terlalu luas yang terkena pembangunan proyek irigasi tersebut, namun karena sudah digusur terlebih dahulu membuat pemilik lahan melaporkan ke Polda,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau tim 9 dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, hanya bersifat memfasilitasi proses pemeriksaan yang dilakukan Polda Sumsel terkait perselisihan soal pembebasan lahan milik keluarga Arifin warga Tajungpayang tersebut.

“Kami dari Pemkab Lahat, hanya memfasilitas dan menyerahkan persoalan ini kepada proses Hukum yang dilakukan Penyidik Harda Reskrimum, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel),” ujar dia.

Pemilik lahan Devi didampingi Kuasa Hukum Mayor H Lubis mengatakan, lahan yang dilakukan pengrusakan dan penyerobotan pihak Balai Besar Wilayah Sumsel VIII, Kementrian PU, saat ini masih produktif karena terdapat kebun kopi dan sawah ditanami padi.

“Kami sudah pernah dihubungi pihak yang terkait dengan proyek ini, seperti kades, camat dan tim 9 Pemkab Lahat, untuk meminta pembebasan lahan seluas 4.622 meter persegi, tapi saat dilakukan negosiasi soal harga tidak jelas dan sering berubah-robah,” ungkapnya.

Dia mengatakan, awalnya pihak Balai Besar Wilayah Sumsel VIII dan melalui tim 9, sepakat membeli lahan tersebut senilai Rp380.000 per meter, tiba-tiba berobah dan turun drastis menjadi Rp55 juta, kisaran Rp 12.000 permeter. “Setelah ditanya lagi dinaikan tim 9 menjadi Rp74 juta, karena tidak jelas sehingga pembebasan lahan ini kami batalkan, karena tim 9 tidak transparan dalam proses pembebasan lahan,” ujar dia.

Lanjut dia, aneh sawah yang tahun 2008 sudah ditawar Rp125 juta, tiba-tiba Balai Besar Wilayah Sumsel VII melalui tim 9 hanya bersedia membayar Rp55 juta, padahal lahan itu sawah dan kebun kopi.

“Kami hanya minta keadilan dan mintak transparan soal harga jangan sampai ada indikasi terjadi korupsi dan penipuan yang dilakukan pihak-pihak terkait dengan proyek ini,” ungkapnya.

Sementara itu Kuasa Hukum PT Nindya Surya, Misnan Hartono SH didampingi Carles mengatakan, sebetulnya perusahaan sudah bersedia melakukan pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp12.000 per meter, tapi tidak tahu mengapa pemilik lahan tiba-tiba menolak.

“Kalau kita lihat dari lahanya sudah tepat dan sesuai harga Rp55 juta untuk pergantian lahan tersebut, dan itupun sudah menyeluruh dengan kebun kopi yang masih tersisa saat ini,” ungkapnya.

Dia mengatakan, kemudian lahan itu juga kurang produktif apalagi letaknya berada di perbukitan sehingga sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan pihak PT Nindya Surya Joint Operation, tim 9 dan Balai Besar Wilayah Sumsel VIII. “Kita serahkan kepada proses hukum karena sudah ditangani Polda Sumsel yang saat ini sudah dilakukan pengusutan dan pemeriksaan,” terang dia.

Ditempat terpisah saat ditemui Ketua LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup) Kota Pagaralam, Sawaludin Gumay didampingi Haidir Murni SH, mengatakan “Kami akan menanyakan masalah Amdal karena dari Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) , kegiatan tersebut apakah layak secara lingkungan atau tidak dan apakah diajukan bersama dan itu menentukan apakah rencana usaha sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidaknya,” jelas Sawaludin Gumay. (Rina Santoso)

Suntikan Dana Pembenahan TPST Segera Dikucurkan

sampah

Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Simpang Padang Karet, di Kel. Ulu Rurah, Kec. Pagaralam Selatan,Pagaralam. (Foto: Rina Santoso).

Pagaralam, Ampuh
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Simpang Padang Karet, di Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Pagaralam, terus dibenahi. Tahun ini suntikan dana dari APBD Kota Pagaralam dan Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) bakal dikucurkan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pagaralam H. Syaipul Amri SH., MM, kemarin.

“Tahun ini, melalui bantuan dari Pusat dan APBD, akan dilakukan tambahan sarana penunjang TPST yang saat ini sudah difungsikan untuk menampung limbah sisa rumah tangga yang ada di Kota Pagaralam,” ungkap H. Syaipul Amri SH.,MM.

Dibeberkan Syaipul, melalui dana Pusat ditujukan untuk pembangunan saluran drainase TPST dengan panjang hingga ratusan meter. Saluran ini agar limbah cair sampah tidak mengalir keluar areal TPST. Jika tidak dibangun saluran keliling, dikhawatirkan mencemari lingkungan, kendati saat ini telah disiapkan kolam lindi untuk menampung limbah cair sampah.

Tidak hanya itu, akan dibangun akses berupa jalan aspal dari jalan utama menuju ke lokasi TPST sekitar 300 meter. Sedangkan melalui suntikan APBD Kota Pagaralam, dengan nilai Rp.100 juta lebih. “Jika tak ada halangan, tahun ini juga melalui anggaran Pemerintah Kota untuk pengerjaan sumur uji kualitas air yang dibangun di bagian hulu dan hilir TPST. Termasuk pengerjaan sarana air bersih kantor TPST Simpang Padang Karet,” kata Syaipul.

Untuk diketahui, kondisi TPA yang lama saat ini sudah overload atau sudah tak lagi mampu menampung limbah dari aktivitas masyarakat Kota Pagaralam. Sebelumnya telah menghabiskan sekitar Rp.5,4 miliar melalui anggaran Pusat yang digadang umur TPST ini mampu menampung limbah hingga 10 tahun kedepan. (Rina/Yen)

Aksi Pembersihan di Candi Borobudur Dari Abu Vulkanik Kelud

candi

Jakarta, Ampuh
Aksi pembersihan Candi Borobudur dari abu vulkanik Gunung Kelud oleh sukarelawan kini mencapai 70 persen. Aksi pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat pembersih kering, seperti sapu dan sikat, untuk selanjutnya akan dilakukan pembersihan basah dengan cara menyemprotkan air sebanyak-banyaknya guna menghilangkan abu yang masih tertinggal di bangunan candi.

Kepala Badai Konservasi Borobudur, Marsis Sutopo, kemarin mengatakan saat pembersihan candi terkumpul sedikitnya 129 karung abu vulkanik di bangunan candi, serta 188 karung di halaman candi. Jika dihitung secara keseluruhan, abu vulkanik itu lebih dari 5ton.

“Pembersihan debu vulkanik di Candi Borobudur mencapai 129 karung di bangunan candi, dan 188 karung di halaman candi,” tandas Marsis Sutopo. (Egi/Yen)

WWF: Publik Ingin Caleg Vocal Tangani Isu Lingkungan

bagus

Jakarta, Ampuh
WWF Indonesia dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis kajian yang berjudul “Survei Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Preferensi Partai Politik” yang menunjukkan sebagai besar masyarakat, yakni 95,7 persen dari responsden survei menyatakan wakil rakyat di legislative mendatang perlu serius menangani isu kerusakan lingkungan.

“Berdasarkan survei tersebut masyarakat ingin calon anggota legislatif mendatang serius menangani isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Itu terlihat dari hasil sebesar 95,7 persen responden ingin caleg serius isu lingkungan,” kata Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Nyoman mengatakan, saat ini belum ada Caleg yang vokal dengan isu lingkungan. Menurutnya, kesejahteraan harus diteruskan dengan kelestarian. “Isu kelestarian jadi kunci kita hidup di dunia,” ucapnya.

Survei yang dilakukan di tujuh kota di Indonesia menunjukkan mayoritas responden setuju terdapat hubungan bencana alam dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan, yakni di 91 persen, serta korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam di 80,1 persen.

Menurut salah satu responden yang tak ingin namanya disebutkan, menyebutkan bahwa banjir merupakan jenis bencana alam yang paling sering mereka alami dengan presentase 61 persen dan kekeringan di 13,6 persen.

Agus Riyanto SH., selaku pengamat lingkungan dari LSM AMPUH, di Jakarta, Kamis (13/2/2014), mengungkapkan bahwa calon legistatif mendatang wajib peduli akan lingkungan dikarenakan keseriusan instansi pemerintah dibidang lingkungan tidak tegas dalam menyelesaikan atau menangani permasalahan lingkungan.

Dalam beberapa contoh kasus mengenai kerusakan lingkungan seperti perambahan hutan, eksploitasi, serta perusakan dan pencemaran lingkungan jarang yang dimeja hijaukan.

Kami sedang melakukan tindakan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal yang berada di Kota Batam. Upaya ini kami lakukan karena instansi-instansi pemerintahan tidak pro dengan lingkungan.

Oleh karena itu, saya sepakat dengan adanya caleg yang serius menangani isu lingkungan supaya caleg tersebut lebih perduli terhadap lingkungan serta dapat menindak dengan tegas para pelaku pengrusak, pencemaran lingkungan. “Tindak tegas pelaku perusak lingkungan,” tegas Agus Riyanto. (Ich/Yen)

Cagar Biosfer Wakatobi Bagi Ekosistem Laut di Indonesia

Jakarta, Ampuh
Kabupaten Wakatobi di Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki kondisi geografis yang unik dengan hanya 3% kawasannya berupa daratan. Disinilah letak Taman Nasional (TN) Wakatobi dengan luas 1.390.000 hektar dan meliputi 39 pulau, 3 gosong serta 5 atol. Kawasan ini merupakan tempat bernaung lebih dari 396 jenis karang serta habitat alami 590 spesies ikan mulai dari pogo-pogo (Balistoides viridescens), napoleon (Cheilinus undulatus), kepe-kepe (Chaetodontidae),surgeon (Acanthuridae), hingga kakatua (Scaridae). Setelah ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK. Menhut RI No. 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002, bulan Juli tahun 2012 Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, UNESCO, secara resmi menetapkan kawasan TN Wakatobi sebagai salah satu dari 621 cagar biosfer Bumi yang tersebar di 117 negara.

Penganugerahan sebagai cagar biosfer bagi TN Wakatobi memberikan dampak tersendiri baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang pada Desember 2013 lalu genap berusia satu dekade. “Selama sepuluh tahun terakhir ini Pemerintah Daerah melalui berbagai Dinas terkait dan dukungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat berupaya membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan dua sector unggulan daerah yaitu sektor kelautan/perikanan dan sektor pariwisata/budaya, untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, tentu saja dengan memperhatikan pelestarian lingkungan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan,” kata Drs. Sudjiton, MM, Sekertaris Daerah PemKab Wakatobi. “Predikat sebagai salah satu cagar biosfer dunia membuat kami saat ini lebih fokus dalam mengembangkan sektor pariwisata/budaya, terutama yang berbasis lingkungan yang bertumpu pada sumberdaya laut dengan keanekaragaman hayati yang dimilikinya,” tambahnya lagi.

Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, A.G. Martana, mengungkapkan bahwa penetapan TN Wakatobi sebagai cagar biosfer tidak terlepas dari 8 sumberdaya hayati yang ada disini yaitu terumbu karang, mangrove, padang lamun, tempat pemijahan ikan, tempat bertelur burung pantai, peneluran penyu, cetacean serta potensi ikan yang bernilai ekonomis. “Luasnya kawasan, kompleksnya isu seputar perikanan tangkap, serta terbatasnya infrastruktur yang kami miliki menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan TN Wakatobi,” terangnya. Mengingat peran TN Wakatobi yang penting dalam kelestarian ekosistem laut terutama di kawasan Indonesia bagian timur, ia berharap pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dapat lebih sinergis dalam upaya-upaya pengelolaan TN Wakatobi terlebih dalam kapasitasnya sebagai cagar biosfer. “Saat ini kami cukup terbantu dengan partisipasi aktif masyarakat lewat kelompok-kelompok nelayan dalam membantu pengawasan aktifitas di kawasan TN Wakatobi. Kedepannya, kami mengharapkan adanya hubungan antar pihak yang lebih erat sehingga pelestarian TN Wakatobi sebagai cagar biosfer dapat terjaga keberlangsungannya,” tambahnya lagi.

La Ode Usman Baga, Ketua Lembaga Adat Mandati Pulau Wangi-wangi Ibukota Kabupaten Wakatobi mengungkapkan, ”Kami masyarakat adat senang dan bersyukur kearifan lokal yang telah berlangsung turun-temurun kembali dikuatkan. Kami juga bahagia dapat secara aktif berpartisipasi dalam perlindungan kawasan-kawasan konservasi di wilayah kami.” Kemudian Jaenuddin, tokoh adat dari Wali Binongko menambahkan,” kedepannya, kami berharap Wakatobi sebagai cagar biosfer dapat juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.”

Hampir dua tahun setelah penetapan sebagai cagar biosfer dunia, The Nature Conservancy (TNC) bekerjasama dengan WWF-Indonesia dan mitra lainnya, telah mencapai banyak kemajuan dalam mendukung pengelolaan TN Wakatobi. Beberapa kegiatan rutin yang menunjang keberadaannya sebagai cagar biosfer adalah pelibatan masyarakat kampung dan tokoh adat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan penguatan kearifan lokal, monitoring biota laut, dan penguatan kelembagaan di berbagai tingkat. “TNC memandang predikat sebagai cagar biosfer dunia ini sebagai peluang sekaligus tantangan untuk pengelolaan kawasan konservasi laut yang unik seperti TN Wakatobi. Pengelolaan keragaman hayati, kearifan setempat, serta kesejahteraan masyarakat lokal harus saling mendukung satu sama lain,” ungkap Abdul Halim, Penasehat Senior bidang Kelautan TNC Indonesia. “Inilah salah satu alasan TNC mendukung pertemuan Man and Biosphere (MaB) pertama di Bogor yang diselenggarakan bersama MaB-LIPI untuk mendorong kerjasama para pihak-pihak yang terkait di Wakatobi,” tambahnya lagi.

Tentang TNC
The Nature Conservancy adalah organisasi konservasi terkemuka yang bekerja di 35 negara di seluruh dunia untuk melindungi darat dan perairan di mana semua kehidupan bergantung. Di Indonesia, TNC telah bekerja dalam kemitraan konservasi dengan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta selama lebih dari 20 tahun, memajukan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumberdaya darat dan kelautan untuk kepentingan dan manfaat bagi masyarakat dan alam. Dengan menggunakan model-model pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis sains, TNC memberikan solusi dalam penyusunan kebijakan dan mempengaruhi tata kerja dan kelola yang berakibat pada bertambahnya konservasi darat dan laut di Indonesia yang dikelola secara efektif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nature.or.id. (Tri Soekirman)

Satelit BMKG: Ada 216 Titik Panas di Riau

Pekanbaru, Ampuh
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, pada Rabu (5/2/2014) kemarin, menyebutkan bahwa satelit Terra dan Aqua mendeteksi kemunculan sebanyak 261 titik panas (“hotspot”) di wilayah Riau.

“Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan sebelumnya yang masih kurang dari 200 titik,” kata Selamat Riyadi, analis BMKG Stasiun Pekanbaru, di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Selamat menjelaskan ratusan hotspot ‘titik panas’ terbanyak berada di Kabupaten Bengkalis, yakni 127 titik panas, 59 titik panas berada di Pelalawan. Lalu, 44 titik berada diKabupaten Siak dan 25 titik di Indragiri Hilir. Selanjutnya di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu masing-masing terdeteksi dua titik panas, serta terakhir di Kampar dan Kota Pekanbaru masing-masing hanya satu hotspot.

“Dari 261 titik panas tersebut ada sekitar 124 titik yang diindikasi kuat sebagai peristiwa kebakaran lahan atau hutan. Jika dipersentasekan yakni mencapai 80% kebakaran lahan,” katanya.

Selamet mengatakan sejak 24 jam terakhir titik panas di daratan Sumatera totalnya menurut satelit Terra dan Aqua ada sebanyak 310, dan Riau merupakan penyumbang terbanyak. Dengan kondisi demikian, sangat dimungkinkan pencemaran udara akibat kabut asap bertambah parah.

“Terlebih kalau dilihat dari grafiknya, pertumbuhan titik panas di Riau terus saja meningkat. Bahkan hingga beberapa hari kedepan, cuaca di sejumlah kabupaten/kota masih minim hujan,” kata Selamat.

Oleh karena itu, Selamet mengimbau agar masyarakat untuk menghentikan aktivitas pembakaran untuk membersihkan lahan perkebunannya.

Sementara itu ditempat berbeda, aktivis lingkungan LSM AMPUH, Jarpen Gultom, di Jakarta, mengatakan 261 titik panas di Riau, dipicu lantaran aksi pembakaran lahan perkebunan. “Pencemaran udara akibat pembakaran lahan menimbulkan kabut asap makin bertambah parah di Riau,” kata Jarpen Gultom.

Untuk itu, Jarpen Gultom menghimbau kepada masyarakat di Riau, mulai sekarang stop pembakaran lahan perkebunan agar tercipta udara sehat. “Stop pembakaran lahan,” tegas nya. (Ant/AK/Yen)

Air Sungai di Bontang Mendadak Merah

merah

AMPUH, Bontang
Kepolisian Kota Bontang menguak misteri air sungai yang mendadak berwarna merah di Bontang. Fenomena itu ternyata berasal dari limbah perusahaan cat di Bontang.

Dalam kasus ini, Kepolisian Kota Bontang mengamankan seseorang berinisial ST, yang diduga sebagai oknum yang kali pertama membuat gempar warga Kota Bontang. Menurut Wakapolres Bontang Kompol Erlan, pelaku ST diduga mencemarkan air sungai dengan limbah cat. Kini, pelaku sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh kepolisian.

“Pelaku sudah diamankan, tapi masih proses lanjutan dan pemeriksaan, apakah limbah beracun atau tidak? Pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Sementara itu, warga yang berdiam di lokasi sekitar menyebut bahwa air menjadi merah karena ulah orang yang tak bertanggung jawab. Biasanya, ada yang membuang sisa cat ke sungai dalam jumlah yang sangat banyak sehingga air menjadi tercemar. Lagi pula, di sekitar sungai itu, ada pabrik distributor cat.

“Di sini ada pabrik distributor cat, biasanya sering membuang cat, namun tidak sebesar ini sehingga tidak mengubah warna air. Bisa jadi akibat pencucian drum-drum dari Amerika yang dibeli pabrik distributor cat tersebut,” kata Sundarwan, salah seorang warga Tanjung Laut, Bontang.

Namun, kata Sundarwan, jika air sungai berubah warna karena limbah pencucian drum, maka tidak mungkin bisa sampai sepanjang sungai di Tanjung Laut, Bontang Selatan. “Seharusnya tidak merata, tapi ini merata. Nah, ini yang membingungkan. Entah betul fenomena alam atau limbah yang dibuang dalam jumlah cukup besar,” pungkasnya.

Di bagian lain, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bontang Agus Amir mengatakan, sampai saat ini BLH belum bisa memberikan informasi apa-apa mengenai perubahan air sungai tersebut. Namun, pihaknya akan menelusuri asal perubahan air tersebut.

“Kami masih di lokasi dan tim kami masih melakukan pengecekan. Kami belum bisa memberikan kesimpulan apakah ini fenomena alam ataukah pencemaran air limbah. Harus diselidiki dulu,” kata Amir, Selasa (11/2/2014).

Amir menjelaskan, untuk menguak misteri air merah itu, diperlukan proses yang panjang. Selanjutnya, Amir masih belum bisa memutuskan apakah air merah tersebut akan diperiksa dalam laboraturium atau tidak.

“Kami masih di lokasi. Kami masih melakukan identifikasi dan menelusuri petanya dulu, baru bisa diambil kesimpulan. Yang jelas, kami akan terus menyelidiki dari mana air merah itu bermula,” ujarnya. (kompas)

Kerjasama Pemkot Medan – Jepang Bangun Bank Sampah

AMPUH, Medan
Sebagai bentuk kerjasama, pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang akan membangun bank sampah dan rumah kompos di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Medan.

“Kerja sama yang telah dirintis sejak Februari 2013 terkait pengelolaan sampah ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi sampah di Kota Medan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Syaiful Bahri Lubis, di Medan Senin.

“Dengan kerjasama itu diharapkan dapat mewujudkan keinginan Kota Medan bersih dari sampah. Sekaligus menjadikan ibukota provinsi Sumatera Utara itu sebagai percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia,” ujar Syaiful saat usai acara persiapan launching kerjasama pengelolahan sampah antara Pemkot Medan dan Pemkot Kitakyushu.

Jika bank sampah dan rumah kompos yang dibangun di Kecamatan Medan Belawan itu berhasil dalam mengatasi masalah persampahan, kata Sekda, maka langkah serupa akan dilakukan di seluruh kecamatan.

Atas dasar itulah dia mengajak seluruh aparat dari jajaran terkait agar terus meningkatkan kinerja, disiplin, kapasitas dan kompetensinya guna dapat memacu dan mewujudkan visi dan misi menuju Kota Medan yang bebas dari sampah.

Apalagi Kota Medan berhasil meraih Piala Adipura dua tahun berturut-turut yaitu 2012 dan 2013, ungkap Sekda, harus bisa membawa spirit untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota yang aman, nyaman dan produktif sebagaimana dengan filosofi Adipura.

“Jadi Pemkot Medan akan terus berupaya untuk mewujudkan Kota Medan bersih dan sehat secara berkelanjutan,” katanya. (ant)

Produksi Sampah Plastik Indonesia Capai 5,4 Juta Ton per Tahun

AMPUH, Jakarta
Produksi sampah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun.

“Berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, jumlah sampah plastik tersebut merupakan 14 persen dari total produksi sampah di Indonesia,” kata Ketua Umum “Indonesia Solid Waste Association” (InSWA), Sri Bebassari, di Jakarta, Selasa.

Sementara berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik.

Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46 ribu sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera bahkan kedalaman sampah plastik di Samudera Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter.

Menurut Sri, langkah positif untuk pengurangan sampah melalui kampanye 3R yaitu Reduce(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang).

Namun secara substansial, hasil yang didapat tidak sebanding dengan pertumbuhan penggunaan plastik yang terus meningkat dari hari ke hari.

“Yang harus dilakukan saat ini bukan memusuhi plastik, tapi menemukan formula yang tepat untuk mempercepat proses penguraian plastik agar bisa kembali ke alam,” tambah dia.

Karenanya, salah satu ide bijak untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan plastik yang ramah lingkungan.(antara)