LSM AMPUH Pertanyakan Amdal PT Nendya Surya

rina

TimPenyidik Harda Reskrimum. Polda Sumsel, saat meninjau lokasi lahan pertanian dan perkebunan milik Desa Muarapayang, Kec. Muarapayang, Kab. Lahat, yang diserobot guna pelaksanaan proyek pembangunan irigasi Kementrian PU, Balai Besar wilayah Sumsel. (Foto: Rina Santoso).

Pagaralam, Ampuh
Tim Penyidik Harda Reskrimum, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan pemeriksaan terkait pengrusakan dan penyerobotan lahan pertanian dan perkebunan milik warga Desa Muarapayang, Kecamatan Muarapayang, Kabupaten Lahat, yang dilakukan pelaksana proyek pembanguan irigasi Kementrian PU, Balai Besar Wilayah Sumsel, VIII, akibat pembuatan proyek pembangunan Irigasi Air Lintang.

Tim dari Polda Sumsel yang beranggotakan enam melakukan indentifikasi dan klarifikasi terhadap lahan yang diserobot dan dirusak pelaksana proyek PT Nendya Surya (PT NS), yang menjadi pelaksana pembanguan irigasi Kementrian PU, Balai Besar Wilayah Sumsel, VIII.

Proses pemeriksaan fisik lahan yang sudah ditangani Polda Sumsel, selain didampingi anggota tim 9, pimilik lahan dan tim pendamping Hukum dari Komdam II Sriwijaya Mayor H Lubis dengan mendapat pengamanan anggota dari Polsek Jarai.

“Saat ini memang ada tim Polda Sumsel, sedang melakukan pemeriksaan terkait persoalan sengketa lahan antara pihak Balai Besar Wilayah Sumsel VIII, Kementrian PU dengan pilik lahan,” kata Camat Muarapayang, Drs Emiriu Sul, kemarin.

Menurut dia, saat ini lahan seluas 4.622 meter persegi kondisinya sudah rusak akibat pemindahan alur sungai yang akan menjadi sumber mata air pembangunan mega proyek Irigas Lintang Kanan.

“Memang kondisi lahan sudah terjadi penggusuran sebelum dilakukan proses pembebasan atau ganti rugi lahan, namun tiba-tiba pemilik lahan membatalkan kesepakatan yang hanya tinggal pembayaran tersebut,” ungkap dia.

Lanjut dia, bahkan prosesnya juga sudah menempuh jalur hukum yang saat ini sedang ditangani Polda Sumsel dan sudah masuk dalam tahap pemeriksaan fisik lahan yang digugat pemilik lahan.

“Lahan ini sebagian ada tanaman kopi dan padi, tapi tidak terlalu luas yang terkena pembangunan proyek irigasi tersebut, namun karena sudah digusur terlebih dahulu membuat pemilik lahan melaporkan ke Polda,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau tim 9 dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, hanya bersifat memfasilitasi proses pemeriksaan yang dilakukan Polda Sumsel terkait perselisihan soal pembebasan lahan milik keluarga Arifin warga Tajungpayang tersebut.

“Kami dari Pemkab Lahat, hanya memfasilitas dan menyerahkan persoalan ini kepada proses Hukum yang dilakukan Penyidik Harda Reskrimum, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel),” ujar dia.

Pemilik lahan Devi didampingi Kuasa Hukum Mayor H Lubis mengatakan, lahan yang dilakukan pengrusakan dan penyerobotan pihak Balai Besar Wilayah Sumsel VIII, Kementrian PU, saat ini masih produktif karena terdapat kebun kopi dan sawah ditanami padi.

“Kami sudah pernah dihubungi pihak yang terkait dengan proyek ini, seperti kades, camat dan tim 9 Pemkab Lahat, untuk meminta pembebasan lahan seluas 4.622 meter persegi, tapi saat dilakukan negosiasi soal harga tidak jelas dan sering berubah-robah,” ungkapnya.

Dia mengatakan, awalnya pihak Balai Besar Wilayah Sumsel VIII dan melalui tim 9, sepakat membeli lahan tersebut senilai Rp380.000 per meter, tiba-tiba berobah dan turun drastis menjadi Rp55 juta, kisaran Rp 12.000 permeter. “Setelah ditanya lagi dinaikan tim 9 menjadi Rp74 juta, karena tidak jelas sehingga pembebasan lahan ini kami batalkan, karena tim 9 tidak transparan dalam proses pembebasan lahan,” ujar dia.

Lanjut dia, aneh sawah yang tahun 2008 sudah ditawar Rp125 juta, tiba-tiba Balai Besar Wilayah Sumsel VII melalui tim 9 hanya bersedia membayar Rp55 juta, padahal lahan itu sawah dan kebun kopi.

“Kami hanya minta keadilan dan mintak transparan soal harga jangan sampai ada indikasi terjadi korupsi dan penipuan yang dilakukan pihak-pihak terkait dengan proyek ini,” ungkapnya.

Sementara itu Kuasa Hukum PT Nindya Surya, Misnan Hartono SH didampingi Carles mengatakan, sebetulnya perusahaan sudah bersedia melakukan pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp12.000 per meter, tapi tidak tahu mengapa pemilik lahan tiba-tiba menolak.

“Kalau kita lihat dari lahanya sudah tepat dan sesuai harga Rp55 juta untuk pergantian lahan tersebut, dan itupun sudah menyeluruh dengan kebun kopi yang masih tersisa saat ini,” ungkapnya.

Dia mengatakan, kemudian lahan itu juga kurang produktif apalagi letaknya berada di perbukitan sehingga sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan pihak PT Nindya Surya Joint Operation, tim 9 dan Balai Besar Wilayah Sumsel VIII. “Kita serahkan kepada proses hukum karena sudah ditangani Polda Sumsel yang saat ini sudah dilakukan pengusutan dan pemeriksaan,” terang dia.

Ditempat terpisah saat ditemui Ketua LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup) Kota Pagaralam, Sawaludin Gumay didampingi Haidir Murni SH, mengatakan “Kami akan menanyakan masalah Amdal karena dari Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) , kegiatan tersebut apakah layak secara lingkungan atau tidak dan apakah diajukan bersama dan itu menentukan apakah rencana usaha sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidaknya,” jelas Sawaludin Gumay. (Rina Santoso)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *