Jepang Siap Bantu Pengendalian Hutan

pagaralam4


Pagaralam, Ampuh

Pemerintah Jepang, siap membantu pemerintah Kota Pagaralam, untuk mendukung pengendalian hutan untuk mendukung penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang dapat berpengaruh terhadap munculnya dampak pemanasan global.

Japan International Coorporation Agency mengunjungi Kota Pagaralam, Sumatera Selatan (Sumsel), dalam rangka mempromosikan program pengendalian dampak pemanasan global dan termasuk upaya melestarikan hutan.

Pertemuan antara Walikota Pagaralam, dr HJ Ida Fitriati, M Kes didampingi Sekda Drs H Safrudin Msi, Kepala Bappeda Ir Hj Zaitun dan Chief Senior Advisor Japan International Coorporation Agency (JICA) Masato Kawanishi berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota membahas tentang berbagai persoalan yang menyangkut penyelamatan hutan sebagai antisipasi kerusakan hutan dan lingkungan.

Bahkan Pemerintah Jepang melalui JICA juga akan mengupayakan berbagai kerjasama membantu Pagaralam dalam mengurangi kerusakan alam dan hutan termasuk membangun infrastruktur yang dapat menjadi jalan keluar bagi petani agar tidak memperluas perambahan hutan.

“Kita ada program mengatasi kerusakan hutan yang cukup luas terdapat di daerah Pagaralam, termasuk apa penyebab utama kerusakan tersebut. Kalau hanya menyangkut persoalan produktifitas petani kita akan bantu pemecahannya termasuk membangun infrastruktur agar petani tidak lagi merusak hutan,” kata Japan International Coorporation Agency Masato Kawashi, kemarin.

Dia mengatakan, apapun program yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Kota Pagaralam benar-benar langsung dapat mengatasi berbagai persoalan menyangkut penyelamatkan hutan.

“Sekarang diantara puluhan program yang sudah menjadi persoalan lingkungan di daerah ini tentunya ada hal paling mendasar menjadi kata kunci bila diatasi dan akan dapat mendukun program penyelamatkan hutan. Sebab tidak semua permintaan akan dapat dikabulkan selain bertahap dan juga perlu skala proritas,” ungkap dia.

Wali Kota Pagaralam, Ida Fitriati, mengatakan 60 persen dari luas Kota Pagaralam 63.342 hektare merupakan hutan dan kawana lindung sementar 40 persen lagi merupakan daerah yang produktif sebagai tempat usaha tani masyarakat, hanya saja pengolahannya belum maksimal.

“Kita memiliki tiga keunggulan yang sangat membutuhkan penerapan tehnologi industri agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu kopi, perikanan dan pertanian. Selama ini terjadi perambahan hutan karena banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan kecuali dengan bertani, sementara ketersedian lahan suadah terbatas,” ungkap dia.

Kemudian, kata dia sebetulnya hanya dua hal yang mendasar sebagai pemecahan dari sekian banyak masalah yang dihadapai masyarakat Pagaralam khususnya petani yaitu kesulitan sarana transportasi dan irigasi yang belum maksimal, tentunya butuh dana untuk pengembamgan ekonomi masyarakat Pagaralam.

“Ada dua daerah yang memiliki potensi pengembangan bidang pertanian bila tersedia irigasi yang cukup besar. Sementara bila mengandalkan APBD Pagaralam cukup terbatas sehingga butuh bantuan dari investor, sebab pembanguan irigasi untuk membukan kawaasan percetakan sawah baru, termasuk bantuan dari Jepang,” ungkap dia pula.

Ia mengatakan, hutan lindung Kota Pagaralam, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-11/2010, 24.618 hektare jadi berdasarkan hasil pendataan tim kementrian Kehutanan Republik Indonesia (RI) dan Dinas Kehuatan Provinsi Sumsel tahun 2009 melalui hasil foto satlit luas hutan lindung di Kota Pagaralam sekitar 24.618 hektare, data ini diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-11/2010.

“Rincian luas hutan lindung di lima kecamtan tersebut yaitu Pagaralam Utara 1.033, 133 hektare, Pagaralam selatan 823,507 hektare, Dempo Utara 3.041,391 hektare, Dempo Tengah 8.064,41 hekater dan Dempo Selatan mencapai 11.655,558 hektare, maka jumlah keseluruhan hutan tersebut mencapai 24.618 hektare,” ungkapnya.

Menurut dia, pengurangan hutan lindung di wilayah Pagaralam karena alih fungsi menjadi pemukiman lahan pertanian dan lahan perkebunan.

Berdasarkan data sebelumnya luas hutan lidung 28.740 hektare, tapi setelah dilakukan pendataan tim Kementrian Kehutanan RI tahun 2009 luas hutan lindung hanya berkisar 24.618 herktare.

“Persoalan pengendalian hutan lindung di Kota Pagaralam perlu dilakukan penyelesaian secara menyeluruh, karena Pagaralam memiliki kondisi sosial, adat dan budaya yang saling keterkaitan,” kata Ida.

Tentunya penanggulangan persoalan ini harus diimbangi dengan mencarikan jalan keluar sehingga warga tidak lagi melakukan perluasan lahan dengan merambah hutan, karena hampir 80 persen masyarakat Pagaralam adalah petani. (sumber jurnal sumatera/rina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *