LSM AMPUH Apresiasi Kinerja Polda Kepri Terkait Kasus Lingkungan Hidup

iptu-komar-polda-kepri

Direktur Investigasi LSM AMPUH Jarpen Gultom dan Iptu Komarudin.

Jakarta, Ampuh
Kota Batam sebagai kota industry menghasilkan banyak limbah industry, apabila tidak dikelola dengan baik dan tanpa adanya penawasan yang baik maka Kota Batam akan berubah menjadi kota limbah. Maka dengan itu, Lembaga Swadya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) sebagai pemerhati lingkungan akan terus melakukan upaya untuk pnyelalamatan dan pelestarian lingkungan terhadap para pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan, salah satunya AMPUH sudah menempuh jalur hukum baik dalam Gugatan Legal standing maupun secara Pidana.

Salah satunya yakni dengan adanya kegiatan Reklamsi yang dilakukan PT Power Land (PL) yang berlokasi di pinggir pantai Kelurahan Tanjung Uma Tiban Utara, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diduga tanpa mengantongi ijin Amdal, AMPUH telah melaporkannya ke Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Terkait hal tersebut, Mabes Polri telah melimpahkannya kepada Polda Kepri dengan Surat Tembusan dari Mabes Polri yang bernomor : B/3173/Ops/VI/2013/Bareskrim perihal Pelimpahan Laporan Polisi.

Dan sekalipun laporan tersebut telah berjalan hampir satu tahun, AMPUH mengatakan sangat mengapresiasi kinerja aparat hukum, khususnya Polda Kepri sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya, pada tanggal 16 Mei 2014 Sekjen AMPUH Agus Riyanto, SH dan Direktur Investigasi Jarpen Gultom, SH telah menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi Pelapor di Dirkrimsus Polda Kepri.

“Meskipun sudah berjalan hampir satu tahun tetapi saya perlu apresiasi kepada Penyidik karena disini mulai terlihat semangat Penyidik dalam menyelesaikan masalah Pidana Pajak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama maka berkas pemeriksaan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Agus, Selasa (20/5/2014) di Jakarta.

Di tempat yang sama, Jarpen Gultom menambahkan sangat menyesalkan ketidak koperatifnya dari pihak terlapor. “Bahwasannya pihak terlapor yakni Dirut PT PL sudah 2 kali mangkir dari panggilan untuk diperiksa dihadapan Penyidik, ini membuktikan tidak ada etikad baik dari perusahaan tersebut. Akan tetapi saya yakin dengan kinerja aparat penegak hukum dan saya berharap penyidik juga sudah menyiapkan surat penjemputan paksa kepada yang bersangkutan,” kata Jarpen Gultom dengan tegas.

Sementara itu, sampai saat ini pihak Polda Kepri melalui penyidik akan terus melengkapi dan menyelesaikan proses-proses penyidikan agar perkara ini dapat dimeja hijaukan.

“Kami sangat berterimaksih dengan peran serta LSM AMPUH, karena ini merupakan perkara Pidana Lingkungan pertama kali yang akan kami peradilkan, dan ini merupakan pilot project kami dibidang pidana lingkungan supaya kedepannya dapat memberikan effect jera bagi para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan,” kata Iptu Komarudin, salah satu penyidik.
Mengingat banyak kasus pencemaran maupun pengerusakan lingkungan di Kota Batam, polisi berharap dengan kasus ini, dapat sebagai pintu masuk untuk penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Kota Batam untuk kedepannya.

PT Powerland

Lokasi reklamasi di kawasan Kelurahan Tanjung Uma Tiban Utara, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Belum Memiliki Amdal
Sementara itu, Agus menambahkan, bahwa sekitar bulan November 2012 pihaknya telah menerima surat balasan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam terkait ijin Amdal perusahaan tersebut. Bahwa di dalam isi surat tersebut pihak Bapedal mengakui PT PL belum memiliki Amdal.

Sebelumnya juga Tim LSM Ampuh telah beberapa kali menginvestigasi pengerusakan lingkungan di Kota Batam. “Kami telah melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto-foto dan Vedio di lokasi pantai pulau Bokor kelurahan Tanjung Uma kecamatan Lubuk Baja kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, dimana pada saat itu sedang terdapat kegiatan REKLAMSI yakni pendangkalan tepi pantai sehingga mengakibatkan hutan mangrove (bakau) rusak karna tertimbun material, rusaknya ekosimtim disekitar pantai dan juga hilangnya 1 (satu) pulau yang bernama pulau MENTIANG,” tutup Agus.

Mata Pencarian Nelayan Hilang
Disisi lain, sejak dua tahun terakhir, mata pencarian nelayan di Kota Batam terganggu. Ada ratusan nelayan di kawasan Tanjunguma, Kampung Agas, Tanjung Tritip, Patam Lestari dan Tiban, yang mengalami kegetiran itu. Kenyataan pahit itu dialami para nelayan, akibat reklamasi yang dilakukan PT PL di Pulau Bokor, Batam. Pengurukan hutan bakau dan pantai telah merampas penghidupan nelayan yang tinggal di sekitar pulau tersebut.

Dari pantuan di lapangan sebelumnya, reklamasi semakin tak terkontrol. Pulau yang konon katanya telah dijual ke pihak asing itu sepertinya luput dari pengawasan institusi terkait, yakni Pemko Batam. Aktivitas reklamasi kini sudah merambah kawasan sungai di sekitar Tanjunguma dan Patam Lestari.

Padahal, perairan dan sungai di kawasan Tanjung Uma ini merupakan titik awal mata pencarian nelayan. Tidak hanya nelayan di sekitar kawasan Tanjung Uma, Tanjung Tritip dan Kampung Agas saja, nelayan dari Patam Lestari hingga Belakang padang juga bergantung hidup di sana.

Salah satu nelayan Abdul yang tinggal di Kelurahan Tanjunguma mengakui kesulitan yang dialami para nelayan setelah terjadinya pengurukan di kawasan perairan sekitar. Dampak ini sangat dirasakan nelayan yang tinggal di sekitar perairan Tanjung Uma. (Tm/Richard BP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *