LSM AMPUH : Laporan Pidana ke Polresta Barelang Terkesan ‘Jalan di Tempat’

PT-BES-

Lokasi penimbunan limbah B3 jenis Copper Slag di sepanjang jalan menuju gerbang pintu masuk PT. BES.

Jakarta, Radaronline
Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) mempertanyakan kinerja kepolisian Resort Kota Barelang (Polresta Barelang) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Dimana melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM AMPUH Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2013, telah membuat Laporan Polisi di POLRESTA BALERANG , Batam Prov. KEPRI, dengan Nomor Laporan Polisi: LP-B/216/III/2013/Kepri/SPK-Polresta Balerang. Namun sampai saat ini, belum ada tindak lanjutnya.

Laopran itu terkait dengan adanya pembuangan/penimbunan Limbah bahan berbahay dan beracun (B3) jenis Copper Slag yang diduga telah dilakukan oleh PT Batam Expresindo Shipyard (BES) di lokasi area pintu masuk PT BES sendiri.

“Hal ini tetap dibiarkan dan terus berlangsung sehingga menimbulkan bahaya dan mencemari serta merusak lingkungan. Akibatnya Kita resmi melaporkan kasus ini ke Polresta Barelang,” kata Direktur Investigasi LSM AMPUH, Jarpen Gultom SH, kepada Radaronline, Jumat (29/08/2014) di Jakarta.

Sebelumnya, AMPUH sendiri telah menyurati pihak-pihak terkait seperti PT BES dan Pemerintah Daerah/Kota (Pemkot) Kota Batam, termasuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal. Namun sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali.

Namun AMPUH mempertanyakan kinerja kepolisian dalam hal penanganan kasus ini. “Bahwa mengingat sudah tertalu lama perkara Kami ditangangai oleh penyidik, namun tidak ada hasil yang maksimal, maka Kami menilai bahwa Penyidik dalam menangani perkara Kami ini tidak serius dan terkesan jalan di tempat,” jelas Jarpen.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM AMPUH, Agus Riyanto SH. Pihaknya mempertanyakan lambannya kinerja aparat untuk menangani kasus tersebut.

“Beberapa surat untuk meminta perkembangan penangan perkara juga sudah kami kirimkan, namun perkara ini seolah-olah hanya berjalan ditempat tanpa ada penangan yang jelas. Dan pada faktanya berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa Limbah tersebut masih tetap berada dilokasi pembungan yang ilegal, yang sebenarnya sangat lah tidak sulit bagi Penyidik untuk menylesaikan perkara ini dengan cepat dan transparan,” ujar Agus.

“Ini hanya beberapa contoh kecil yang saya sampaikan yang sampai saat ini belum ada kejelasan untuk penyelesaiannya. Masyarakat hanya butuh bukti dari tindakan ketegasan penegekan hukum di bidang lingkungan, jangan hanya dibuat diatas kertas saja tapi untuk action tidak ada, jadi pertanyaan untuk apa di buat MOU lingkungan kalau tidak ada tindakannya,” tutup Agus yang juga sebagai pengacara itu.

Sementara itu, terkait hal ini, pihak pinyidik belum bias dimintai tanggapannya. (Tom/Richard BP)

SEKJEN AMPUH, Agus : MOU Lingkungan Hidup Kota Batam ‘Mandul’

PT-BES-1

Lokasi penimbunan limbah B3 jenis Copper Slag di sepanjang jalan menuju gerbang pintu masuk menuju PT. BES, kemudian limbah tersebut telah di uruk/di timbun material berupa pasir dan tanah sehingga tidak terlihat di permukaan jalan.

Jakarta, Radaronline
Dahulu Kota Batam saya kenal sebagai kota Industri, tapi saya ingin mengatakan bahwa saat ini sudah berubah nama menjadi kota Limbah. Mengapa demikian ? ini dikarenakan permasalahan-permasalah limbah di Kota Batam tidak ada kejelasan tentang penyelesainanya.

Saya tanyakan BAPEDAL Kota batam pernahkan permasalahan lingkungan baik secara Pidana Maupun perdata sudah ada yang sampai diproses kepersidangan ? pasti mereka akan menjawab belum ada. Terus apa gunanya kalian bikin MOU Lingkungan Hidup pada tanggal 08 Mei 2014 ? itu hanya omong kosong saja karena actionnya tidak ada.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH), Agus Riyanto SH., di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

“Saya tunjukan beberapa kasus yang sedang kami tangani tentang pengerusakan lingkungan di Kota batam, yang pertama : Kami telah melakukan Gugatan Legal Standing tentang adanya pembuangan Limbah B3 jenis Copper Slag yang dilakukan oleh perusahaan di Batam. Kami sudah informasikan kepada instansi yang membidangi Lingkungan, namun tidak ada tindakan apapun dari instasi yang bersangkutan dan pada akhirnya kami masukan instansi tersebut sebagai Tergugat dalam gugatan Kami,” kata Agus kepada Radaronline.

Sehingga hal ini menimbulkan kesan yang aneh dimasyarakat, kok instansi Lingkungan Hidup bisa digugat gara-gara TIDAK PEDULI dengan lingkungan. Sementara proses persidangan yang sedang berjalan atas nama penggugat LSM AMPUH, masih berjalan dan sekarang akan masuk pada agenda bukti dari Para Tergugat, salah satunya jadi tergugat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDAL) Kota Batam.

Agus menambahkan, pihaknya melalui DPP maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batam menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pengerusakan lingkungan dengan tidak memperdulikan dampaknya kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah PT. BATAM EXPRESINDO SHIPYARD (BES) dan PT. NANINDA MUTIARA SHIPYARD (NMS).

Kedua perusahaan itu sampai saat ini luput dari pengawasan dari Bapedal Kota Batam. Atau memang pihak Bapedal sudah kongkalikong dengan pengusaha nakal ?. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya, sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali.

Ampuh-agus

Sekjen LSM AMPUH, Agus Riyanto, SH.

“Selain Bapedal, Walikota Batam juga sepertinya tutup mata akan permasalahan lingkungan di Kota Batam. Kalau memang Kepala Bapedal main mata dengan pengusaha nakal, segera pecat. Atau memang Walikota juga sudah ikut bermain ?,” jelas Agus seraya bertanya.

Pihaknya juga mempertanyakan nota kesepahaman terkait penangan kasus lingkungan hidup (MOU). Padahal sebelumnya, MOU yang ditandatangani oleh Walikota Batam Ahmad Dahlan, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Mohamad Hendra S, Kajari Batam Yusron SH, MH dan Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo, sekitar bulan Mei 2014 lalu.

Hal tersebut untuk mempertegas hukum lingkungan terpadu menurut UU No. 32 Tahun 2009 pasal 95 ayat 1 menegaskan sanksi yang diberikan adalah sanksi perdata menyangkut gugatan ganti rugi lingkungan dan pemulihan yang melibatkan tim dari kejaksaan. Serta sanksi pidana sesuai pasal 94 sampai dengan pasal 116, akan melibatkan pihak dari kepolisian.

“Namun hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan banyaknya pengusaha ‘nakal’ yang bebas melakukan pengerusakan lingkungan. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali,” kata Agus menambahkan.

Agus menambahkan bahwa terkait PT BES pihaknya telah melaporkan pidananya ke Polresta Barelang. Sementara PT. NMS prosesnya gugatannya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota Batam. (Tom/Richard BP)

Menhut Serahkan SK Izin LK KBS ke Walikota

KBS

Surabaya, Ampuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kini bisa semakin optimal dalam pengelolaan KBS. Ini setelah izin lembaga konservasi (LK) yang sudah lama dinantikan, akhirnya turun. Kebun binatang yang menjadi salah satu ikon Surabaya ini telah mengantongi surat izin sebagai lembaga konservasi dari Kementerian Kehutanan.

Surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 677/Menhut-II/2014 tentang pemberian izin sebagai lembaga konservasi untuk kebun binatang kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS Surabaya di Jawa Timur tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Senin (18/8/2014) pagi.

Menhut tiba di KBS tepat pukul 08.00 WIB, dengan didampingi beberapa pejabat dari Kementrian Kehutanan. Seremoni serah terima SK izin LK yang berlangsung secara sederhana tersebut juga dihadiri Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Ratna Ahcjuningrum, Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Ketua DPRD Surabaya, Mochamad Machmud serta jajaran SKPD Pemkot Surabaya.

Menteri Kehutanan dalam sambutannya mengatakan, beberapa waktu lalu, dirinya menerima surat dari PDTS KBS yang intinya menanyakan kembali tentang izin LK KBS. Demi mengetahui surat tersebut, Menhut lantas menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Hutan dan Konsrvasi Alam (PHKA) Kemenhut untuk segera menyelesaikan SK izin LK tersebut.

“Itu (surat) menunjukkan kegigihan ibu walikota untuk memperjuangkan ini (izin LK). Makanya, saya perintahkan Ditjen PHKA bahwa tanggal 18 (Agustus) harus sudah jadi karena saya mau bawa ke Surabaya. Saya memang bertekad agar tidak punya hutang dengan ibu wali terkait KBS ini,” tegas Menhut Zulkifli Hasan.

Menteri Kehutanan mengapresiasi upaya-upaya dari Pemkot Surabaya dalam membuat kondisi KBS yang menurutnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menyebut sudah ada perbaikan dalam penataan kandang, makanan satwa dan juga manajemen pengelolaan. “Saya yakin, ibu wali memiliiki komitmen tinggi untuk terus melestarikan KBS,” sambung Menhut.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang sudah berada di lokasi sejak pukul 07.00 pagi, menyampaikan terima kasih kepada Kementrian Kehutanan atas diberikannya ijin LK. Walikota menegaskan akan menjagah amanah yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Saya atas nama warga Surabaya dan Pemkot Surabaya menyampaikan terima kasih karena sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk mengelola KBS sebagai salah satu ikon Surabaya. Kami akan jaga amanah ini. Kami akan berupaya menjadikan KBS sebagai kebanggaan kita bersama,” ujar Walikota.

Walikota berkeinginan menjadikan KBS kembali seperti dahulu sebagai kebanggaan warga Surabaya dan juga salah satu ikon Kota Surabaya. Untuk mewujudkan hal itu, dalam waktu dekat, walikota yang sudha meraih banyak penghargaan level nasional dan internasional ini menyiapkan adanya tambahan ruang kandang bagi satwa. “Kami juga mengoptimalkan water treatment bagi satwa. Intinya, dengan izin LK KBS ini, kita siap untuk menjalankan rencana-rencana perbaikan dan pengelolaan KBS agar KBS bisa lebih baik lagi,” sambung Walikota.

Setelah seremoni penyerahan izin LK, Menhut bersama Walikota kemudian meninjau beberapa kandang satwa di KBS. Salah satunya sangkar burung Jalak Bali. Burung eksotis asli Pulau Bali yang sempat dinyatakan hampir punah ini telah berhasil ditangkarkan di KBS. (Harifin)

LSM AMPUH Apresiasi Putusan PN Samarinda Terkait Pencemaran

limbah-minyak-di-Kota-Batam

Salah satu lokasi pencemaran di Kota Batam

Samarinda, Ampuh
Terkait pencemaran lingkungan, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mengabulkan sebagian gugatan warga yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) atas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

PN Samarinda melalui Ketua Majelis Hakim Sugeng Hiyanto SH MH, yang didampingi hakim anggota Hongkun Otoh SH MH dan Yuli Effendi SH MHum menyatakan bahwa Pemkot Samarinda lalai dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Sehingga Pengadilan memutuskan menerima sebagian gugatan penggugat GSM.

Selain dikabulkannya sebagian gugatan GSM, tergugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebagai pihak yang kalah. Sidang pembacaan putusan yang berlangsung di PN Samarinda pada 16 Juli 2014 lalu, juga dihadiri puluhan aktivis lingkungan.

Sebelumnya, sidang GSM ini sudah berlangsung selama satu tahun yakni sejak Juli 2013 lalu. Dari 14 poin Petitum gugatan itu, sebagian dikabulkan Hakim. Namun meski tidak semua dikabulkan, beberapa aktivis lingkungan merasa cukup puas atas putusan itu.

Beberapa poin gugatan GSM adalah meminta dikuatkannya kebijakan perlindungan anak dalam operasi tambang, mengevaluasi seluruh izin pertambaangan yang telah dikeluarkan dan dilakukan secara transparan, mewajibkan pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup dan melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran.

“Poin yang telah disampaikan majelis hakim pada putusan gugatan GSM ini yakni, dari 14 petitum yang kami ajukan, sebagian besar dikabulkan dan pihak pemerintah diberikan saksi dan hukuman termasuk membayar biaya perkara,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Merah Johansyah usai pembacaan putusan di PN Samarina.

“Putusan ini bagi kami merupakan kabar yang sangat baik dan ini kemenangan bagi warga Kota Samarinda yang sudah bosan dengan banjir, debu serta tragedi meninggalnya sejumlah anak di lubang-lubang tambang. Ini juga akan menjadi sejarah dan pelajaran bagi kita semua agar kita tidak tinggal diam jika perusahaan merampas hak-hak masyarakat dan pemerintah mengabaikannya hak tersebut,” jelas Merah Johansyah.

Pihaknya menambahkan, bahwa Jatam bersama Pokja 30 serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kota Samarinda akan mengawal hasil keputusan PN tersebut. “Kami masih akan mempelajari jika salinan putusan itu telah diterima untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Samarinda itu. Namun, kami akan terus menagih semua janji terhadap apa yang telah dijamin oleh undang-udang tersebut termasuk hak lingkungan yang sehat,” ujar Merah Johansyah.

Dalam berkas gugatan GSM juga meminta pemerintah melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan wilayah hutan kota, memberikan pengobatan gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan penyakit kulit khususnya di kawasan dekat operasi tambang batu bara di Samarinda serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah.

“Selain Pemkot Samarinda, GSM juga mengikutkan pihak tergugat Pemerintah Provinsi Kaltim, Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup (KLH),” ungkap Merah Johansyah.

Sementara itu, terkait putusan tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Samarinda, Masrullah mengaku, masih belum menerima salinan putusan tersebut. “Kami belum menerima salinan putusannya. Tentu, kami akan mempelajari terlebih dahulu kemudian menentukan sikap,” kata Masrullah, seperti yang dilansir Antara.

LSM AMPUH Gugat Pemkot Batam
Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) merasa bangga atas putusan PN Samrinda yang memenangkan pihak penggugat dalam hal ini GSM maupun aktivis lingkungan hidup yang ada di Kalimantan.

Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen AMPUH) Agus Riyanto SH, mengatakan pihaknya sangat sangat merasa bangga, sekalipun itu hanya di tingkat pengadilan pertama. “Yang pasti kita sebagai aktivis lingkungan hidup akan selalu melawan para perusak lingkungan hidup yang semakin parah. Bukan hanya di Jakarta dan kalimantan, namun di seluruh Indonesia,” kata Agus kepada Radaronline di kantornya Jl Jatinegara Barat, Jakarta Rabu (13/8/2014) kemarin.

Agus menjelaskan, bahwa pihaknya dari DPP LSM AMPUH dengan DPC Kota Batam (Kepri) saat ini juga sedang melakukan gugatan Legal Standing terhadap Badan Pengusahaan Batam, Walikota Batam, Bapedal Batam, PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS), PT PLN Kota Batam dan PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) ke Pengadilan Negeri Kota Batam.

Hal itu dilakukan terkait penimbunan/pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang/ditimbun oleh PT. NMS tanpa melalui prosedur yang berlaku.

“Kami sudah beberapa kali melakukan investagai di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji Kota Batam. Di tiga lokasi tersebut terdapat B3 yang dibuang/ditimbun oleh PT. NMS,” ungkap Agus.

Agus menambahkan, bahwa proses sidang yang berlangsung di PN Kota Batam saat ini sudah masuk dalam pembuktian surat dari Penggugat (LSM-AMPUH) “Sidang Rabu tanggal 13 Agustus hari ini sudah dalam agenda pembuktian surat dari kita. Untuk pekan depan diagendakan pembuktian surat dari para tergugat,” jelas Agus yang juga sebagai pengacara itu.

Dia juga sangat menyangkan sikap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang terlalu lamban menangani masalah kerusakan lingkungan di Kota Batam. “Dengan banyak kasus pencemaran lingkungan di Kota Batam, Pemkot Batam seakan ‘tidak berdaya’ untuk menanganinya. Atau memang Walikota maupun Bapedal Batam sudah ‘main mata’ dengan para pengusaha ‘nakal’. Sehingga terkesan tutup mata ?,” terang Agus Riyanto berapi-api. (Jil/Rihard BP)

Mahasiswa KKN UGM Kembangkan Potensi Limbah Batok Kelapa

limbah-kelapa

Bali, Ampuh
Potensi limbah batok kelapa yang besar di Desa Baluk dengan kepemilikan setidaknya 3 pohon kelapa di setiap rumah merupakan latar belakang kegiatan KKN PPM UGM BL 11 yang sedang berlangsung kurang lebih 1,5 bulan semenjak 12 Juli 2014 lalu. Dengan program utama peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan limbah batok kelapa menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti tas, taplak meja, sarung bantal, pupuk organik cair, dan arang briket, serta program pendukung lain, Tim KKN PPM UGM dengan jumlah 23 orang, berusaha memaksimalkan potensi tersebut.

Salah satunya adalah Baluk Expo and Cultural Events yang berlangsung pada Sabtu, 23 Agustus 2014, pada pukul 13.00 WITA – 18.00 WITA, sebagai program puncak kegiatan KKN sekaligus perpisahan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN PPM UGM dan dibantu oleh warga sekitar.

Dalam kegiatan ini, ibu ibu PKK yang telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah selama 1 minggu dan pendampingan selama 2 minggu dapat memamerkan hasil kerajinan tangan tersebut dan dilombakan dan ditampilkan di depan umum.

Berbagai sasaran kelompok seperti perangkat desa, warga desa, dan khalayak umum datang untuk melihat hasil kerajinan tersebut. Secara lebih rinci, rangkaian acara meliputi cultural event dari Desa Baluk, Fashion Show untuk menampilkan hasil kerajinan tangan dari limbah batok kelapa, serta pentas seni dari pemuda desa baluk dan mahasiswa kkn. Baluk Expo and Cultural Events diharapkan dapat menjadi media bagi warga Desa Baluk khususnya dalam mengembangkan keterampilan pengolahan limbah secara berkelanjutan dan umum untuk mengetahui dan membeli hasil kerajinan batok kelapa untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Baluk.

Menurut Direktur Investigasi LSM Ampuh, Jarpen Gultom SH, mengatakan mengembangkan potensi limbah batok kelapa patut diacungi jempol. Pasalnya, dari bahan batok kelapa bisa menghasilkan kreatifitas yang bernilai jual. Misalnya, bisa jadi tas, pajangan jam dinding, tempat tissu, nampan, sendok, garpu, piring, gelas, teko, mangkok, hiasan dinding, sumpit, dll.

“Bukan hanya punya nilai jual yang ekonomis, tetapi membuka peluang usaha bagi para mahasiswa yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan sendiri maupun untuk oranglain,” jelas Jarpen Gultom SH., di Jakarta, Selasa (12/08/2014). (Miranti/Yen)