LSM AMPUH Apresiasi Putusan PN Samarinda Terkait Pencemaran

limbah-minyak-di-Kota-Batam

Salah satu lokasi pencemaran di Kota Batam

Samarinda, Ampuh
Terkait pencemaran lingkungan, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mengabulkan sebagian gugatan warga yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) atas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

PN Samarinda melalui Ketua Majelis Hakim Sugeng Hiyanto SH MH, yang didampingi hakim anggota Hongkun Otoh SH MH dan Yuli Effendi SH MHum menyatakan bahwa Pemkot Samarinda lalai dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Sehingga Pengadilan memutuskan menerima sebagian gugatan penggugat GSM.

Selain dikabulkannya sebagian gugatan GSM, tergugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebagai pihak yang kalah. Sidang pembacaan putusan yang berlangsung di PN Samarinda pada 16 Juli 2014 lalu, juga dihadiri puluhan aktivis lingkungan.

Sebelumnya, sidang GSM ini sudah berlangsung selama satu tahun yakni sejak Juli 2013 lalu. Dari 14 poin Petitum gugatan itu, sebagian dikabulkan Hakim. Namun meski tidak semua dikabulkan, beberapa aktivis lingkungan merasa cukup puas atas putusan itu.

Beberapa poin gugatan GSM adalah meminta dikuatkannya kebijakan perlindungan anak dalam operasi tambang, mengevaluasi seluruh izin pertambaangan yang telah dikeluarkan dan dilakukan secara transparan, mewajibkan pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup dan melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran.

“Poin yang telah disampaikan majelis hakim pada putusan gugatan GSM ini yakni, dari 14 petitum yang kami ajukan, sebagian besar dikabulkan dan pihak pemerintah diberikan saksi dan hukuman termasuk membayar biaya perkara,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Merah Johansyah usai pembacaan putusan di PN Samarina.

“Putusan ini bagi kami merupakan kabar yang sangat baik dan ini kemenangan bagi warga Kota Samarinda yang sudah bosan dengan banjir, debu serta tragedi meninggalnya sejumlah anak di lubang-lubang tambang. Ini juga akan menjadi sejarah dan pelajaran bagi kita semua agar kita tidak tinggal diam jika perusahaan merampas hak-hak masyarakat dan pemerintah mengabaikannya hak tersebut,” jelas Merah Johansyah.

Pihaknya menambahkan, bahwa Jatam bersama Pokja 30 serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kota Samarinda akan mengawal hasil keputusan PN tersebut. “Kami masih akan mempelajari jika salinan putusan itu telah diterima untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Samarinda itu. Namun, kami akan terus menagih semua janji terhadap apa yang telah dijamin oleh undang-udang tersebut termasuk hak lingkungan yang sehat,” ujar Merah Johansyah.

Dalam berkas gugatan GSM juga meminta pemerintah melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan wilayah hutan kota, memberikan pengobatan gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan penyakit kulit khususnya di kawasan dekat operasi tambang batu bara di Samarinda serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah.

“Selain Pemkot Samarinda, GSM juga mengikutkan pihak tergugat Pemerintah Provinsi Kaltim, Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup (KLH),” ungkap Merah Johansyah.

Sementara itu, terkait putusan tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Samarinda, Masrullah mengaku, masih belum menerima salinan putusan tersebut. “Kami belum menerima salinan putusannya. Tentu, kami akan mempelajari terlebih dahulu kemudian menentukan sikap,” kata Masrullah, seperti yang dilansir Antara.

LSM AMPUH Gugat Pemkot Batam
Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) merasa bangga atas putusan PN Samrinda yang memenangkan pihak penggugat dalam hal ini GSM maupun aktivis lingkungan hidup yang ada di Kalimantan.

Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen AMPUH) Agus Riyanto SH, mengatakan pihaknya sangat sangat merasa bangga, sekalipun itu hanya di tingkat pengadilan pertama. “Yang pasti kita sebagai aktivis lingkungan hidup akan selalu melawan para perusak lingkungan hidup yang semakin parah. Bukan hanya di Jakarta dan kalimantan, namun di seluruh Indonesia,” kata Agus kepada Radaronline di kantornya Jl Jatinegara Barat, Jakarta Rabu (13/8/2014) kemarin.

Agus menjelaskan, bahwa pihaknya dari DPP LSM AMPUH dengan DPC Kota Batam (Kepri) saat ini juga sedang melakukan gugatan Legal Standing terhadap Badan Pengusahaan Batam, Walikota Batam, Bapedal Batam, PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS), PT PLN Kota Batam dan PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) ke Pengadilan Negeri Kota Batam.

Hal itu dilakukan terkait penimbunan/pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang/ditimbun oleh PT. NMS tanpa melalui prosedur yang berlaku.

“Kami sudah beberapa kali melakukan investagai di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji Kota Batam. Di tiga lokasi tersebut terdapat B3 yang dibuang/ditimbun oleh PT. NMS,” ungkap Agus.

Agus menambahkan, bahwa proses sidang yang berlangsung di PN Kota Batam saat ini sudah masuk dalam pembuktian surat dari Penggugat (LSM-AMPUH) “Sidang Rabu tanggal 13 Agustus hari ini sudah dalam agenda pembuktian surat dari kita. Untuk pekan depan diagendakan pembuktian surat dari para tergugat,” jelas Agus yang juga sebagai pengacara itu.

Dia juga sangat menyangkan sikap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang terlalu lamban menangani masalah kerusakan lingkungan di Kota Batam. “Dengan banyak kasus pencemaran lingkungan di Kota Batam, Pemkot Batam seakan ‘tidak berdaya’ untuk menanganinya. Atau memang Walikota maupun Bapedal Batam sudah ‘main mata’ dengan para pengusaha ‘nakal’. Sehingga terkesan tutup mata ?,” terang Agus Riyanto berapi-api. (Jil/Rihard BP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *