SEKJEN AMPUH, Agus : MOU Lingkungan Hidup Kota Batam ‘Mandul’

PT-BES-1

Lokasi penimbunan limbah B3 jenis Copper Slag di sepanjang jalan menuju gerbang pintu masuk menuju PT. BES, kemudian limbah tersebut telah di uruk/di timbun material berupa pasir dan tanah sehingga tidak terlihat di permukaan jalan.

Jakarta, Radaronline
Dahulu Kota Batam saya kenal sebagai kota Industri, tapi saya ingin mengatakan bahwa saat ini sudah berubah nama menjadi kota Limbah. Mengapa demikian ? ini dikarenakan permasalahan-permasalah limbah di Kota Batam tidak ada kejelasan tentang penyelesainanya.

Saya tanyakan BAPEDAL Kota batam pernahkan permasalahan lingkungan baik secara Pidana Maupun perdata sudah ada yang sampai diproses kepersidangan ? pasti mereka akan menjawab belum ada. Terus apa gunanya kalian bikin MOU Lingkungan Hidup pada tanggal 08 Mei 2014 ? itu hanya omong kosong saja karena actionnya tidak ada.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH), Agus Riyanto SH., di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

“Saya tunjukan beberapa kasus yang sedang kami tangani tentang pengerusakan lingkungan di Kota batam, yang pertama : Kami telah melakukan Gugatan Legal Standing tentang adanya pembuangan Limbah B3 jenis Copper Slag yang dilakukan oleh perusahaan di Batam. Kami sudah informasikan kepada instansi yang membidangi Lingkungan, namun tidak ada tindakan apapun dari instasi yang bersangkutan dan pada akhirnya kami masukan instansi tersebut sebagai Tergugat dalam gugatan Kami,” kata Agus kepada Radaronline.

Sehingga hal ini menimbulkan kesan yang aneh dimasyarakat, kok instansi Lingkungan Hidup bisa digugat gara-gara TIDAK PEDULI dengan lingkungan. Sementara proses persidangan yang sedang berjalan atas nama penggugat LSM AMPUH, masih berjalan dan sekarang akan masuk pada agenda bukti dari Para Tergugat, salah satunya jadi tergugat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDAL) Kota Batam.

Agus menambahkan, pihaknya melalui DPP maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batam menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pengerusakan lingkungan dengan tidak memperdulikan dampaknya kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah PT. BATAM EXPRESINDO SHIPYARD (BES) dan PT. NANINDA MUTIARA SHIPYARD (NMS).

Kedua perusahaan itu sampai saat ini luput dari pengawasan dari Bapedal Kota Batam. Atau memang pihak Bapedal sudah kongkalikong dengan pengusaha nakal ?. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya, sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali.

Ampuh-agus

Sekjen LSM AMPUH, Agus Riyanto, SH.

“Selain Bapedal, Walikota Batam juga sepertinya tutup mata akan permasalahan lingkungan di Kota Batam. Kalau memang Kepala Bapedal main mata dengan pengusaha nakal, segera pecat. Atau memang Walikota juga sudah ikut bermain ?,” jelas Agus seraya bertanya.

Pihaknya juga mempertanyakan nota kesepahaman terkait penangan kasus lingkungan hidup (MOU). Padahal sebelumnya, MOU yang ditandatangani oleh Walikota Batam Ahmad Dahlan, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Mohamad Hendra S, Kajari Batam Yusron SH, MH dan Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo, sekitar bulan Mei 2014 lalu.

Hal tersebut untuk mempertegas hukum lingkungan terpadu menurut UU No. 32 Tahun 2009 pasal 95 ayat 1 menegaskan sanksi yang diberikan adalah sanksi perdata menyangkut gugatan ganti rugi lingkungan dan pemulihan yang melibatkan tim dari kejaksaan. Serta sanksi pidana sesuai pasal 94 sampai dengan pasal 116, akan melibatkan pihak dari kepolisian.

“Namun hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan banyaknya pengusaha ‘nakal’ yang bebas melakukan pengerusakan lingkungan. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali,” kata Agus menambahkan.

Agus menambahkan bahwa terkait PT BES pihaknya telah melaporkan pidananya ke Polresta Barelang. Sementara PT. NMS prosesnya gugatannya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota Batam. (Tom/Richard BP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *