Ketua AMPUH Rolas Sitinjak Minta Polda Kepri Usut Tuntas Reklamasi Pulau Bokor

Rolas-sitinjak-dan-kapolda-kepri

Rolas Budiman Sitinjak, SH, MH dan Kapolda Kepri, Brigjen Pol Arman Dapari.

Jakarta, Ampuh
Terkait dugaan tindak pidana lingkungan yang dilalaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) melalui Mabes Polri dengan Tanda Bukti Lapor : TBL/250/VI/2013/Bareskrim tertanggal 13 Juni 2013 lalu, kini sudah mulai ada titik terang. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polda Kepri.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) melalui Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditres Krimsus) saat ini sedang melakukan penyelidikan. AMPUH menyebutkan bahwa dalam laporan itu, PT. Power Land diduga melakukan reklamasi di Pulau Bokor Kelurahan Tiban Indah, Sekupang Kota Batam.

Namun perusahaan tersebut belum memiliki ijin Amdal tetapi dapat melakukan kegiatan reklamasi, hal ini tentunya sangat jelas bertentangan dengan perturan dan perundangan-undangan yang berlaku, salah satunya yakni ndang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Maka atas dasar inilah Kami telah melaporkan Tindak Pidana Lingkungan melalui Mabes Polri dengan Tanda Bukti Lapor : TBL/250/VI/2013/Bareskrim tertanggal 13 Juni 2013 dan saat ini sedang dalam proses penyidikan,” kata Ketua Umum LSM AMPUH, Rolas Budiman Sitinjak SH, MH, Selasa (23/9/2014) di Jakarta.

Dari informasi yang didapat, penyidik Polda Kepri telah memeriksa empat orang saksi dalam kasus ini. “Dari informasi yang saya dapat, sudah ada empat orang yang diperiksa penyidik,” terang Rolas.

Sebelumnya, LSM-AMPUH sangat menyayangkan lambannya penanganan perkara pencemarang lingkungan di Kota Batam. AMPUH mempertanyakan kinerja instansi terkait yang berhubungan dengan lingkungan huidup.

Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya sampai saat ini persoalan lingkungan hidup di Kota Batam sangat banyak, namun Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) maupun Walikota Batam seakan tutup mata.

Bahkan AMPUH bertekad akan terus mengawal dan memperjuangkan kasus lingkungan di Kota Batam. “Kita meminta aparat untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus Reklamasi Pulau Bokor. Termasuk pengusaha Abob yang diduga bagi-bagi mobil ke sejumlah anggota dewan di Kota Batam,” tambah Rolas Sitinjak yang juga berprofesi sebagai advokat itu.
Pihaknya menambahkan, bahwa oknum pejabat Pemkot Batam dan sejumlah anggota DPRD Kota Batam periode 2009-2014, yang berjumlah 21 orang ditengarai menerima masing-masing satu unit mobil Rubicon dari Ahmad Mahbub alias Abob.

“Kami menduga kuat, bahwa hadiah mobil mewah tersebut yang sedang ramai diberitakan saat ini sebagai ‘mahar’ untuk memuluskan kegiatan reklamasi Pulau Bokor, Tiban, milik Abob,” kata Rolas kepada Radaronline di pengadilan Tipikor Jakarta.

bokor

Lokasi reklamasi yang dilakukan PT. Power Land di Pulau Bokor Kelurahan Tiban Indah, Sekupang Kota Batam.

Kepemilikan Abob Atas Pulau Bokor
Disisi lain, tertangkapnya Ahmad Mahbub alias Abob oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu membuka jalan kasus ini semakin terang benerang. Pasalnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sedang mendalami kepemilikan Abob atas Pulau Bokor tersebut.

Informasi yang diperoleh dari kepolisian, Abob memperoleh Pulau Bokor seluas 361 hektare melalui izin yang diperoleh 4 perusahaan. Dalam tataran kepemilikan, PT Berantai Bay Storage seluas 87 hektare, PT Rempang Sunset seluas 105 hektare, PT Sunset Sukses seluas 101 hektare dan PT Power Land seluas 68 hektare.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan, keempat perusahaan ini berkiblat kepada Abob. Sejak 2011 izin dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam hanya PT Power Land yang melakukan aktivitas reklamasi pantai di Pulau Bokor, yang kini sudah terhubung dengan Tanjunguma, Jodoh itu.

Sementara dari data dan hasil investigasi yang didapat, dari alur kepemilikan hingga Amdal kembali dilidik Polda Kepri, termasuk kepentingan-kepentingan pejabat di dalamnya.

Bahkan dari informasi yang didapat salah satu elit politik di Batam turut serta diperiksa di Bareskrim Mabes Polri belum lama ini. Belum diketahui secara persis keterlibatannya, Namun kuat dugaan dia diperiksa berkaitan tanah dan Pulau Bokor milik Abob. Yang mana ia diduga kuat sebagai perantara yang menghubungkan petinggi Pemkot Batam saat itu.

Mengalir ke Walikota Batam
Sementara itu LSM AMPUH mempertanyakan Pemkot Batam atas lambannya penanganan atas kasus limbah maupun kerusakan lingkungan di Kota Batam. Hal itu bukan tanpa alasan, untuk memperkuat dugaan tersebut AMPUH telah beberapa kali melakukan surat menyurat mulai pada Oktober 2012, termasuk ke Bapedal Kota Batam. Namun sejauh ini, Bapedal Kota Batam seakan tutup mata.

“Kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Batam, yakni Kepala Bapedal dan Walikota Batam untuk menuntaskan permasalahan pengerusakan lingkungan hidup. Sejauh ini terkesan cuek,” kata Direktur Investigasi AMPUH, Jarpen Gultom kepada Radaronline.

AMPUH menambahkan bahwa Walikota Batam terkesan cuek bukan tanpa alasan, pasalnya dari sumber yang didapat menyebutkan, sebagian besar aliran dana kampanye Walikota Batam Ahmad Dahlan yang maju berpasangan dengan Rudi SE tahun 2011 lalu, diduga kuat sebagian berasal dari Abob.

Uang yang diperoleh Dahlan untuk kampanye pencalonannya kembali pada Pemilihan Wali Kota Batam tahun 2011 itu mengalir deras asalkan izin kepemilikan Pulau Bokor berada di genggaman Abob.

Sehingga wajar saja apabila tidak ada tindakan dari Pemkot Batam terhadap Power Land. “Semua instansi terkait terkesan ‘tutup mata’ akan hal ini, wajar saja karena Walikota juga sudah kong kalikong dengan pengusaha nakal tersebut,” terang Jarpen.

Disisi lain, AMPUH bukan hanya melaporkannya di Mabes Polri. “Kami telah melaporkan ke Mabes Polri dan Polda Kepri serta ke Polresta Barelang terkait pengerusakan lingkungan di Kota Batam. Bukan hanya itu, kami juga telah melaporkan pidananya di Kejaksaan Negeri Kota Batam. Namun sampai saat ini belum ada penanganannya yang memuaskan,” kata Rolas yang juga sebagai Konsultan HKI ini.

Mata Pencarian Nelayan Hilang
Disisi lain, AMPUH sangat kritis terhadap pengerusakan lingkungan di Kota Batam pada tiga tahun lalu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejak dua tahun terakhir, mata pencarian nelayan di Kota Batam terganggu akibat ulah para pengusaha nakal. Ada ratusan nelayan di kawasan Tanjunguma, Kampung Agas, Tanjung Tritip, Patam Lestari dan Tiban, yang mengalami kegetiran itu.

Kenyataan pahit itu dialami para nelayan, akibat reklamasi yang dilakukan PT PL di Pulau Bokor, Batam. Pengurukan hutan bakau dan pantai telah merampas penghidupan nelayan yang tinggal di sekitar pulau tersebut.

Dari pantuan di lapangan sebelumnya, reklamasi semakin tak terkontrol dan pengawasan institusi terkait, yakni Pemkot Batam tidak ada sama sekali. Aktivitas reklamasi kini sudah merambah kawasan sungai di sekitar Tanjunguma dan Patam Lestari.

Padahal, perairan dan sungai di kawasan Tanjunguma ini merupakan titik awal mata pencarian nelayan. Tidak hanya nelayan di sekitar kawasan Tanjunguma, Tanjung Tritip dan Kampung Agas saja, nelayan dari Patam Lestari hingga Belakang padang juga bergantung hidup di sana.
Salah satu nelayan Abdul yang tinggal di Kelurahan Tanjunguma mengakui kesulitan yang dialami para nelayan setelah terjadinya pengurukan di kawasan perairan sekitar. Dampak ini sangat dirasakan nelayan yang tinggal di sekitar perairan Tanjunguma. (Tm/Richard BP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *