Binaan RZ Minimalisir Limbah dengan Bank Sampah

??????????

Balikpapan, Ampuh
Pemerintah Balikpapan telah menggalakkan penerapan bank sampah sejak empat tahun yang lalu. Meski demikian, masih saja ada daerah-daerah yang terlewat, sehingga warga daerah tersebut belum memiliki kesadaran akan urgensi bank sampah. Di daerah-daerah inilah MBO (Micro Business Officer) RZ (Rumah Zakat) memberikan pemahaman dan menerapkan bank sampah kepada para warganya.

Setelah dilakukan survei, RZ memutuskan untuk memberikan sosialisasi mengenai pilah sampah dan bank sampah kepada warga RT 44, Kecamatan Manggar. Saat ini, Kecamatan Manggar merupakan salah satu daerah binaan RZ. Sosialisasi dibarengi dengan pemberian fasilitas bank sampah untuk warga di daerah tersebut. Antusiasme yang besar membuat warga aktif melakukan penyetoran sampah ke bank sampah.

Pada awalnya RZ membangun bank sampah di RT 44 dengan anggota warga RT 44 dan RT 42.
Seiring berjalannya waktu, warga RT 42 meminta untuk dibuatkan bank sampah pembantu. Sebab jarak antara RT 42 dan bank sampah 44 cukup jauh. Ditambah dengan tidak adanya kendaraan umum untuk mengangkut sampah dari RT 42 ke RT 44. Bernama Insan Mandiri, bank sampah ini terletak di Jl. Mulawarman Gg Selili RT 44 dan RT 42, Manggar, Balikpapan Timur.

“Awal kami datang ke RT 42 untuk survei, banyak sekali sampah berserakan di halaman rumah warga. Tapi setelah ada bank sampah, saya hampir tidak menemukan ada sampah di halaman rumah warga. Mereka jadi rajin membuang sampah pada tempatnya serta memungut sampah yang berserakan,” tutur MBO Balikpapan Timur, Dewi Wulandari, kemarin.

Rumah warga RT 42 dekat dengan laut. Saat pasang, air laut bisa sampai halaman belakang rumah. Sampah yang terbawa air laut menumpuk di halaman rumah. “Warga sangat cekatan memungut sampah yang terbawa air laut. Sampah-sampah itu dibawa warga ke bank sampah untuk ditimbang. Uang hasil penimbangan dimasukkan ke dalam tabungan mereka,” ujar Dewi. (Sari/Yen)

Di Pagaralam, Warga Manfaatkan Kotoran Sapi Untuk Memasak

kotoran sapi

Pagaralam, Ampuh
Penggunaan Bio Gas dari kotoran sapi saat ini mulai dimanfaatkan warga Kota Pagaralam. Kotoran sapi yang selama ini hanya dibuang mulai dimanfaatkan warga untuk menghasilkan gas yang mampu menghidupkan kompor.

Warga Dusun Jambar Akar yang sudah mulai menggunakan Bio Gas.Hal tersebut merupakan realisasasi program pengolahan kotoran sapi menjadi bio gas di Dusun Jambat Akar, Kecamatan Dempo Utara. Untuk sementara, baru beberapa rumah tangga di dusun tersebut yang menikmati bio gas.

“Terus terang saya lebih memilih kompor berbahan bakar bio gas ketimbang dari gas LPG,” ujar Sukman anggota Kelompok Tani (Poktan) Setia A.

Alasan warga mulai banyak menggunakan kompor berbahan bakar bio gas karena dinilai lebih aman. Pasalnya bio gas dialirkan melalui pipa khusus ke pusat tabung bio gas yang cukup jauh dari pemukiman, serta ramah lingkungan, karena terbuat dari kotoran sapi. (Rina/Yen)

LSM AMPUH: Putusan Hakim PN Batam Tidak Pro Lingkungan

Jarpen-Gultom.SH_

Direktur Investigasi LSM AMPUH, Jarpen Gultom SH.

Jakarta, Ampuh
Putusan sidang gugatan Legal Standing yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam terkait pencemaran lingkungan hidup akhirnya sangat disayangkan.

Dimana sidang yang berlangsung Rabu (10/12/2014) kemarin, dengan agenda pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat. “Menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan tergugat IV (PT. NMS) yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut,” kata Majelis Hakim membacakan amar putusan di ruang sidang.

Pertimbangan lain, hakim menilai penggugat tidak mengajukan bukti dari laboratotium juga tidak menghadirkan saksi ahli terkait limbah B3. “Serta membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim , Juli Handayani SH.M.Hum.

Terkait putusan ini, Direktur Investigasi LSM-AMPUH, Jarpen Gultom SH, sangat kecewa. Pihaknya mengatakan menghormati putusan hakim, namun sangat disayangkan apalagi ini masalah lingkungan.

“Bahwa putusan Majelis Hakim menurut pendapat saya kurang cermat dalam memutus perkara gugatan ini. Dimana putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan, dan tidak sesuai dengan visi pemerintah yakni pembangunan ekonomi sosial yang pro lingkungan,” kata Jarpen Gultom, , Kamis (11/12/2014) di kantornya di Jakarta.

“Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain,” jelas Jarpen.

“Kami telah melengkapi bukti-bukti bahwa pihak tergugat I sampai VI telah mengakui limbah B3 yang ada di tiga lokasi tersebut, salah satu lokasi di bukit GTI yang saat ini sedang dibagun Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh Perusahaan Listrik Negara, bahwa Bapedal Kota Batam juga telah melakukan clean-up dengan menunjuk trasportir DSA. Pada intinya para tergugat mengakui keberadaan limbah B3, tetapi keputusan Majelis Hakim sangat jauh bertolak belakang,” tambah Jarpen dengan nada kecewa.

Jarpen menilai, bahwa putusan ini sangat mencederai para aktivis lingkungan. Dimana pihaknya berjuang untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Namun hakim yang mengadili perkara ini berkata lain. “Putusan ini sangat mencederai kami sebagai aktivis lingkungan,” tutup Jarpen yang getol mengkritisi pencemaran lingkungan.

Sementara terkait putusan ini, pihaknya selaku pihak penggugat menghormatinya. Namun LSM-AMPUH serta Kuasanya akan mempertimbangkannya untuk proses Banding.

Penimbunan Limbah
Sekedar informasi, bahwa gugatan ini berawal ketika PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS) yang bergerak dibidang Galangan Kapal (perkapalan) diduga melakukan penimbunan /pembuangan limbah B3 jenis copper slag pada tahun 2005 sampai sekitar tahun 2009.

Namun sampai gugatan ini diajukan LSM AMPUH, limbah tersebut masih ada di lokasi penimbunan/pembuangan di tiga lokasi, yakni di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kel.Tanjung Uncang, Kec. Batuaji Kota Batam.

Sementara di lokasi GTI sendiri sudah dilakukan clean-up oleh Bapedal Kota Batam.

Terkait hal ini, LSM AMPUH sendiri sudah beberapa kali meminta koonfirmai kepada yang bersangkutan seperti PT. Pelayanan Listrik Negara Cabang Kota Batam, PT. Pengusahaan Daerah Indutri Pulau Batam (Persero Batam) dan PT. NMS, yang ketiganya selaku pemilik lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. NMS tersebut.
Namun pada akhirnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dilakukan oleh para Tergugat. (Tm/Rihard BP)

Pabrik Loundry Buang Limbah di Got

Bogor, Ampuh
Nampaknya aturan terkait Undang-Undang larangan dalam pembuangan limbah berbahaya tidak di indahkan para pengusaha laundry. Kendati melarang pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), namun faktanya aturan yang disertai ancaman pidana tersebut, banyak diabaikan para pengusaha.

Di Kecamatan Citeureup tepatnya di Jalan Elang, Kampung Singkup RT 03/RW 04 Desa Sukahati , Kabupaten Bogor, salah satunya perusahaan yang beroperasi di wilayah itu dengan sengaja menjadikan saluran air tak jauh dari pemukiman warga, sebagai tempat pembuangan limbah usahan nya tersebut.

Namun ironisnya pemerintah setempat terkesan tutup mata, sebab meski warga kerap kali mengeluh dan melaporkan persoalan ini, namun hingga kini tak ada tindakan kongkret atau tindakan tegas dari pemerintah terkait.

“Warga berharap pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH), mau menindak pelaku pembuang limbah yang diduga B3 yang dibuang di sembarang tempat itu, karena akibat ulahnya banyak warga warga yang mengeluh karena dampak bau yang ditimbulkan dan dikhawatirkan men nyebabkan dapat berdampak penyakit.

Jajang (40), salah satu warga setempat mengatakan pembuangan limbah yang diduga mengandung B3 itu, dilakukan sejak lima bulan lalu terhitung sejak berdirinya perusahaan. Limbah yang dibuang ke aliran sungai kecil tersebut merupakan limbah cair yang diduga mengandung zat kimia.

“Limbah yang ada di saluran air itu dari perusahaan loundry, yang dibuang sejak lima bulan lamanya,” ujar Jajang.

Hal senada juga dikatakan, Ati (50) mengaku sejak adanya pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan loundry, warga kerap mengaku resah. Sebab selain menimbulkan bau yang tak sedap, warga khawatirkan dapat mengangggu kesehatan.

“Kalau dibiarkan takutnya meluas dan yang lebih ditakutkan berdampak ke anak-anak ,” keluhnya.

Selain itu, warga setiap hari melintas, mengaku sangat resah dengan adanya limbah perusahaan yang dibuang kealiran sungai kecil tersebut. Sebab, kerap menimbulkan bau yang tak sedap karena dipaksa mencium bau asal limbah itu.

“Kalau bisa secepatnya pemerintah tegur perusahaan yang buang limbah di situ ini, biar lingkungan kami tidak tercemar ,karena kita takut kena penyakit kalau terus-terusan nyium bau limbah ini,” ucapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan loundry, Olay, salah satu pegawai dari perusahaan loundry mengakui jika memang adanya pembuangan limbah yang dilakukannya.

“Itu tidak berbahaya karena bukan B3 dan itu merupakan hanya lunturan cairan indigo dari luntuhan bahan denim dari pakaian,” kilahnya.

Selain itu, kata Olay, pihaknya baru mengoperasikan lima bulan lamanya. Dan untuk izinpun sedang dalam kepengurusan.

“Karena baru pindah dan ijin amdalnya pun juga sedang diurus, lagian kita baru berjalan 5 bulan karena baru pindahan dari tanggerang dan semua perijinan sedang di urus,” tandasnya. (Wan/Jek)

Cegah Longsor, BPBD Tanam Ratusan Mahoni di Pagaralam

herawadi (1)

Kepala BPBD Kota Pagaralam, Herawadi.

Pagaralam, Ampuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagaralam melakukan gebrakan penghijauan lingkungan dengan menanam ratusan bibit pohon mahoni di berbagai kawasan tandus dan gersang yang ada di sejumlah wilayah di Pagaralam.

Aksi tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor.

Pasalnya, beberapa kawasan di Pagaralam kerap menjadi daerah rawan longsor seperti kawasan Lematang Indah, Gunung Dempo dan kawasan Liku Endikat.

“Menanam pohon pelindung seperti mahoni ini, merupakan cara ampuh untuk mencegah erosi. Selain itu, juga mampu menjadi penahan tanah, agar tidak labil dan longsor. Hal ini nantinya bisa mencegah terjadinya tanah longsor,” ujar Kepala BPBD Kota Pagaralam, Herawadi, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Tarmizi, kepada Radaronline, kemarin.

Dalam melakukan penanaman pohon tersebut, pihaknya menerjunkan sedikitnya 30 personel BPBD, dengan menyisir kawasan pinggiran kebun teh yang tidak jauh dari objek wisata tangga seribu.

“Setidaknya, ada 200 bibit pohon yang telah tanam di kawasan tersebut, dengan maksud selain untuk mencegah terjadinya bencana longsor, kita juga ingin terus menjaga lingkungan yang hijau,” katanya.

Pohon-pohon yang tumbuh besar nantinya dapat menjadi penguat tanah yang selama ini gundul dan labil, sehingga sangat rentan terjadi longsor.

“Semoga saja gerakan menanam pohon yang terus kita gencaran akan mampu membuahkan hasil dan akan mampu mengurangi bencana longsor ke depannya nanti,” jelasnya. (Rina/Yen)

Hasil Penilaian PROPER Periode 2013-2014

hatta

Jakarta, Ampuh
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) periode 2013 – 2014, digelar pada Rabu (2/12/2014) diikuti oleh 1908 perusahaan, 213 perusahaan diawasi langsung oleh Pengawas PROPER Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 601 perusahaan diawasi melalui Mekanisme Penilaian Mandiri, dan 1094 perusahaan (57%) diawasi oleh Pengawas PROPER Provinsi. Dari 1908 perusahaan yang diawasi, 17 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya, yaitu 8 perusahaan diarahkan ke penegakan hukum, 2 perusahaan tidak beroperasi lagi, 3 perusahaan dalam tahap komisioning, dan 4 perusahaan tutup. Tingkat ketaatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 4% dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai 72%. Jumlah perusahaan peserta PROPER turut mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan sebelumnya.

PROPER merupakan salah satu program unggulan KLH yang berupa kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3. Penghargaan PROPER bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Hal ini dinilai dari pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menyatakan “Pengalaman PROPER selama 20 tahun merupakan aset penting, karena banyak pengalaman dan pembelajaran untuk membangun nilai-nilai ketaatan terhadap peraturan, penggunaan sumber daya alam yang efisien, praktek bisnis yang beretika dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dengan program pemberdayaan masyarakat. PROPER telah tumbuh menjadi organisasi pembelajaran yang akan mendorong pemikiran-pemikiran baru dan memfasilitasi proses belajar terus menerus secara sinerjik bagi para pemangku kepentingan.”

Seiring perjalanan waktu, infrastruktur PROPER berkembang, ditandai peningkatan lebih dari 10 kali lipat dari jumlah perusahaan yang diawasi dari 187 menjadi 1908 perusahaan. Pencapaian ini didukung oleh 584 petugas pengawas dan 95 tim ahli. Sebagian besar pengawas berasal dari provinsi (89%), sisanya berasal dari KLH. Adapun keberhasilan dari PROPER yakni:

1. Selama 10 tahun (2004 – 2014) berhasil mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan dari 49% menjadi 72%;
2. Berhasil mengutamakan perlindungan lingkungan ke dalam perusahaan sehingga lingkungan menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan;
3. PROPER digunakan perusahaan sebagai peta jalan untuk penerapan ekonomi hijau;
4. PROPER berhasil mengkoordinasikan pengawasan lingkungan menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi dan dengan standar pengawasan yang sama terhadap 30 provinsi. Untuk menggerakkan sistem pengawasan ini telah dilakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan terhadap 584 pejabat pengawas lingkungan hidup;
Pada periode 2013 – 2014, hasil penilaiannya yaitu:
– Peringkat Emas berjumlah 9 perusahaan;
– Peringkat Hijau berjumlah 121 perusahaan;
– Peringkat Biru berjumlah 1224 perusahaan;
– Peringkat Merah berjumlah 516 perusahaan;
– Peringkat Hitam berjumlah 21 perusahaan.

Perusahaan yang mendapat PROPER Hitam periode ini adalah Hotel Amboina-Piru – Kab. Seram Bagian Barat; Hotel Incla – Kab. Maluku Tenggara; Hotel Quality – Kota Makassar; PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin – Kota Sawahlunto; PT. Dactex Indonesia – Kab. Bandung; PT. Darmex Oil and Fats (DOF) & PT. Darmex Biofuel (DBF) – Kota Bekasi; PT. Easterntex – Kab. Pasuruan; PT. JFE Shoji Steel Indonesia – Kab. Bekasi; PT. Latexindo Toba Perkasa – Kab. Deli Serdang; PT. Nutricia Indonesia Sejahtera – Jakarta Timur; PT. Sumatera Trading Tobacco Company – Kota Pematang Siantar; PT. Toyogiri Iron Steel – Kab. Bekasi; RS Elim – Kab. Toraja Utara; RS Islam – Kota Mataram; RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan – Kota Medan; RSUD Nene Mallomo – Kab. Sidrap; RSUD Poso – Kab. Poso; RSUD Praya – Lombok Tengah; RSUD Raden Mattaher – Kota Jambi; RS Harapan Keluarga – Kota Mataram; serta RSUD Kabupaten Mamuju – Mamuju.

Sedangkan penilaian tahun 2013 – 2014 ini, terdapat 9 perusahaan mendapat Peringkat Emas, yaitu:
1. PT Badak NGL, Kota Bontang, Kalimantan Timur.
2. Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3. PT Holcim Indonesia TBK Pabrik Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
4. PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Rewulu, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
5. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
6. PT Bukit Asam (Persero) TBK, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
7. PT Medco E&P Indonesia – Rimau Asset, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
8. PT Bio Farma (Persero), Kota Bandung, Jawa Barat.
9. PT Pertamina Aviasi Regional III DPPU Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.

Program PROPER terbukti dapat menurunkan beban pencemaran dan konservasi, dari 173 kandidat Hijau dan Emas perusahaan dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan seperti :
– 26.105.806 Giga Joule efisiensi energi;
– 488.386.554 M3 air yang dikonservasi;
– 11.385.591 ton 3R limbah padat non B3;
– 2.428.069 ton reduksi limbah B3;
– Kontribusi 173 Perusahaan terhadap CSR sebesar Rp. 1,16 triliun.

Terkait dengan tindaklanjut pelaksanaan PROPER peringkat HITAM tahun 2012 – 2013, Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup telah menindak 17 perusahaan. Rincian tindaklanjut yang dilakukan adalah : 10 perusahaan diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah, 4 perusahaan dalam proses pulbaket dan 3 perusahaan telah taat sehingga dikembalikan ke mekanisme PROPER.

Pada kesempatan ini saya laporkan perjalanan pelaksanaan evaluasi PROPER periode 2013-2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada PROPER periode 2013-2014 dilakukan evaluasi terhadap 1908 perusahaan atau terjadi peningkatan jumlah peserta PROPER sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan melalui penerapan mekanisme Penilaian Mandiri dan kerjasama Dekonsentrasi dengan 30 Provinsi. Sehingga dalam pelaksanaan evaluasinya, 213 perusahaan diawasi langsung oleh Pengawas PROPER KLHK, 601 perusahaan diawasi oleh KLHK melalui mekanisme Penilaian Mandiri dan 1094 perusahaan diawasi oleh Pengawas PROPER Provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 1908, maka ditetapkan peringkat kinerja perusahaan pada PROPER 2013-2014 adalah sebagai berikut:
Hitam : 21 Perusahaan
Merah : 516 Perusahaan
Biru : 1224 Perusahaan
Hijau : 121 Perusahaan
Emas : 9 Perusahaan

Sementara 17 perusahaan lainnya tidak diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, tidak beroperasi, sedang dalam tahap komisioning dan tutup.
Dari perusahaan-perusahaan berperingkat Hijau dan Emas berhasil dihitung:
– Efisiensi penggunaan energi sebesar 26.105.806 Giga Joule
– Konservasi air sebesar 488.386.554 M3
– Reduksi limbah padat non B3 sebesar 11.385.591 ton
– Reduksi limbah B3 sebanyak 2.428.069 ton
– Dana yang bergulir di masyarakat melalui Program CSR sebesar Rp. 1,16 triliun

Di samping keberhasilan tadi, masih terdapat 21 perusahaan yang tidak mengelola lingkungan dengan baik dan memperoleh peringkat HITAM. Kepada perusahaan peringkat HITAM ini saya telah meminta Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Jika ditemukan unsur pidana lingkungan akan diajukan ke pengadilan.

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)