LSM AMPUH: Putusan Hakim PN Batam Tidak Pro Lingkungan

Jarpen-Gultom.SH_

Direktur Investigasi LSM AMPUH, Jarpen Gultom SH.

Jakarta, Ampuh
Putusan sidang gugatan Legal Standing yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam terkait pencemaran lingkungan hidup akhirnya sangat disayangkan.

Dimana sidang yang berlangsung Rabu (10/12/2014) kemarin, dengan agenda pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat. “Menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan tergugat IV (PT. NMS) yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut,” kata Majelis Hakim membacakan amar putusan di ruang sidang.

Pertimbangan lain, hakim menilai penggugat tidak mengajukan bukti dari laboratotium juga tidak menghadirkan saksi ahli terkait limbah B3. “Serta membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim , Juli Handayani SH.M.Hum.

Terkait putusan ini, Direktur Investigasi LSM-AMPUH, Jarpen Gultom SH, sangat kecewa. Pihaknya mengatakan menghormati putusan hakim, namun sangat disayangkan apalagi ini masalah lingkungan.

“Bahwa putusan Majelis Hakim menurut pendapat saya kurang cermat dalam memutus perkara gugatan ini. Dimana putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan, dan tidak sesuai dengan visi pemerintah yakni pembangunan ekonomi sosial yang pro lingkungan,” kata Jarpen Gultom, , Kamis (11/12/2014) di kantornya di Jakarta.

“Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain,” jelas Jarpen.

“Kami telah melengkapi bukti-bukti bahwa pihak tergugat I sampai VI telah mengakui limbah B3 yang ada di tiga lokasi tersebut, salah satu lokasi di bukit GTI yang saat ini sedang dibagun Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh Perusahaan Listrik Negara, bahwa Bapedal Kota Batam juga telah melakukan clean-up dengan menunjuk trasportir DSA. Pada intinya para tergugat mengakui keberadaan limbah B3, tetapi keputusan Majelis Hakim sangat jauh bertolak belakang,” tambah Jarpen dengan nada kecewa.

Jarpen menilai, bahwa putusan ini sangat mencederai para aktivis lingkungan. Dimana pihaknya berjuang untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Namun hakim yang mengadili perkara ini berkata lain. “Putusan ini sangat mencederai kami sebagai aktivis lingkungan,” tutup Jarpen yang getol mengkritisi pencemaran lingkungan.

Sementara terkait putusan ini, pihaknya selaku pihak penggugat menghormatinya. Namun LSM-AMPUH serta Kuasanya akan mempertimbangkannya untuk proses Banding.

Penimbunan Limbah
Sekedar informasi, bahwa gugatan ini berawal ketika PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS) yang bergerak dibidang Galangan Kapal (perkapalan) diduga melakukan penimbunan /pembuangan limbah B3 jenis copper slag pada tahun 2005 sampai sekitar tahun 2009.

Namun sampai gugatan ini diajukan LSM AMPUH, limbah tersebut masih ada di lokasi penimbunan/pembuangan di tiga lokasi, yakni di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kel.Tanjung Uncang, Kec. Batuaji Kota Batam.

Sementara di lokasi GTI sendiri sudah dilakukan clean-up oleh Bapedal Kota Batam.

Terkait hal ini, LSM AMPUH sendiri sudah beberapa kali meminta koonfirmai kepada yang bersangkutan seperti PT. Pelayanan Listrik Negara Cabang Kota Batam, PT. Pengusahaan Daerah Indutri Pulau Batam (Persero Batam) dan PT. NMS, yang ketiganya selaku pemilik lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. NMS tersebut.
Namun pada akhirnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dilakukan oleh para Tergugat. (Tm/Rihard BP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *