Pemerintah Malaysia Tertarik Pada Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang

Tangerang, Ampuh
Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menjadikan wilayahnya sebagai Kota Layak Huni, kiranya menarik perhatian Pemerintah Diraja Malaysia.

Alhasil, pemerintah negara tetangga itu pun datang bertandang untuk berbagi pengalaman dan mempelajari program dan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan Pemkot Tangerang.

” Pengalaman Kota Tangerang menata kota dan mengelola sampah, menarik minat pemerintah Malaysia untuk berkunjung,” kata Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, usai menerima kunjungan Badan Pengelola Sampah dan Kebersihan Pemerintah Diraja Malaysia yang dipimpin Datuk Abdurrahim bin Noor, selaku Kepala Badan, Rabu (28/01/2015).

Kedatangan rombongan Pemerintah Diraja Malaysia, kata Arief, tidak terlepas dari usaha agresif Pemkot Tangerang yang selama 5 tahun memutar otak dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk memecahkan persoalan sampah. ” Mereka terkesan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap program pengelolaan lingkungan yang digagas pemerintah,” ujarnya.

Walikota menambahkan, bahwa kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan Pemkot Tangerang untuk menarik peran serta masyarakat.

” Inovasi yang dilakukan Pemkot, menarik perhatian dan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Contohnya, melalui program Bank Sampah. Karena rakyat merasakan betul manfaatnya, mereka juga tertarik untuk ikut berpartisipasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Jarpen Gultom SH., selaku Direktur Investigasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) di Jakarta, mengatakan kepedulian pemerintah Kota Tangerang Walikota Tangerang Arief R Wismansyah patut diacungi jempol. Pasalnya, sangat tidak mudah untuk menciptakan kota yang bersih dari sampah. Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk Kota Tangerang mencapai 1,9 juta jiwa, dan sampah yang dihasilkan 838,7 ton per hari. Ini angka yang luar biasa besarnya dari limbah sampah.

“ Program Pemkot Tangerang terkait pengolahan sampah patut ditiru oleh kota-kota lain. Apalagi sudah dilirik oleh Negara tetangga (Malaysia), ini tandanya system pengolahan sampah kita bagus. Mari kita dukung kota-kota lain untuk melakukan hal yang sama terkait pengelolahan sampah diwilayahnya,” terang Jarpen. (Hms/Rini/Juara S)

KLH Susun RPP Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

KLH

Jakarta, Ampuh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sesuai amanat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, pada Jumat (23/1/15) kemarin. Kementerian ini mengadakan konsultasi publik dihadiri antara lain, Prof Akhmad Fauzi, Pakar Ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan.

Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian LHK mengatakan, , “materi dan muatan RPP instrumen ekonomi lingkungan hidup mempunyai sifat mengatur hal-hal yang baru; mensinkronkan antar aturan; mengkomplementer dengan aturan lain memperjelas misalnya dalam hal ini tentang pajak – retribusi dan lain-lain, mengukuhkan aturan lokal yang dianggap layak untuk dinasionalkan; mengarahkan/menertibkan aturan lokal yang tidak layak; dan menyediakan struktur dan mekanisme penyelesaian konflik.”

RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang telah disusun bertujuan untuk meregulasi 19 bentuk instrument ekonomi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kesembilan belas bentuk instrument ekonomi tersebut adalah neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto, mekanisme kompensasi, imbal jasa lingkungan hidup, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dana amanah, pengadaan barang dan jasa lingkungan hidup, pajak lingkungan hidup, retribusi lingkungan hidup, subsidi lingkungan hidup, sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup, pasar modal, sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi, pembayaran jasa lingkungan hidup, asuransi lingkungan hidup, label ramah lingkungan hidup, dan penghargaan kinerja di bidang Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), Sistem Pengembalian Dana Deposit.

“ Ini seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pusat dan daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup. Instrumen ini untuk mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi,” ucap Imam

Instrumen ini, kata Imam, memastikan dana tersedia bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Juga buat mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. (KLH/Jill)

KLH Bentuk Tim Terkait Penanganan Kasus Lingkungan

klh

Jakarta, Ampuh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan lebih serius dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini terlihat dari pembentukan tim penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas untuk mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pelaksana teknis tim ini diketuai oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Himsar Sirait, dan Inspektur Jenderal Kehutanan, Prie Supriadi.
Tim ini dibentuk untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Pembentukannya diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015.

“Pengaduan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti dan ditangani dengan sistematis, sehingga waktu penyelesaian kasus-kasus lingkungan akan semakin cepat dan pasti dengan dibentuknya tim ini,” terang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Tim tersebut bertugas abtara lain menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat, menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, melakukan komunikasi dari stake holder terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan dan menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk output langkahnya, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus.

Selain itu, tim ini juga akan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang nantinya bertindak sebagai pengarah yang akan mendorong langkah penyelesaian yang berpihak pada masyarakat. LSM yang terlibat antara lain HuMa, Walhi, Aman, Sajogyo Institute, Ecosoc, Epistema, Greenpeace Indonesia, dan PH & H Public Policy Interest Group. (KLH/Jill)

Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh PT. Kurnia Subur

hutan

Pekanbaru, Ampuh
Berdasarkan laporan kejadian 25 Februari 2011, terjadi pembakaran lahan yang diduga dilakukan PT. Kurnia Subur di Desa Pulau Jum’at, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) akhirnya berhasil menangkap tersangka yaitu Mastur alias Asun (Direktur PT. Kurnia Subur) dari Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan PT. Kurnia Subur, Provinsi Riau.

PPNSLH mengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN.SIDIK-04/PPNS-LH/02/2011, tanggal 28 Februari 2011. Terungkap ada dua tersangka terlibat dalam perkara tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

Perusakan bemodus operandi membakar hutan atau lahan di areal kegiatan perkebunan sawit PT. Kurnia Subur. Lokasinya, di area penyiapan lahan kebun sawit milik MASTUR alias ASUN seluas 300 (tiga ratus) hektar di Desa Pulau Jum’at, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

“Hari ini PPNSLH, Bareskrim Polri, Imigrasi Bandara Pekanbaru dan Ditreskrimsus Polda Riau berhasil menangkap tersangka Sdr. Mastur alias Asun di Bandara Pekanbaru yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Saat ini PPNSLH menitipkan tersangka di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru”, ungkap Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Himsar Sirait.

Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 98, Pasal 108, Pasal 115 jo Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebelumnya, pada tanggal 6 September 2013, PPNSLH melalui surat Nomor: SP/02/Kap/PPNSLH/09/2013 mengeluarkan surat penangkapan. Pada tanggal 10 Oktober 2013, PPNSLH melalui surat Nomor: S-227/PPNSLH/10/2013 mengeluarkan surat permohonan bantuan pemasukan dalam daftar pencarian orang (DPO) dan bantuan mencari tersangka. Pada tanggal 26 November 2013, Bareskrim POLRI melalui surat Nomor: DPO/04/PPNS/XI/2013/Bareskrim mengeluarkan surat daftar pencarian orang a/n Sdr. Mastur alias Asun, dan surat No. DPO/05/PPNS/XI/2013/Bareskrim a/n Sdr. Darmalis alias Malis.

“Selanjutnya dalam waktu dekat akan kami lakukan penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang Bukti/BB) ke Pengadilan Negeri Rengat, Riau”, terang Himsar Sirait.

Dalam kesempatan terpisah, Jarpen Gultom SH., Direktur Investigasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH), mengatakan tindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan karena mereka sudah merampas hak hidup orang banyak.

“ Tindak tegas. Berikan hukuman seberat mungkin kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan,” ungkap Jarpen. (KLH/Jill)

Teguran BLH Kepri Dicuekin, PT Brilliant Kangkangi UU Lingkungan Hidup

jarpen

Jakarta, Ampuh
Terkait temuan adanya kegiatan pengerukan dan pendalaman alur kapal yang dilakukan oleh PT. Brilliant Lioyds (BL) yang berlokasi di daerah Industri Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sampai saat ini tidak ada tindakan. Padahal di lapangan dari hasil kegiatan itu telah terjadi pembuangan limbah lumpur laut yang mengandung Bahan Berbahayan dan Beracun (B3).

Terkait itu sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepri telah melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap PT BL pada bulan September 2012 yang lalu. Dimana hasilnya, BLH Kepri menemukan pelanggaran terhadap pekerjaan tersebut. BLH sendiri telah mengeluarkan Surat Teguran dan dikenakan sanksi administrai terhadap PT BL.
Dalam surat teguran tersebut, BLH Kepri menyatakan PT BL telah melanggar Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pasal 63 ayat 2, pasal 87 dan pasal 91 tentang Perlindingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam poin tersebut BLH Kepri memerintahkan PT BL, untuk segera melakukan pemulihan dilokasi tersebut, Mengreklamasi kembali huran mangrove yang telah rusak akibat penimbunan lumpur, Pelaksanaan reklamasi dalam tempo dua bulan harus selesai, dan apabila dalam waktu dua bulan tidak dilaksanakan akan diambil tindakan tegas.

Namun, sampai memasuki tahun 2015 ini PT. Brilliant Lioyds tidak mengindahkan teguran dari BLH Kepri. PT BL terkesan menantang, hal ini terlihat sampai tiga tahun sudah perusahaan yang bergerak dibidang perkapalan itu masih bebas melakukan usahanya.

Terkait hal ini, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) melalui Direktur Investigasi, Jarpen Gultom SH, meminta dengan tegas instansi terkait agar serius menindaklajuti kasus ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami meminta BLH bertindak dengan tegas, termasuk Gubernur Kepri sendiri, supaya mencabut ijin perusahaan BL,” kata Jarpen, kepada Radaronline di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Jarpen menilai bahwa Walikota Batam sendiri tak ada nyali untuk menindak perusahaan yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan akibat dampak dari perusahaan itu sendiri.

“Walikota Batam sama sekali mandul untuk penanganan kerusakan lingkungan di Kota Batam. Sehingga kami meminta Gubernur maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun tangan,” jelasnya.

Jarpen menambahkan, Kita akan segera membuat laporan resmi ke Polda Kepri terkait kasus ini. “Kita sedang siapkan laporan ke Polda Kepri terkait tindak pidana Lingkungan Hidup,” tutupnya. (Tom/Rbp)

Inilah Perusahaan di Indonesia Yang Ramah Lingkungan

holcim

Jakarta, Ampuh
Pada akhir Tahun 2014 kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper dalam pengelolaan lingkungan 2013-2014.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengumumkan perusahaan yang termasuk dalam peringkat emas, yakni terdapat 9 dari 1908 perusahaan yang artinya perusahaan taat peraturan lingkungan hidup.

“Dari hasil Proper, tingkat ketaatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 4 persen dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai 72 persen. 9 Perusahaan mendapat peringkat emas,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam.

Berikut adalah 9 nama perusahaan yang mendapat peringkat emas yakni : PT Badak NGL, Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, PT Pertamina Terminal BBM Rewulu, PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, PT Bukit Asam Tbk, PT Medco E&P Indonesia, PT Bio Farma, dan PT Pertamina Aviasi Regional III DPPU Ngurah Rai.

Berdasarkan hasil pemantauan Proper diketahui juga terdapat 21 perusahaan yang mendapat predikat hitam, 121 perusahaan masuk peringkat hijau, 1.224 perusahaan masuk peringkat biru, dan 516 perusahaan masuk peringkat merah.

Siti mengatakan Proper telah berjalan selama 20 tahun. Program ini memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan untuk taat dalam peraturan lingkungan hidup. Hal ini dinilai dari pemenuhan ketentuan izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3, dan kerusakan lingkungan.

Dari Proper ini pula, lanjut politisi Nasdem ini, terjadi efisiensi penggunaan energi. “Terjadi 26 juta giga joule efisiensi energi, 488 juta kubik air yang dikonversi, 11 juta ton 3R limbah padat non B3, 2 juta ton reduksi limbah B3, dan kontribusi 173 perusahaan terhadap CSR sebesar Rp 1,16 triliun,” Jelas Siti.
Dalam kesempatan ini pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dan memberikan penghargaan pada 9 perusahaan yang masuk peringkat emas.

“Penghargaan diterima artinya sudah menjalankan proses menjaga lingkungan hidup. Yang belum mendapat, khususnya yang dapat merah dan hitam merupakan bagian upaya untuk perbaiki lingkungan,” tegas JK di Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam. (Nrm/Lp/Jill)

Kopassus Lakukan Penghijauan di Gunung Halimun

gkopasus

Bogor, Radaronline
Puluhan prajurit Grup-3 Kopassus mendistribusikan ribuan bibit pohon untuk penghijauan di gunung Halimun, Sukabumi, pada Selasa ( 30/12/2014). Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Paguyuban Budiasi, Sentul Bogor, Jawa Barat.

“Penanaman pohon merupakan salah satu kepedulian Kopassus terhadap kelestarian alam Indonesia dan program ini dilaksanakan bersama- sama masyarakat terutama atas permintaan Kesepuhan Adat Banten ,” Kata Letkol Inf J O Sembiring, Wadangrup-3 Kopassus.

Mantan Kepala Penerangan Kopassus menambahkan Kopassus ingin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global dengan gerakan penghijauan sesuai program “Kopassus Go Green”.

Bibit Pohon yang ditanam seperti sengon laut (Albazia falcataria), Rasamala, Mahoni Uganda, Kalpataru dan trembesi yang juga dikenal sebagai ki hujan (Samanea saman) karena tanaman tersebut cocok untuk hutan hujan tropis yang bisa tumbuh dengan cepat.

Sebelumnya , Kopassus bekerjasama dengan Paguyuban Budiasih telah mendistribusikan sepuluh ribu bibit pohon keras, pohon buah-buahan dan 3 ton akar wangi untuk penghijauan di bekas tanah longsor dusun Jembung, Desa Sampang ,Kecamatan KarangKobar Kabupaten Banjarnegara.

(Mayor Inf Achmad Munir, Penerangan Kopassus )