Teguran BLH Kepri Dicuekin, PT Brilliant Kangkangi UU Lingkungan Hidup

jarpen

Jakarta, Ampuh
Terkait temuan adanya kegiatan pengerukan dan pendalaman alur kapal yang dilakukan oleh PT. Brilliant Lioyds (BL) yang berlokasi di daerah Industri Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sampai saat ini tidak ada tindakan. Padahal di lapangan dari hasil kegiatan itu telah terjadi pembuangan limbah lumpur laut yang mengandung Bahan Berbahayan dan Beracun (B3).

Terkait itu sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepri telah melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap PT BL pada bulan September 2012 yang lalu. Dimana hasilnya, BLH Kepri menemukan pelanggaran terhadap pekerjaan tersebut. BLH sendiri telah mengeluarkan Surat Teguran dan dikenakan sanksi administrai terhadap PT BL.
Dalam surat teguran tersebut, BLH Kepri menyatakan PT BL telah melanggar Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pasal 63 ayat 2, pasal 87 dan pasal 91 tentang Perlindingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam poin tersebut BLH Kepri memerintahkan PT BL, untuk segera melakukan pemulihan dilokasi tersebut, Mengreklamasi kembali huran mangrove yang telah rusak akibat penimbunan lumpur, Pelaksanaan reklamasi dalam tempo dua bulan harus selesai, dan apabila dalam waktu dua bulan tidak dilaksanakan akan diambil tindakan tegas.

Namun, sampai memasuki tahun 2015 ini PT. Brilliant Lioyds tidak mengindahkan teguran dari BLH Kepri. PT BL terkesan menantang, hal ini terlihat sampai tiga tahun sudah perusahaan yang bergerak dibidang perkapalan itu masih bebas melakukan usahanya.

Terkait hal ini, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) melalui Direktur Investigasi, Jarpen Gultom SH, meminta dengan tegas instansi terkait agar serius menindaklajuti kasus ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami meminta BLH bertindak dengan tegas, termasuk Gubernur Kepri sendiri, supaya mencabut ijin perusahaan BL,” kata Jarpen, kepada Radaronline di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Jarpen menilai bahwa Walikota Batam sendiri tak ada nyali untuk menindak perusahaan yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan akibat dampak dari perusahaan itu sendiri.

“Walikota Batam sama sekali mandul untuk penanganan kerusakan lingkungan di Kota Batam. Sehingga kami meminta Gubernur maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun tangan,” jelasnya.

Jarpen menambahkan, Kita akan segera membuat laporan resmi ke Polda Kepri terkait kasus ini. “Kita sedang siapkan laporan ke Polda Kepri terkait tindak pidana Lingkungan Hidup,” tutupnya. (Tom/Rbp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *