AMPUH Akan Somasi KLH Jember Terkait Pembiaran Pencemaran Lingkungan

kandang

Salah satu kandang ayam yang tidak memiliki ijin.

Jember, Ampuh
Dasar hukum dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan tentunya didasarkan ketentuan-ketentuan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya masalah-masalah pencemaran lingkungan hidup.

Ketentuan utama tentang pencegahan pencemaran lingkungan dalam Pasal 17 Undang-Undang Lingkungan Hidup UUPPLH 32/2009 menentukan bahwa: “Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan/atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Jember Jawa Timur adalah kabupaten dengan letak geografis yang tergolong subur dan berjejeran daerah pariwisata yang bisa memikat investor investor lokal maupun asing, dengan wahayana yang serba menjanjikan sehingga bermunculan pula perusahaan perusahaan raksasa yang sangat ber istimasi mencemari lingkungan.

Namun apa jadinya, apabila lingkungan tersebut dirusak oleh ‘tangan-tangan jahil’, atau sekelompok pengusaha nakal yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan.

LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Lingkungan Hidup), pada hari Sabtu (31 / 01 /2015) lalu melakukan investigasi di lapangan sebagai tolak ukur kesadaran masyarakat terhadap perijinan lingkungan, khususnya di Kecamatan Jelbuk Kab. Jember berjejeran usaha kandang ayam potong maupun petelur tanpa mengantongi ijin lingkungan yang resmi yang di rekomendasi oleh Kantor Lingkungan Hidup yaitu ijin Undang – Undang Gangguan (HO).

Berawal dari pengaduan masyrakat ke AMPUH di Dusun Jegung Desa Suren Kecamatan Ledokombo Pengusaha ayam petelor milik Pri dengan kapasitas kandang yang cukup luas mencemarkan bau yang sangat menyengat hingga masyarakat sekitar merasa terganggu dan resah.

Terkait hal ini masyrakat menggalang tanda tangan sikap tidak setuju atas peroperasian kandang ayam tersebut. “Saya tidak tau tentang ijin lingkungan, pokoknya saya dirikan usaha ini dan dapat hasil itu saja karna pihak instansi terkait seperti Satpol PP kecamatan tidak pernah ada sosialisasi tentang ijin tersebut jadi saya diam saja mas,” kata Pri kepada Radar Online.

Direktur Executive LSM AMPUH Eks. Karesidenan Besuki (Subhan Adi .H ,Spd.i) memaparkan kepada Radar Online, “Yang jelas kami dari AMPUH Jember akan tindak lanjuti terkait pembiaran lingkungan hidup oleh instansi terkait ini, langkah awal akan kami kirimi surat somasi agar supaya KLH Jember bekerja sama dengan kecamatan untuk turun kelapangan untuk memferifikasi / sosialisasi terkait perijinan lingkungan,” katanya. (Nurhasin / Adi / Suliantoro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *