AMPUH: Usut Tuntas Pelaku Penganiayaan Orangutan

borneo

Kutai Timur-Kaltim, Ampuh
Pihak Kepolisian diminta untuk segera mengungkap kasus penganiayaan orangutan di area perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pasalnya, sejauh ini kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus itu, padahal kejadiannya sudah diketahui dua pekan lalu.

“Polisi seharusnya sudah tahu siapa pelakunya. Semua memperhatikan kasus ini karena tahun 2011 terungkap tiga kasus pembantaian orang utan di Kaltim,” kata Ramadhani, Manajer Pusat Perlindungan Orangutan (COP) Kalimantan, kemarin.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Kutai Timur Ajun Komisaris Danang Setyo P, menegaskan bahwa pihaknya tidak terburu-buru dalam menuntaskan kasus itu karena fokus menemukan dan menetapkan tersangka sesuai prosedur.

“Kami tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangkanya, karena itu harus sesuai prosedur,” jelas Danang Setyo.

Sedangkan menurut Yaya Rayadin, selaku pemerhati orangutan dan juga pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan banyaknya perusahaan perkebunan yang area produksinya bersinggungan atau dulu merupakan habitat orangutan belum bisa menangani orangutan secara professional sehingga selalu ada penganiayaan terhadap orangutan.

“Habitat orangutan belum ditangani secara professional, sehingga kasus penganiayaan orangutan masih kerap terjadi,” tandas Yaya.

Dalam kesempatan terpisah, Jarpen Gultom SH., aktivis lingkungan hidup dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) di Jakarta, mengungkapkan mendukung langkah COP Kalimantan untuk mengusut tuntas pelaku kasus penganiayaan terhadap orangutan.

Sebagaimana diketahui, orangutan adalah salah satu jenis kera besar atau greap ape yang masih tersisa di muka bumi dan saat ini masih bertahan hidup di Indonesia, khususnya di dua pulau besar, yakni Kalimantan dan Sumatera.

Kawasan Sumatera dihuni oleh orangutan dari jenis Pongo Pygmaeus Abelli, sedangkan Pongo Pygmaeus Pygmaeus lebih banyak mendiami kawasan Kalimantan Barat dan sebagian Negara bagian Serawak di Malaysia. Sedang Kalimantan Tengah paling banyak dihuni oleh jenis Pongo Pygmaeus Wurmbii.

Orangutan hanya akan bisa bertahan hidup bila habitat dan sumber pakannya terjamin, atau tidak diganggu oleh manusia. Di alam, orangutan memiliki peran sangat sentral sebagai penyebar biji (seed dispersal agent) paling produktif dan massal dan merupakan indikator kesehatan hutan alam.

“Langkah pengusutan kasus penganiayaan orangutan patut didukung dan diusut oleh aparat hukum. Orangutan hanya bisa bertahan dialam yang habitatnya terjamin. Namun jika kehidupannya diganggu oleh manusia, maka keberadaan orangutan itupun akan terancam punah. Tindak langsung pelakunya,” ungkap Jarpen Gultom SH. (Pra/Yen)

Gerakan Pohon Asuh di Hutan Jambi

asuh

Jambi, Ampuh
Komunitas local sebagai pengelola hutan adat Rantau Kermas disekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, dalam mengembangkan gerakan pohon asuh untuk menarik partisipasi public pada upaya konservasi.

Gerakan pohon asuh juga efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari hutan.
Usman Ali, selaku Kepala Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, mengatakan masyarakat setempat secara turun temurun menempati sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Kerinci Seblat.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana REDD, Heru Prasetyo, mengungkapkan bahwa saat ini hamparan yang masuk dalam gerakan pohon asuh mencapai 132 hektar. Skema pohon asuh efektif menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengelola hutan. (Ita/Yen)

Pembakaran Hutan, Tujuh DPO Diburu Polisi

riau

Jakarta, Ampuh
Maraknya aksi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dinilai meresahkan. Pasalnya, sedikitnya ada 109 tersangka yang ditetapkan polisi. Tujuh diantaranya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kabag Penum Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto, mengatakan kasus pembakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau, menetapkan 109 tersangka.

“Ada 66 laporan yang diterima Polda Riau, 109 orang ditetapkan sebagai tersangka. 93 tersangka sudah ditahan,” kata Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Dalam keterangannya Kombes Pol Agus Rianto, menuturkan dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau baru satu korporasi, yakni PT NSP yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan Polisi terus memburu tujuh DPO pelaku pembakaran hutan. “Tujuh DPO. Masih kita buru,” jelas Kombes Pol Agus. (Lhe/Ran)

45 Perusahaan Perusak Hutan Akan Segera Diproses Hukum

AMPUH, Jakarta
Sebanyak 45 perusahaan di Provinsi Riau dan sekitarnya dituding melakukan perusakan hutan yang mengakibatkan bencana kabut asap sebulan terakhir. Data tersebut merupakan temuan tim investigasi yang dilakukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di Indonesia.

Ketua DNPI Rachmat Witoelar menyatakan, terhadap ke 45 perusahaan ini akan dilakukan proses penindakan dan akan diberikan sanksi hukum. “Kita turunkan 21 orang tim terpadu ke sana. Hasilnya, 45 perusahan itu melanggar dan akan segera memproses pelanggaran korporasi ini ke meja hijau,” ujar Rachmat di Bengkulu, (24/3/2014) kemarin.

Dia melanjutkan, bahwa tuduhan utama kepada 45 perusahaan ini adalah pengrusakan hutan yang mengakibatkan terbakarnya beberapa kawasan, terutama lahan gambut di Provinsi Riau dan sekitarnya.

Bahkan angka ini jauh lebih besar dari tahun 2013 lalu. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), hanya 13 perusahaan saja yang melanggar. Saat itu Indonesia harus berhadapan dengan negara Singapura yang terkena imbas bencana kabut asap.

“Kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan bencana kabut asap Riau mencapai Rp 10 triliun bahkan lebih. Sedangkan tingkat emisi yang ditimbulkan saat ini sedang dalam proses penghitungan,” tutup Rachmat.

Sementara itu, Direktur Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masayarakat Pemerhati lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) Jarpen Gultom menyayangkan lambannya tindakan dari pemerintah.

“Kita sangat menyesalkan lambatnya proses yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk menindak para pelaku. Guna kelangsungan lingkungan hidup yang baik untuk kedepan, kita meminta aparat hukum tindak tegas para pelaku pembakaran hutan,” kata Jarpen dengan tegas kepada Radaronline di Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Pihaknya meminta pemerintah jangan pandang bulu menindak para pelaku. “Perusahaan manapun pelakunya, lokal maupun perusahaan luar, kita meminta agar ditindak tegas,” ujar Jarpen yang getol menyoroti masalah lingkungan ini. (Anri/Rihard BP)

AMPUH: Mendukung Konservasi Orangutan di Hutan Kaltim

oi

Jakarta, Ampuh
Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) kembali melepasliarkan 10 orang utan (Pongo pgymaeus morio) dari Pusat Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara, ke Hutan Kehje Sewen, Kaltim.

Pelepasliarkan 10 orangutan ini terpantau hidup agar bisa bertahan di alam. Dan untuk mengetahui keberadaan mereka, kami menanamkan radiotelemetri atau semacam pemancar sinyal yang ada di tubuh orangutan.

“Tahun 2014 kami mulai dengan melepasliarkan 10 orangutan. Selanjutnya kami optimis untuk melepasliarkan lebih banyak lagi orangutan. Semua orangutan yang kami lepasliarkan terpantau hidup dengan menanamkan radiotelemetri ditubuh orang utan tersebut,” kata drh. Agus Irwanto, selaku Manajer Program Samboja Lestari, kemarin.

Pelepasliaran orangutan ini merupakan hasil nyata kolaborasi Yayasan BOS dengan para pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur. Serta masyarakat Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Jarpen Gultom SH, aktivis lingkungan dari organisasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) di Jakarta, mendukung penuh langkah Yayasan BOS dalam konservasi orangutan guna mengembalikan fungsi dan habitat hewan yang hidup secara alami dihutan.

“Deforestasi (penggundulan) hutan di Indonesia sangatlah tinggi. Tindakan konservasi hutan dan habitatnya patut diapresiasikan guna mengembalikan fungsi hutan yang layak dan aman sebagai sumber kehidupan, serta melestarikan habibat hewan yang hidup dihutan Indonesia. (Pra/Yen)

Peringati Hari Hutan Sedunia SD Juara Tanam Pohon

photo

Bandung, Ampuh
Dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia, SD Juara Bandung mengadakan kegiatan Gerakan Menanam Pohon di hutan kota Babakan Siliwangi Bandung, Kamis (20/3/2014). Para siswa juara menanam 15 pohon buah dan 30 pohon pelindung yang berasal dari dinas pertamanan Kota Bandung. “Dengan menanam pohon ini kami berharap Bandung kembali sejuk, asri, dan nyaman seperti dahulu,“ ujar Tito Suhendar, Kepala SD Juara Bandung.

Babakan Siliwangi diresmikan oleh PBB sebagai hutan kota dunia pertama di Indonesia pada tahun 2011 silam. Namun, hutan kota yang seharusnya menjadi paru-paru kota ini nyatanya masih belum banyak termanfaatkan oleh warga Bandung sendiri. Melihat kondisi banjir yang marak terjadi dimana-mana, tentu penting keberadaan hutan kota ini sebagai daerah resapan air dan memberikan pasokan oksigen yang cukup besar bagi warga Bandung.

Hutan pada umumnya memiliki peranan dalam kehidupan diantaranya sebagai penyimpanan air hujan, mencegah erosi, pengaturan iklim, tempat tinggal flora dan fauna endemik, dan tentu sebagai sumber kehidupan manusia. “Tujuan dari gerakan menanam pohon ini merupakan salah satu pembelajaran kepada siswa juara akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai kecintaan kita kepada lingkungan hidup,” tambah Tito.

Kegiatan Gerakan Menanam Pohon dibuka dengan penyampaian informasi mengenai kelestarian lingkungan melalui cerita menggunakan boneka. Selain itu siswa juara juga diedukasi melalui praktik cara mencangkul, menggali tanah, dan menanam pohon secara langsung. “Informasi tentang pelestarian lingkungan harus disampaikan dengan cara yang menarik agar anak-anak ini dapat memahami dengan baik, dan harapannya sampai mereka dewasa nanti ilmu ini akan tetap melekat dan dipraktikan dalam kehidupan,” ujar Enok bagian kesiswaan SD Juara Bandung. (Sari/Yen)

Jepang Siap Bantu Pengendalian Hutan

pagaralam4


Pagaralam, Ampuh

Pemerintah Jepang, siap membantu pemerintah Kota Pagaralam, untuk mendukung pengendalian hutan untuk mendukung penyelamatan lingkungan dari kerusakan yang dapat berpengaruh terhadap munculnya dampak pemanasan global.

Japan International Coorporation Agency mengunjungi Kota Pagaralam, Sumatera Selatan (Sumsel), dalam rangka mempromosikan program pengendalian dampak pemanasan global dan termasuk upaya melestarikan hutan.

Pertemuan antara Walikota Pagaralam, dr HJ Ida Fitriati, M Kes didampingi Sekda Drs H Safrudin Msi, Kepala Bappeda Ir Hj Zaitun dan Chief Senior Advisor Japan International Coorporation Agency (JICA) Masato Kawanishi berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota membahas tentang berbagai persoalan yang menyangkut penyelamatan hutan sebagai antisipasi kerusakan hutan dan lingkungan.

Bahkan Pemerintah Jepang melalui JICA juga akan mengupayakan berbagai kerjasama membantu Pagaralam dalam mengurangi kerusakan alam dan hutan termasuk membangun infrastruktur yang dapat menjadi jalan keluar bagi petani agar tidak memperluas perambahan hutan.

“Kita ada program mengatasi kerusakan hutan yang cukup luas terdapat di daerah Pagaralam, termasuk apa penyebab utama kerusakan tersebut. Kalau hanya menyangkut persoalan produktifitas petani kita akan bantu pemecahannya termasuk membangun infrastruktur agar petani tidak lagi merusak hutan,” kata Japan International Coorporation Agency Masato Kawashi, kemarin.

Dia mengatakan, apapun program yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Kota Pagaralam benar-benar langsung dapat mengatasi berbagai persoalan menyangkut penyelamatkan hutan.

“Sekarang diantara puluhan program yang sudah menjadi persoalan lingkungan di daerah ini tentunya ada hal paling mendasar menjadi kata kunci bila diatasi dan akan dapat mendukun program penyelamatkan hutan. Sebab tidak semua permintaan akan dapat dikabulkan selain bertahap dan juga perlu skala proritas,” ungkap dia.

Wali Kota Pagaralam, Ida Fitriati, mengatakan 60 persen dari luas Kota Pagaralam 63.342 hektare merupakan hutan dan kawana lindung sementar 40 persen lagi merupakan daerah yang produktif sebagai tempat usaha tani masyarakat, hanya saja pengolahannya belum maksimal.

“Kita memiliki tiga keunggulan yang sangat membutuhkan penerapan tehnologi industri agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu kopi, perikanan dan pertanian. Selama ini terjadi perambahan hutan karena banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan kecuali dengan bertani, sementara ketersedian lahan suadah terbatas,” ungkap dia.

Kemudian, kata dia sebetulnya hanya dua hal yang mendasar sebagai pemecahan dari sekian banyak masalah yang dihadapai masyarakat Pagaralam khususnya petani yaitu kesulitan sarana transportasi dan irigasi yang belum maksimal, tentunya butuh dana untuk pengembamgan ekonomi masyarakat Pagaralam.

“Ada dua daerah yang memiliki potensi pengembangan bidang pertanian bila tersedia irigasi yang cukup besar. Sementara bila mengandalkan APBD Pagaralam cukup terbatas sehingga butuh bantuan dari investor, sebab pembanguan irigasi untuk membukan kawaasan percetakan sawah baru, termasuk bantuan dari Jepang,” ungkap dia pula.

Ia mengatakan, hutan lindung Kota Pagaralam, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-11/2010, 24.618 hektare jadi berdasarkan hasil pendataan tim kementrian Kehutanan Republik Indonesia (RI) dan Dinas Kehuatan Provinsi Sumsel tahun 2009 melalui hasil foto satlit luas hutan lindung di Kota Pagaralam sekitar 24.618 hektare, data ini diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-11/2010.

“Rincian luas hutan lindung di lima kecamtan tersebut yaitu Pagaralam Utara 1.033, 133 hektare, Pagaralam selatan 823,507 hektare, Dempo Utara 3.041,391 hektare, Dempo Tengah 8.064,41 hekater dan Dempo Selatan mencapai 11.655,558 hektare, maka jumlah keseluruhan hutan tersebut mencapai 24.618 hektare,” ungkapnya.

Menurut dia, pengurangan hutan lindung di wilayah Pagaralam karena alih fungsi menjadi pemukiman lahan pertanian dan lahan perkebunan.

Berdasarkan data sebelumnya luas hutan lidung 28.740 hektare, tapi setelah dilakukan pendataan tim Kementrian Kehutanan RI tahun 2009 luas hutan lindung hanya berkisar 24.618 herktare.

“Persoalan pengendalian hutan lindung di Kota Pagaralam perlu dilakukan penyelesaian secara menyeluruh, karena Pagaralam memiliki kondisi sosial, adat dan budaya yang saling keterkaitan,” kata Ida.

Tentunya penanggulangan persoalan ini harus diimbangi dengan mencarikan jalan keluar sehingga warga tidak lagi melakukan perluasan lahan dengan merambah hutan, karena hampir 80 persen masyarakat Pagaralam adalah petani. (sumber jurnal sumatera/rina)

Kabut Asap, LSM Ampuh: STOP Pembakaran Lahan

padang

Payakumbuh, Ampuh
Status siaga bencana kabut asap ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatra Barat dan pihak Selasa (11/3/2014) hari ini. Pasalnya, penetapan status siaga bencana kabut asap ini lahir dari keputusan rapat koordinasi seluruh SKPD di Balai Kota.

Hasil rapat memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) selama dua hari terhitung dari Selasa (11/3/2014) hingga Rabu (12/3/2014) besok. Keputusan untuk meliburkan siswa-siswi sekolah ini disebabkan kabut asap yang semakin parah dengan jarak pandang berkisar antara 50 hingga 100 meter. Bahkan gangguan pernapasan akut dirasakan akibat asap tebal pembakaran lahan.

Benni Warlis, selaku Sekretaris Kota Payakumbuh mengatakan keputusan meliburkan seluruh siswa sekolah akibat kabut asap ini dinilai wajar lantaran kabut asap dirasa semakin parah di wilayah Payakumbuh ini. “Libur sekolah dua hari ini sebagai upaya prefentif terhadap pelajar yang masih rentan dan mudah terjangkiti penyakit yang disebabkan kabut asap,” kata Benni Warlis.

Jika dalam dua hari kedepan kabut asap semakin parah, maka libur sekolah dimungkinkan akan ditambah. Bahkan, Benni Warlis pun mengimbau kepada warga untuk memeriksa kesehatannya di Posko kesehatan terdekat guna mengantisipasi penyakit yang disebabkan oleh kabut asap.

Sementara itu, Jarpen Gultom SH., aktivis lingkungan LSM AMPUH di Jakarta, mengatakan kabut asap di wilayah Payakumbuh, Padang, Sumbar, dirasa sangat parah lantaran pembakaran lahan gambut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya, akibat pembakaran lahan ini bukan hanya berpengaruh pada lingkungan namun aktivitas pemerintahan, perekonomian, kesehatan, sekolah dan lain sebagainnya jadi terganggu. “Prihatin dengan bencana kabut asap di wilayah Payakumbuh, Sumbar. STOP Pembakaran lahan gambut, ciptakan lingkungan hijau,” jelas Jarpen Gultom SH. (Amfreizer/Timi/Yen)

Gugatan KLH Terhadap PT MPL Ditolak Majelis Hakim

Pekanbaru, Ampuh
Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Merbabu Pelalawan Lestari (MPL) yang dianggap telah merugikan negara sebesar Rp 16 triliun atas kasus penebangan hutan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekanbaru.

Sidang putusan dipimpin oleh Hakim Reno Listowo dengan anggota Effendy Jauhari dan Togi Pardede di PN Pekanbaru pada Senin 3 Maret 2014 malam. Dalam sidang tidak ada pengunjung yang hadir, namun sidang dihadiri oleh Berto Herora Harahap selaku Kuasa Hukum KLH dan seorang kuasa hukum lainnya.

Dalam putusannya, Hakim Reno Listowo menyatakan bahwa putusan gugatan perdata yang diajukan KLH kepada PT MPL ditolak seluruhnya dengan berbagai pertimbangan. Isi gugatan yang dilayangkan pihak KLH adalah KLH meminta PT MPL membayar denda sebesar Rp 16 triliun sesuai dugaan jumlah kerugian negara.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/04 tanggal 17 Desember 2002, PT MPL mendapat jatah 5.590 hektare hutan di Pelalawan untuk ditebang. Namun KLH menuding PT MPL telah menebang hutan seluas 7.466 hektare berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2004, 2005, dan 2006.

Selisih dengan IUPHHKHT seluas 1.873 hektare itulah yang disoal KLH, sehingga total kerugian negara akibat perusakan lingkungan hidup yang dilakukan PT MPL setidaknya senilai Rp 4 triliun.

Tak hanya itu, PT MPL juga dinilai melakukan penebangan hutan di dalam areal IUPHHKHT, dari 5.590 hektare, 400 hektare berupa bekas tebangan dan sisanya seluas 5.190 hektar berupa hutan primer atau hutan alam.

Berdasarkan aturan Kementerian Kehutanan, tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana dengan luas maksimum satu persen.

PT MPL juga dituduh telah menebang kayu ramin sehingga total kerugian negara akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHKHT seluas 5.590 hektare setidaknya mencapai Rp 12 triliun.

Dengan demikian, KLH menyatakan total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT MPL senilai Rp 16 triliun sepanjang 2004, 2005 dan 2006.

Sidang atas perkara tersebut sebelumnya telah berjalan belasan kali di PN Pekanbaru dengan sejumlah agenda hingga akhirnya masuk pada sidang putusan.

Berto Herora Harahap selaku Kuasa Hukum Penggugat dari KLH menyatakan pihaknya akan melakukan upaya banding. Dia mengatakan telah “mencium aroma” penolakan gugatan tersebut dari berbagai kejanggalan selama proses persidangan. Salah satunya penundaan sidang putusan yang seharusnya dilaksanakan pada 18 Februari 2014 ditunda hingga Senin kemarin.

Bahkan pada Senin itu, waktu pelaksanaan sidang molor, yang seharusnya pukul 11.00 WIB malah dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB hingga selesai malam, katanya. Berto mengakui ini merupakan penolakan gugatan yang pertama setelah sebelumnya beberapa kali gugatan pada kasus yang sama, KLH selalu menang.

Sementara itu, Reno Listowo selaku hakim ketua menyatakan dalam sidang, penundaan terjadi karena dirinya sedang berada di Jakarta. “Pesawat saya baru tiba di bandara pada sore sehingga sidang putusan ini sedikit terundur,” kata Reno.

Untuk diketahui, KLH mengajukan gugatan ini pada 26 September 2013. KLH menuduh PT MPL melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. PT MPL dituduh melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atau IUPHHK-HT.
(Ant/Yus A/Yen)

Erupsi Marapi, Hujan Abu Selimuti Dua Kecamatan di Sumbar

Bukit Tinggi, Ampuh
Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat, para Rabu (26/2/2014) lalu, membuat sebagian wilayah di selatan gunung tidak terlihat secara visual.

Warseno, petugas Pos Pemantau Gunung Marapi mengatakan berdasarkan rekaman seismograf tercatat bahwa erupsi Gunung Marapi terjadi sekitar pukul 16.15 WIB dengan amplitudo letusan sekitar 30 milimeter selama 38 detik.

“Erupsi Gunung Marapi terjadi sekitar 38 detik,” kata Warseno.

Dalam keterangannya, Warseno mengungkapkan bahwa ketinggian erupsi tak terlihat lantaran diselimuti kabut asap terhitung sejak Minggu, 9 Februari 2014.

Zulkifli (47 tahun), warga Kecamatan Batipuh, mengatakan hujan abu terjadi disini dan baru reda sekitar pukul 6 sore.

Wilayah Sumatera Barat dibagian selatan yang diselimuti hujan abu, yakni Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. (Zak/Yen)