TNC: Terapkan Konsep DbD dan CTH di Isu Lingkungan dan Sosial

TNC-Logo

Jakarta, Ampuh
The Nature Conservancy (TNC) Program Indonesia hari ini Selasa (22/4/2014) mengadakan pertemuan dengan anggota Indonesia Mining Association (IMA) untuk memperkenalkan konsep Development by Design (DbD) yang terbukti efektif untuk diterapkan sebagai kerangka kerja dalam menangani isu-isu seputar lingkungan dan sosial.

Penerapan Db Dini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan klasik yang selama ini dihadapi oleh industry pertambangan: reklamasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memperkuat DbD, TNC Program Indonesia juga menampilkan program Conservation Town Hall yang dapat memberikan pemahamanakan pentingnya kelestarian lingkungan di lingkup perusahaan/organisasi.

“Saat ini dunia menghadapi empat tantangan di bidang lingkunganya itupenyelamatan lahan kritis, sumber air minum, laut dan isinya, serta mengurangi dampak perubahan iklim,” ungkap Rizal Algamar, Country Director TNC Program Indonesia.

“Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan bersama para mitra selama ini berusaha untuk mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang dapat memberikan solusi untuk mendukung kelestarian alam. Selain itu, kami juga aktif mengajak dunia bisnis, terutama yang berhubungan langsung dengan sumberdaya alam, untuk meningkatkan pengertian akan pentingnya untuk menghargai alam dan pengelolaaannya secara berkelanjutan dengan memperkenalkan solusi-solusi ilmiah,” tambahnya lagi. “Kami yakin pendekatan non-konfrontatif serta solusi berbasis ilmiah seperti DbD sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan pertambangan,” ucap Rizal.

Salah satu bentuk DbD yang tepat untuk diterapkan industry pertambangan tersebut dikemas dalam bentuk kerjasama pertanian dan perkebunan lintas sektoral. Pembudidayaan produk-produk bernilai pasar tinggi seperti karet, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, kentang, padi, jagung, dan buah-buahan, hingga akses pasar yang mampu menyerap produk-produk pertanian/perkebunan menjadi bagian dari kerangka kerja ini. Ditambah bantuan teknis dan pembangunan kemitraan dalam bidang pembiayaan pertanian (agri-finance), DbD diharapkan dapat memberikan solusi holistik yang tepat guna tidak hanya bagi industry pertambangan tetapi juga industri-industri lainnya. “Kami berharap hadirnya model percontohan untuk konsep DbD dapat memberikan manfaat, baik untuk pelestarian lingkungan maupun pemanfaatan lahan maupun untuk secara strategis ikut memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Rizal.

IMA sebenarnya telah mendukung upaya penerapan pembangunan berkelanjutan dalam industry tambang di Indonesia, diantaranya dengan program reklamasi dan program pembangunan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh sebagian anggotanya. Banyak di antara program-program tersebut terkait dengan usaha pertanian dan perkebunan. Walaupun program-program tersebut umumnya dapat berjalan denganbaik, namun masih ada ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan tambang yang menjadi sponsornya. Keterbatasan daya serap pasar di daerah juga sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan program-program tersebut untuk mencapai tingkat keberlanjutan sepenuhnya. “Diskusi ini focus pada bagaimana memaksimalkan hasil dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dan lingkungan anggota IMA dengan menggunakan pendekatan DbD yang diusung TNC,” kata Dr. Wisnu Susetyo, Koordinator Komite Lingkungan IMA. Ia kemudian menambahkan, ”pelibatan pihak ketiga dalam memaksimalkan program CSR dapat menjadi salah satu solusi. Selain mendapatkan pendampingan dari TNC, kami juga gembira dengan kesediaan pihak Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PIS Agro) untuk menjadi mitra pendamping dan penampung hasil produksi pertanian dari masyarakat binaan program CSR dan lingkungan anggota IMA.”

Selain itu, pemahaman konsep pentingnya pelestarian alam di dalam perusahaan itu sendiri juga sering kali tidak selaras, baik antara atasan-bawahan maupun antar unit. Akibatnya, penerapan program reklamasi maupun pembangunan masyarakat dilapangan seringkali menyimpang dari perencanaan. Agar penerapan konsep DbD dapat berjalan maksimal, pembentukan pemahaman konservasi secara komprehensif di berbagai tingkat organisasi/perusahaan penting untuk dilakukan. “Kami dari TNC Program Indonesia sangat memahami kondisi ini, karenanya kami siap membantu dengan Conservation Town Hall, dimana karyawan dari berbagai level diberikan pemahaman tentang konservasi secara menyeluruh,” tutup Rizal.

Tentang TNC
The Nature Conservancy adalah organisasi konservasi terkemuka yang bekerja di 35 negara di seluruh dunia untuk melindungi darat dan perairan di mana semua kehidupan bergantung. Di Indonesia, TNC telah bekerja dalam kemitraan konservasi dengan pemerintah, masyarakat dan sector swasta selama lebih dari 20 tahun, memajukan solusi untuk perlindungan hayati, pengelolaan sumberdaya alam dan perubahan iklim untuk kepentingan masyarakat dan alam. Dengan menggunakan model-model pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis sains, TNC memberikan solusi dalam penyusunan kebijakan dan mempengaruhi tatakerja dan kelola yang berakibat pada bertambahnya konservasi darat dan laut di Indonesia yang dikelola secara efektif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nature.or.id. (Tri Soekirman/Yen)

Kerusakan Pasir Besi Capai Rp 8 Triliun

tambang-pasir-besi

AMPUH, Bandung
Dari hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat (Jabar), hampir semua pantai di Jabar terdapat penambangan pasir besi karena mendapat izin dari bupati/ wali kota.
Dalam waktu 20 tahun, BPLHD Jabar mencatat nilai kerugian akibat kerusakan tersebut mencapai Rp 8 triliun. Yakni, sebesar Rp 5 triliun untuk kerusakan sawah dan Rp 3 triliun nilai kerugian untuk jalan rusak. Sementara, keuntungan yang bisa diambil dari pasir besi hanya sekitar Rp 1,7 triliun.

“Jadi kalau Rp 8 triliun itu di-equvalent-kan dengan Rp 1,7 triliun kan tidak masuk akal,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, BPLHD Jabar, Prima Mayaningtyas kepada wartawan, Selasa (9/7).

Menurut Prima, konsep lingkungan yang dibuat pemerintah daerah seharusnya memperhatikan masalah lingkungan. Dari mulai rencana jangka panjang, menengah dan pendek, sampai ke kegiatan yang sifatnya kebijakan.
Pemamfaatan ruang, seharusnya sambil menghitung daya dukung lingkungan seperti apa dan kalau mengeluarkan izin lingkungan seperti apa. Contohnya, kata dia, potensi pertambangan harus dihitung potensi mineral besinya ada berapa ton dan berapa harganya.

Di sisi lain, mineral besi kalau diambil maka ikatan antara satu senyawa dengan senyawa lain tidak terjadi maka bisa merusak sawah.

“Kan kalau (pantai) dibuat ekowisata atau perikanan wisata alam tanpa merusak lingkungan itu juga bisa menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi,” katanya.

Sebenarnya, kata dia, masalah lingkungan itu bisa diproyeksikan di rencana. Semua, bisa memprediksi kalau kegiatan ini ada, apa yang kemungkinan akan terjadi.

“Karena belum terjadi (bencana) semua tenang, tapi kalau sudah terjadi orang teriak di petugas lingkungan,” katanya.

Prima menilai, masalah kebijakan lingkungan ini memang setelah otonomi daerah kewenangannya ada sepenuhnya di Bupati/ Wali kota. Kenyataannya, hingga saat ini masih ada kepala daerah yang belum tahu tentang kebijakan pro lingkungan tersebut.

Dikatakan Prima, selain membahas pasir besi, dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Jabar, BPLHD Jabar juga membahas tentang pengelolaan limbah industri. Sebab, kalau ada perusahaan yang akan mengelola limbah, izinnya atau rekomendasi teknis dari BPLHD.
Prosesnya, sama seperti perizinan pada pemberkasan dokumen Amdal. “Perusahaan yang mengajukan izin untuk menjadi pengelola limbah, banyak tak hanya 2,” katanya.

Memang, kata dia, karena Wagub Jabar baru menjabat, jadi Ia baru mendatangani dua izin saja. Wagub pun, sangat mengapresiasi keberadaan industri pengolah limbah tersebut karena sangat bagus. Limbah yang ada, tak langsung dibuang ke lingkungan tapi diolah dan harus diuji dulu.

“Industri pengolahan limbah yang mengajukan, banyak. Kalau, sifatnya sebagai pengumpul, sekitar ratusan,” katanya.

Menurut Prima, keberadaan industri pengolah limbah tersebut sangat membantu untuk me-reduce limbah yang ada. Walaupun, memang belum semuanya bisa tertangani oleh mereka.

“Limbah, sekarang punya nilai ekonomis. Karena limbah, berduit juga jadi banyak diperebutkan,” katanya. (rol)

500 Galian C di Subang Tak Berizin

AMPUH, Subang
Terdapat 500 galian C di wilayah Jabar saat ini tidak mengantongi izin untuk beroperasi atau ilegal. Kondisi itu terjadi sejak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat edaran yang menyatakan, penerbitan izin usaha pertambangan diberhentikan sebelum ditetapkannya wilayah pertambangan.

“Kita memang mendesak untuk diberi dispensasi pemberian izin. Tidak hanya kami, tetapi hampir seluruh kabupaten yang memiliki potensi pertambangan. Soalnya selain menjadi tidak ada pemasukan dari sektor pertambangan, galian C ilegal itu menyebabkan pembangunan terhambat,” kata Bupati Subang, H. Ojang Sohandi didampingi Sekda H. Abdurrakhman dan Kadis Pertambangan Energi dan Mineral Kab. Subang, Ir. H. Besta Besuki, usai menerima kunjungan anggota Komisi VII DPR RI dan Dirjen Pertambangan Kementerian ESDM di ruang rapat bupati, Senin (8/4).

Surat edaran sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Subang. Bukan hanya untuk proyek nasional seperti jalan Tol Cipali, tetapi juga pembangunan masyarakat yang membutuhkan material galian C.

“Sementara kita sudah memiliki Perda RTRW dan titik wilayahnya. Di lain pihak munculnya angkutan galian C mempercepat kerusakan infrastruktur sehingga bila tidak ada pendapatan bagaimana memperbaikinya,” jelas Bupati. Ia juga menambahkan, pihaknya melayangkan surat permohonan ke Kementerian ESDM untuk diberi dispensasi.

Kepala Bidang Mineral Geologi dan Air Tanah Distamben Provinsi Jabar, Tatang Effendy membenarkan hal itu. Undang-undang dan aturan baru soal pertambangan yang masih belum tuntas sangat berdampak bagi kabupaten yang memiliki potensi.

“Tidak hanya itu, diperkirakan muncul galian ilegal di 500 tempat, sementara yang berizin hanya 311 untuk galian C. Padahal kebutuhan bukan logam dan batuan sangat banyak serta tidak bisa dipenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan upaya penertiban galian C ilegal. Namun hal itu sangat sulit dilakukan mengingat luasnya wilayah. Terlebih, lokasi penambangan liar berada jauh dari keramaian serta bersinggungan dengan kebutuhan isi perut. “Begitu ditutup, beberapa saat kemudian kembali buka dan berpindah tempat,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini kebutuhan tanah urukan saja mencapai 200 juta m3, batu andesit 42 juta m3, dan pasir 80 juta m3. Semua itu untuk berbagai proyek berskala besar, belum termasuk kebutuhan rumah tangga. “Angka ini untuk proyek Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, Growth Pelabuhan Ratu, dan Metropolitan Betabek Karpuri,” tambah Tatang.

Anggota Komisi VII DPRI, Satya Yudha, yang didampingi Bobby Adi dan Nazarudin Kemas menyatakan, pihaknya sudah berusaha memperjuangkan keinginan ratusan daerah penghasil bahan bangunan.
“Kita datang ke sini bersama dari kementerian ingin meyakinkan dan mengklarifikasi permohonannya. Jangan sampai sebaliknya, muncul kerusakan lingkungan karena tidak ada pemetaan dan perhitungan kebutuhannya terlebih dulu,” katanya.

Hal senada dikatakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Bismar. Setelah melakukan pembicaraan dengan DPR RI berkaitan dengan kebutuhan material pembangunan dari pertambahan, akhirnya terseleksi ada 72 daerah di Lampung, Banten, dan Jabar, termasuk Subang yang dipertimbangkan mendapat dispensasi.

“Hanya ada beberapa daerah yang ternyata masih minim, bahkan tidak ada data kebutuhannya, terutama untuk pembangunan nasional,” ungkapnya. (gala/Esra)