KLH Bentuk Tim Terkait Penanganan Kasus Lingkungan

klh

Jakarta, Ampuh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan lebih serius dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini terlihat dari pembentukan tim penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas untuk mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pelaksana teknis tim ini diketuai oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Himsar Sirait, dan Inspektur Jenderal Kehutanan, Prie Supriadi.
Tim ini dibentuk untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Pembentukannya diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015.

“Pengaduan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti dan ditangani dengan sistematis, sehingga waktu penyelesaian kasus-kasus lingkungan akan semakin cepat dan pasti dengan dibentuknya tim ini,” terang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Tim tersebut bertugas abtara lain menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat, menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, melakukan komunikasi dari stake holder terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan dan menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk output langkahnya, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus.

Selain itu, tim ini juga akan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang nantinya bertindak sebagai pengarah yang akan mendorong langkah penyelesaian yang berpihak pada masyarakat. LSM yang terlibat antara lain HuMa, Walhi, Aman, Sajogyo Institute, Ecosoc, Epistema, Greenpeace Indonesia, dan PH & H Public Policy Interest Group. (KLH/Jill)

Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh PT. Kurnia Subur

hutan

Pekanbaru, Ampuh
Berdasarkan laporan kejadian 25 Februari 2011, terjadi pembakaran lahan yang diduga dilakukan PT. Kurnia Subur di Desa Pulau Jum’at, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) akhirnya berhasil menangkap tersangka yaitu Mastur alias Asun (Direktur PT. Kurnia Subur) dari Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan PT. Kurnia Subur, Provinsi Riau.

PPNSLH mengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN.SIDIK-04/PPNS-LH/02/2011, tanggal 28 Februari 2011. Terungkap ada dua tersangka terlibat dalam perkara tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

Perusakan bemodus operandi membakar hutan atau lahan di areal kegiatan perkebunan sawit PT. Kurnia Subur. Lokasinya, di area penyiapan lahan kebun sawit milik MASTUR alias ASUN seluas 300 (tiga ratus) hektar di Desa Pulau Jum’at, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

“Hari ini PPNSLH, Bareskrim Polri, Imigrasi Bandara Pekanbaru dan Ditreskrimsus Polda Riau berhasil menangkap tersangka Sdr. Mastur alias Asun di Bandara Pekanbaru yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Saat ini PPNSLH menitipkan tersangka di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru”, ungkap Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Himsar Sirait.

Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 98, Pasal 108, Pasal 115 jo Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebelumnya, pada tanggal 6 September 2013, PPNSLH melalui surat Nomor: SP/02/Kap/PPNSLH/09/2013 mengeluarkan surat penangkapan. Pada tanggal 10 Oktober 2013, PPNSLH melalui surat Nomor: S-227/PPNSLH/10/2013 mengeluarkan surat permohonan bantuan pemasukan dalam daftar pencarian orang (DPO) dan bantuan mencari tersangka. Pada tanggal 26 November 2013, Bareskrim POLRI melalui surat Nomor: DPO/04/PPNS/XI/2013/Bareskrim mengeluarkan surat daftar pencarian orang a/n Sdr. Mastur alias Asun, dan surat No. DPO/05/PPNS/XI/2013/Bareskrim a/n Sdr. Darmalis alias Malis.

“Selanjutnya dalam waktu dekat akan kami lakukan penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang Bukti/BB) ke Pengadilan Negeri Rengat, Riau”, terang Himsar Sirait.

Dalam kesempatan terpisah, Jarpen Gultom SH., Direktur Investigasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH), mengatakan tindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan karena mereka sudah merampas hak hidup orang banyak.

“ Tindak tegas. Berikan hukuman seberat mungkin kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan,” ungkap Jarpen. (KLH/Jill)

Teguran BLH Kepri Dicuekin, PT Brilliant Kangkangi UU Lingkungan Hidup

jarpen

Jakarta, Ampuh
Terkait temuan adanya kegiatan pengerukan dan pendalaman alur kapal yang dilakukan oleh PT. Brilliant Lioyds (BL) yang berlokasi di daerah Industri Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sampai saat ini tidak ada tindakan. Padahal di lapangan dari hasil kegiatan itu telah terjadi pembuangan limbah lumpur laut yang mengandung Bahan Berbahayan dan Beracun (B3).

Terkait itu sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepri telah melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap PT BL pada bulan September 2012 yang lalu. Dimana hasilnya, BLH Kepri menemukan pelanggaran terhadap pekerjaan tersebut. BLH sendiri telah mengeluarkan Surat Teguran dan dikenakan sanksi administrai terhadap PT BL.
Dalam surat teguran tersebut, BLH Kepri menyatakan PT BL telah melanggar Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pasal 63 ayat 2, pasal 87 dan pasal 91 tentang Perlindingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam poin tersebut BLH Kepri memerintahkan PT BL, untuk segera melakukan pemulihan dilokasi tersebut, Mengreklamasi kembali huran mangrove yang telah rusak akibat penimbunan lumpur, Pelaksanaan reklamasi dalam tempo dua bulan harus selesai, dan apabila dalam waktu dua bulan tidak dilaksanakan akan diambil tindakan tegas.

Namun, sampai memasuki tahun 2015 ini PT. Brilliant Lioyds tidak mengindahkan teguran dari BLH Kepri. PT BL terkesan menantang, hal ini terlihat sampai tiga tahun sudah perusahaan yang bergerak dibidang perkapalan itu masih bebas melakukan usahanya.

Terkait hal ini, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) melalui Direktur Investigasi, Jarpen Gultom SH, meminta dengan tegas instansi terkait agar serius menindaklajuti kasus ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami meminta BLH bertindak dengan tegas, termasuk Gubernur Kepri sendiri, supaya mencabut ijin perusahaan BL,” kata Jarpen, kepada Radaronline di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Jarpen menilai bahwa Walikota Batam sendiri tak ada nyali untuk menindak perusahaan yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan akibat dampak dari perusahaan itu sendiri.

“Walikota Batam sama sekali mandul untuk penanganan kerusakan lingkungan di Kota Batam. Sehingga kami meminta Gubernur maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun tangan,” jelasnya.

Jarpen menambahkan, Kita akan segera membuat laporan resmi ke Polda Kepri terkait kasus ini. “Kita sedang siapkan laporan ke Polda Kepri terkait tindak pidana Lingkungan Hidup,” tutupnya. (Tom/Rbp)

Inilah Perusahaan di Indonesia Yang Ramah Lingkungan

holcim

Jakarta, Ampuh
Pada akhir Tahun 2014 kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper dalam pengelolaan lingkungan 2013-2014.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengumumkan perusahaan yang termasuk dalam peringkat emas, yakni terdapat 9 dari 1908 perusahaan yang artinya perusahaan taat peraturan lingkungan hidup.

“Dari hasil Proper, tingkat ketaatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 4 persen dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai 72 persen. 9 Perusahaan mendapat peringkat emas,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam.

Berikut adalah 9 nama perusahaan yang mendapat peringkat emas yakni : PT Badak NGL, Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, PT Pertamina Terminal BBM Rewulu, PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, PT Bukit Asam Tbk, PT Medco E&P Indonesia, PT Bio Farma, dan PT Pertamina Aviasi Regional III DPPU Ngurah Rai.

Berdasarkan hasil pemantauan Proper diketahui juga terdapat 21 perusahaan yang mendapat predikat hitam, 121 perusahaan masuk peringkat hijau, 1.224 perusahaan masuk peringkat biru, dan 516 perusahaan masuk peringkat merah.

Siti mengatakan Proper telah berjalan selama 20 tahun. Program ini memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan untuk taat dalam peraturan lingkungan hidup. Hal ini dinilai dari pemenuhan ketentuan izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3, dan kerusakan lingkungan.

Dari Proper ini pula, lanjut politisi Nasdem ini, terjadi efisiensi penggunaan energi. “Terjadi 26 juta giga joule efisiensi energi, 488 juta kubik air yang dikonversi, 11 juta ton 3R limbah padat non B3, 2 juta ton reduksi limbah B3, dan kontribusi 173 perusahaan terhadap CSR sebesar Rp 1,16 triliun,” Jelas Siti.
Dalam kesempatan ini pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dan memberikan penghargaan pada 9 perusahaan yang masuk peringkat emas.

“Penghargaan diterima artinya sudah menjalankan proses menjaga lingkungan hidup. Yang belum mendapat, khususnya yang dapat merah dan hitam merupakan bagian upaya untuk perbaiki lingkungan,” tegas JK di Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam. (Nrm/Lp/Jill)

Kopassus Lakukan Penghijauan di Gunung Halimun

gkopasus

Bogor, Radaronline
Puluhan prajurit Grup-3 Kopassus mendistribusikan ribuan bibit pohon untuk penghijauan di gunung Halimun, Sukabumi, pada Selasa ( 30/12/2014). Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Paguyuban Budiasi, Sentul Bogor, Jawa Barat.

“Penanaman pohon merupakan salah satu kepedulian Kopassus terhadap kelestarian alam Indonesia dan program ini dilaksanakan bersama- sama masyarakat terutama atas permintaan Kesepuhan Adat Banten ,” Kata Letkol Inf J O Sembiring, Wadangrup-3 Kopassus.

Mantan Kepala Penerangan Kopassus menambahkan Kopassus ingin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global dengan gerakan penghijauan sesuai program “Kopassus Go Green”.

Bibit Pohon yang ditanam seperti sengon laut (Albazia falcataria), Rasamala, Mahoni Uganda, Kalpataru dan trembesi yang juga dikenal sebagai ki hujan (Samanea saman) karena tanaman tersebut cocok untuk hutan hujan tropis yang bisa tumbuh dengan cepat.

Sebelumnya , Kopassus bekerjasama dengan Paguyuban Budiasih telah mendistribusikan sepuluh ribu bibit pohon keras, pohon buah-buahan dan 3 ton akar wangi untuk penghijauan di bekas tanah longsor dusun Jembung, Desa Sampang ,Kecamatan KarangKobar Kabupaten Banjarnegara.

(Mayor Inf Achmad Munir, Penerangan Kopassus )

Binaan RZ Minimalisir Limbah dengan Bank Sampah

??????????

Balikpapan, Ampuh
Pemerintah Balikpapan telah menggalakkan penerapan bank sampah sejak empat tahun yang lalu. Meski demikian, masih saja ada daerah-daerah yang terlewat, sehingga warga daerah tersebut belum memiliki kesadaran akan urgensi bank sampah. Di daerah-daerah inilah MBO (Micro Business Officer) RZ (Rumah Zakat) memberikan pemahaman dan menerapkan bank sampah kepada para warganya.

Setelah dilakukan survei, RZ memutuskan untuk memberikan sosialisasi mengenai pilah sampah dan bank sampah kepada warga RT 44, Kecamatan Manggar. Saat ini, Kecamatan Manggar merupakan salah satu daerah binaan RZ. Sosialisasi dibarengi dengan pemberian fasilitas bank sampah untuk warga di daerah tersebut. Antusiasme yang besar membuat warga aktif melakukan penyetoran sampah ke bank sampah.

Pada awalnya RZ membangun bank sampah di RT 44 dengan anggota warga RT 44 dan RT 42.
Seiring berjalannya waktu, warga RT 42 meminta untuk dibuatkan bank sampah pembantu. Sebab jarak antara RT 42 dan bank sampah 44 cukup jauh. Ditambah dengan tidak adanya kendaraan umum untuk mengangkut sampah dari RT 42 ke RT 44. Bernama Insan Mandiri, bank sampah ini terletak di Jl. Mulawarman Gg Selili RT 44 dan RT 42, Manggar, Balikpapan Timur.

“Awal kami datang ke RT 42 untuk survei, banyak sekali sampah berserakan di halaman rumah warga. Tapi setelah ada bank sampah, saya hampir tidak menemukan ada sampah di halaman rumah warga. Mereka jadi rajin membuang sampah pada tempatnya serta memungut sampah yang berserakan,” tutur MBO Balikpapan Timur, Dewi Wulandari, kemarin.

Rumah warga RT 42 dekat dengan laut. Saat pasang, air laut bisa sampai halaman belakang rumah. Sampah yang terbawa air laut menumpuk di halaman rumah. “Warga sangat cekatan memungut sampah yang terbawa air laut. Sampah-sampah itu dibawa warga ke bank sampah untuk ditimbang. Uang hasil penimbangan dimasukkan ke dalam tabungan mereka,” ujar Dewi. (Sari/Yen)

Di Pagaralam, Warga Manfaatkan Kotoran Sapi Untuk Memasak

kotoran sapi

Pagaralam, Ampuh
Penggunaan Bio Gas dari kotoran sapi saat ini mulai dimanfaatkan warga Kota Pagaralam. Kotoran sapi yang selama ini hanya dibuang mulai dimanfaatkan warga untuk menghasilkan gas yang mampu menghidupkan kompor.

Warga Dusun Jambar Akar yang sudah mulai menggunakan Bio Gas.Hal tersebut merupakan realisasasi program pengolahan kotoran sapi menjadi bio gas di Dusun Jambat Akar, Kecamatan Dempo Utara. Untuk sementara, baru beberapa rumah tangga di dusun tersebut yang menikmati bio gas.

“Terus terang saya lebih memilih kompor berbahan bakar bio gas ketimbang dari gas LPG,” ujar Sukman anggota Kelompok Tani (Poktan) Setia A.

Alasan warga mulai banyak menggunakan kompor berbahan bakar bio gas karena dinilai lebih aman. Pasalnya bio gas dialirkan melalui pipa khusus ke pusat tabung bio gas yang cukup jauh dari pemukiman, serta ramah lingkungan, karena terbuat dari kotoran sapi. (Rina/Yen)

LSM AMPUH: Putusan Hakim PN Batam Tidak Pro Lingkungan

Jarpen-Gultom.SH_

Direktur Investigasi LSM AMPUH, Jarpen Gultom SH.

Jakarta, Ampuh
Putusan sidang gugatan Legal Standing yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam terkait pencemaran lingkungan hidup akhirnya sangat disayangkan.

Dimana sidang yang berlangsung Rabu (10/12/2014) kemarin, dengan agenda pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat. “Menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan tergugat IV (PT. NMS) yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut,” kata Majelis Hakim membacakan amar putusan di ruang sidang.

Pertimbangan lain, hakim menilai penggugat tidak mengajukan bukti dari laboratotium juga tidak menghadirkan saksi ahli terkait limbah B3. “Serta membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim , Juli Handayani SH.M.Hum.

Terkait putusan ini, Direktur Investigasi LSM-AMPUH, Jarpen Gultom SH, sangat kecewa. Pihaknya mengatakan menghormati putusan hakim, namun sangat disayangkan apalagi ini masalah lingkungan.

“Bahwa putusan Majelis Hakim menurut pendapat saya kurang cermat dalam memutus perkara gugatan ini. Dimana putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan, dan tidak sesuai dengan visi pemerintah yakni pembangunan ekonomi sosial yang pro lingkungan,” kata Jarpen Gultom, , Kamis (11/12/2014) di kantornya di Jakarta.

“Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain,” jelas Jarpen.

“Kami telah melengkapi bukti-bukti bahwa pihak tergugat I sampai VI telah mengakui limbah B3 yang ada di tiga lokasi tersebut, salah satu lokasi di bukit GTI yang saat ini sedang dibagun Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh Perusahaan Listrik Negara, bahwa Bapedal Kota Batam juga telah melakukan clean-up dengan menunjuk trasportir DSA. Pada intinya para tergugat mengakui keberadaan limbah B3, tetapi keputusan Majelis Hakim sangat jauh bertolak belakang,” tambah Jarpen dengan nada kecewa.

Jarpen menilai, bahwa putusan ini sangat mencederai para aktivis lingkungan. Dimana pihaknya berjuang untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Namun hakim yang mengadili perkara ini berkata lain. “Putusan ini sangat mencederai kami sebagai aktivis lingkungan,” tutup Jarpen yang getol mengkritisi pencemaran lingkungan.

Sementara terkait putusan ini, pihaknya selaku pihak penggugat menghormatinya. Namun LSM-AMPUH serta Kuasanya akan mempertimbangkannya untuk proses Banding.

Penimbunan Limbah
Sekedar informasi, bahwa gugatan ini berawal ketika PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS) yang bergerak dibidang Galangan Kapal (perkapalan) diduga melakukan penimbunan /pembuangan limbah B3 jenis copper slag pada tahun 2005 sampai sekitar tahun 2009.

Namun sampai gugatan ini diajukan LSM AMPUH, limbah tersebut masih ada di lokasi penimbunan/pembuangan di tiga lokasi, yakni di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kel.Tanjung Uncang, Kec. Batuaji Kota Batam.

Sementara di lokasi GTI sendiri sudah dilakukan clean-up oleh Bapedal Kota Batam.

Terkait hal ini, LSM AMPUH sendiri sudah beberapa kali meminta koonfirmai kepada yang bersangkutan seperti PT. Pelayanan Listrik Negara Cabang Kota Batam, PT. Pengusahaan Daerah Indutri Pulau Batam (Persero Batam) dan PT. NMS, yang ketiganya selaku pemilik lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. NMS tersebut.
Namun pada akhirnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dilakukan oleh para Tergugat. (Tm/Rihard BP)

Pabrik Loundry Buang Limbah di Got

Bogor, Ampuh
Nampaknya aturan terkait Undang-Undang larangan dalam pembuangan limbah berbahaya tidak di indahkan para pengusaha laundry. Kendati melarang pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), namun faktanya aturan yang disertai ancaman pidana tersebut, banyak diabaikan para pengusaha.

Di Kecamatan Citeureup tepatnya di Jalan Elang, Kampung Singkup RT 03/RW 04 Desa Sukahati , Kabupaten Bogor, salah satunya perusahaan yang beroperasi di wilayah itu dengan sengaja menjadikan saluran air tak jauh dari pemukiman warga, sebagai tempat pembuangan limbah usahan nya tersebut.

Namun ironisnya pemerintah setempat terkesan tutup mata, sebab meski warga kerap kali mengeluh dan melaporkan persoalan ini, namun hingga kini tak ada tindakan kongkret atau tindakan tegas dari pemerintah terkait.

“Warga berharap pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH), mau menindak pelaku pembuang limbah yang diduga B3 yang dibuang di sembarang tempat itu, karena akibat ulahnya banyak warga warga yang mengeluh karena dampak bau yang ditimbulkan dan dikhawatirkan men nyebabkan dapat berdampak penyakit.

Jajang (40), salah satu warga setempat mengatakan pembuangan limbah yang diduga mengandung B3 itu, dilakukan sejak lima bulan lalu terhitung sejak berdirinya perusahaan. Limbah yang dibuang ke aliran sungai kecil tersebut merupakan limbah cair yang diduga mengandung zat kimia.

“Limbah yang ada di saluran air itu dari perusahaan loundry, yang dibuang sejak lima bulan lamanya,” ujar Jajang.

Hal senada juga dikatakan, Ati (50) mengaku sejak adanya pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan loundry, warga kerap mengaku resah. Sebab selain menimbulkan bau yang tak sedap, warga khawatirkan dapat mengangggu kesehatan.

“Kalau dibiarkan takutnya meluas dan yang lebih ditakutkan berdampak ke anak-anak ,” keluhnya.

Selain itu, warga setiap hari melintas, mengaku sangat resah dengan adanya limbah perusahaan yang dibuang kealiran sungai kecil tersebut. Sebab, kerap menimbulkan bau yang tak sedap karena dipaksa mencium bau asal limbah itu.

“Kalau bisa secepatnya pemerintah tegur perusahaan yang buang limbah di situ ini, biar lingkungan kami tidak tercemar ,karena kita takut kena penyakit kalau terus-terusan nyium bau limbah ini,” ucapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan loundry, Olay, salah satu pegawai dari perusahaan loundry mengakui jika memang adanya pembuangan limbah yang dilakukannya.

“Itu tidak berbahaya karena bukan B3 dan itu merupakan hanya lunturan cairan indigo dari luntuhan bahan denim dari pakaian,” kilahnya.

Selain itu, kata Olay, pihaknya baru mengoperasikan lima bulan lamanya. Dan untuk izinpun sedang dalam kepengurusan.

“Karena baru pindah dan ijin amdalnya pun juga sedang diurus, lagian kita baru berjalan 5 bulan karena baru pindahan dari tanggerang dan semua perijinan sedang di urus,” tandasnya. (Wan/Jek)

Cegah Longsor, BPBD Tanam Ratusan Mahoni di Pagaralam

herawadi (1)

Kepala BPBD Kota Pagaralam, Herawadi.

Pagaralam, Ampuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagaralam melakukan gebrakan penghijauan lingkungan dengan menanam ratusan bibit pohon mahoni di berbagai kawasan tandus dan gersang yang ada di sejumlah wilayah di Pagaralam.

Aksi tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor.

Pasalnya, beberapa kawasan di Pagaralam kerap menjadi daerah rawan longsor seperti kawasan Lematang Indah, Gunung Dempo dan kawasan Liku Endikat.

“Menanam pohon pelindung seperti mahoni ini, merupakan cara ampuh untuk mencegah erosi. Selain itu, juga mampu menjadi penahan tanah, agar tidak labil dan longsor. Hal ini nantinya bisa mencegah terjadinya tanah longsor,” ujar Kepala BPBD Kota Pagaralam, Herawadi, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Tarmizi, kepada Radaronline, kemarin.

Dalam melakukan penanaman pohon tersebut, pihaknya menerjunkan sedikitnya 30 personel BPBD, dengan menyisir kawasan pinggiran kebun teh yang tidak jauh dari objek wisata tangga seribu.

“Setidaknya, ada 200 bibit pohon yang telah tanam di kawasan tersebut, dengan maksud selain untuk mencegah terjadinya bencana longsor, kita juga ingin terus menjaga lingkungan yang hijau,” katanya.

Pohon-pohon yang tumbuh besar nantinya dapat menjadi penguat tanah yang selama ini gundul dan labil, sehingga sangat rentan terjadi longsor.

“Semoga saja gerakan menanam pohon yang terus kita gencaran akan mampu membuahkan hasil dan akan mampu mengurangi bencana longsor ke depannya nanti,” jelasnya. (Rina/Yen)