Kerusakan Lingkungan Merajalela, AMPUH : Walikota Batam Tutup Mata

REKLAMASI-PT-POWER-LAND

Proyek kegiatan reklamasi yang di duga dilakukan oleh PT. PL di Kota Batam.

Jakarta, Ampuh
Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH) sangat menyayangkan lambannya penanganan perkara pencemarang lingkungan di Kota Batam. AMPUH mempertanyakan kinerja instansi terkait yang berhubungan dengan lingkungan huidup.

Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya sampai saat ini persoalan lingkungan hidup di Kota Batam sangat banyak, namun Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) maupun Walikota Batam seakan tutup mata.

“Kami telah melaporkan ke Mabes Polri dan Polda Kepri serta ke Polresta Barelang terkait pengerusakan lingkungan di Kota Batam. Bukan hanya itu, kami juga telah melaporkan pidananya di Kejaksaan Negeri Kota Batam. Namun sampai saat ini belum ada penanganannya yang memuaskan,” kata Direktur Insvestigasi LSM AMPUH, Jarpen Gultom, kepada Radaronline Senin (8/9/2014) di Jakarta.

Salah satunya proyek kegiatan reklamasi yang di duga dilakukan oleh PT. Power Land yang beralamat di Komp. Trikarsa Equalita, Kel. Sungai Panas, Kota Batam untuk Pematangan Lahan (Cut-Fill dan Reklamasi) menguruk/menimbun hutan mangrove seluas ± 391(tiga ratus Sembilan puluh satu) Ha terindikasi tanpa mengantongi IJIN AMDAL.

Hal itu bukan tanpa alasan, untuk memperkuat dugaan tersebut AMPUH telah beberapa kali melakukan surat menyurat mulai pada Oktober 2012, termasuk ke Bapedal Kota Batam. Namun sejauh ini, Bapedal Kota Batam seakan tutup mata.

“Kami mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Batam, yakni Kepala Bapedal dan Walikota Batam untuk menuntaskan permasalahan pengerusakan lingkungan hidup. Sejauh ini terkesan cuek,” kata Jarpen.

Anehnya lagi menurutnya, bahwa PT Power Land belum memiliki ijin Amdal namun pada faktanya meskipun PT Power Land belum memiliki ijin Amdal tetapi dapat melakukan kegiatan reklamasi, hal ini tentunya sangat jelas bertentangan dengan perturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

“Maka atas dasar inilah Kami telah melaporkan Tindak Pidana Lingkungan melalui Mabes Polri dengan Tanda Bukti Lapor : TBL/250/VI/2013/Bareskrim tertanggal 13 Juni 2013 dan saat ini sedang dalam proses penyidikan,” kata Sekjen AMPUH, Agus Riyanto di waktu dan tempat yang sama.

Bukan hanya itu, dari hasil investigasi tentang legalitas kegiatan reklamasi yang telah dilakukan PT Power Land, dan hasilnya menemukan adanya dugaan bahwa adanya kegiatan reklamasi tersebut bahwa PT Power Land juga telah melakukan PEMBAYARAN PAJAK GALIAN C atau PAJAK MINERAL.

“Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan perturan dan perundangan-undangan yang berlaku di negara kita, karena seharusnya PT Power Land yang tidak memiliki ijin Amdal namun dapat melakukan pembayaran pajak Galian C atau Pajak mineral,” tambah Agus.

Disisi lain, Jarpen mempertanyakan Nota kesepahaman terkait penangan kasus lingkungan hidup (MOU). Padahal sebelumnya, MOU yang ditandatangani oleh Walikota Batam Ahmad Dahlan, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Mohamad Hendra S, Kajari Batam Yusron SH, MH dan Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo, sekitar bulan Mei 2014 lalu.

“Namun hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan banyaknya pengusaha ‘nakal’ yang bebas melakukan pengerusakan lingkungan. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali dari instansi manapun,” kata Agus berapi-api.

Bahkan Agus menuding Walikota Batam sudah kongkalikong dengan para pengusaha nakal, sehingga Pemkot tidak berani menindak para perusak lingkungan. “Semua instansi terkesan ‘tutup mata’ akan hal ini,” terangnya.

Dia menambahkan, disisi lain pihaknya telah melakukan Gugatan Legal Standing tentang adanya pembuangan Limbah B3 jenis Copper Slag yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Batam, dan saat ini prosesnya (sidang) gugatannya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kota Batam. (Tm/Rihard BP)

Baca juga :
LSM AMPUH : Laporan Pidana ke Polresta Barelang Terkesan ‘Jalan di Tempat’
SEKJEN AMPUH, Agus : MOU Lingkungan Hidup Kota Batam ‘Mandul’