Jaksa Kejati Riau Jerat Abob Cs. Dengan Pasal Berlapis

pn-pekanbaru

Jakarta, Radaronline
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, menjerat pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) atas transaksi menyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Hal tersebut diketahui saat sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (4/2/2015) kemarin.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dan TPPU atas transaksi bbm ilegal ditengah laut untuk dijual ke Singapur dan Malaysia yang mengakibatkan kerugian negara lebih kurang Rp. 149 Milyar (versi audit BPKP).

Dalam kasus ini, lima terdakwa dugaan TPPU dari penjualan bbm senilai Rp1,3 triliun. Kelima terdakwa tersebut adalah Ahmad Mahbub alias Abob, Niwen Khairiyah, Dunun alias Aguan alias Anun, Arifin Ahmad dan Yusri. Mereka masing-masing punya kasus yang diungkap Bareskrim Mabes Polri.

Adapun JPU yang meyidangkan kasus ini, Adhyaksa, SH., MH., Juli Isnur, SH., Abdul Faried, SH., Ari Purnomo, SH, Feby, SH., Nuraini Lubis, SH. Persidangan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dengan agenda pemeriksa saksi-saksi.

Tim JPU yang diketuain Adhyaksa, menjelaskan kasus ini terungkap dari transaksi mencurigakan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari rekening Niwen, PNS di Kota Batam.

“ Temuan ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dari penelusuran, didapatlah usaha para terdakwa yang menyelundupkan BBM di perairan Dumai,” sebut Adhyaksa di depan Ketua Majelis Hakim Pujoharsoyo SH.

“ Atas perbuatannya karena telah merugikan negara, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 ayat 1 UU Tipikor junto Pasal 15, junto Pasal 18, Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto 55 KUHPidana,” jelas Adhyaksa.

Dalam dakwaan Jaksa, kasus ini berawal dari terungkapnya rekening gendut Rp1,3 triliun milik Niwen Khariyah (38). Ia merupakan pegawai Pemerintah Kota Batam. Niwen merupakan adik kandung dari pengusaha BBM asal Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ahmad Mahbub alias Abob. Tersangka Abob diduga mendapatkan uang tersebut dari jual beli BBM ilegal.

Sebelumnya, Abob dibekuk tim Bareskrim Mabes Polri di sebuah lobi hotel di Jakarta Pusat. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penggelapan BBM milik PT Pertamina di perairan Selat Malaka. Dalam kasus ini, penyidik juga menyita barang bukti berupa bangunan, tanah, serta beberapa alat berat yakni traktor dan tanker

Dari tangan Abob, polisi pun menyita tiga unit mobil berbagai merk, tiga unit truk colt diesel, dua excavator, satu bulldozer, dokumen bank berupa rekening koran dan voucher, 65 lokasi tambang di Kabupaten Bengkalis Riau berikut dokumen sertifikat tanah, satu bidang tanah di Pekanbaru senilai Rp275 juta, satu unit kapal lautan 1 dan satu lokasi tambang di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru milik Dunun.

Kepemilikan Abob Atas Pulau Bokor
Sementara itu, disisi lain, tertangkapnya Ahmad Mahbub alias Abob oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu membuka jalan kasus ini semakin terang benerang. Pasalnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sedang mendalami kepemilikan Abob atas Pulau Bokor tersebut.

Informasi yang diperoleh dari kepolisian, Abob memperoleh Pulau Bokor seluas 361 hektare melalui izin yang diperoleh 4 perusahaan. Dalam tataran kepemilikan, PT Berantai Bay Storage seluas 87 hektare, PT Rempang Sunset seluas 105 hektare, PT Sunset Sukses seluas 101 hektare dan PT Power Land seluas 68 hektare.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan, keempat perusahaan ini berkiblat kepada Abob. Sejak 2011 izin dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam hanya PT Power Land yang melakukan aktivitas reklamasi pantai di Pulau Bokor, yang kini sudah terhubung dengan Tanjunguma, Jodoh itu.

Sementara dari data dan hasil investigasi yang didapat, dari alur kepemilikan hingga Amdal kembali dilidik Polda Kepri, termasuk kepentingan-kepentingan pejabat di dalamnya.

Bahkan salah satu elit politik di Batam turut serta diperiksa di Bareskrim Mabes Polri belum lama ini. Belum diketahui secara persis keterlibatannya, Namun kuat dugaan dia diperiksa berkaitan tanah dan Pulau Bokor milik Abob. Yang mana ia diduga kuat sebagai perantara yang menghubungkan petinggi Pemkot Batam saat itu.

Mengalir ke Walikota Batam
Sementara itu LSM AMPUH mempertanyakan Pemkot Batam atas lambannya penanganan atas kasus limbah maupun kerusakan lingkungan di Kota Batam. Hal itu bukan tanpa alasan, untuk memperkuat dugaan tersebut AMPUH telah beberapa kali melakukan surat menyurat mulai pada Oktober 2012, termasuk ke Bapedal Kota Batam. Namun sejauh ini, Bapedal Kota Batam seakan tutup mata.

“ Kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Batam, yakni Kepala Bapedal dan Walikota Batam untuk menuntaskan permasalahan pengerusakan lingkungan hidup. Sejauh ini terkesan cuek,” kata Direktur Investigasi AMPUH, Jarpen Gultom kepada Radaronline.

AMPUH menambahkan bahwa Walikota Batam terkesan cuek bukan tanpa alasan, pasalnya dari sumber yang didapat menyebutkan, sebagian besar aliran dana kampanye Walikota Batam Ahmad Dahlan yang maju berpasangan dengan Rudi SE tahun 2011 lalu, diduga kuat sebagian berasal dari Abob.

Uang yang diperoleh Dahlan untuk kampanye pencalonannya kembali pada Pemilihan Wali Kota Batam tahun 2011 itu mengalir deras asalkan izin kepemilikan Pulau Bokor berada di genggaman Abob. Sehingga wajar saja apabila tidak ada tindakan dari Pemkot Batam terhadap Power Land.

“ Semua instansi terkait terkesan ‘tutup mata’ akan hal ini, wajar saja karena Walikota juga sudah kong kalikong dengan pengusaha nakal tersebut,” terang Jarpen. (Rudianto/Rihard)