Produksi Sampah Plastik Indonesia Capai 5,4 Juta Ton per Tahun

AMPUH, Jakarta
Produksi sampah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun.

“Berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, jumlah sampah plastik tersebut merupakan 14 persen dari total produksi sampah di Indonesia,” kata Ketua Umum “Indonesia Solid Waste Association” (InSWA), Sri Bebassari, di Jakarta, Selasa.

Sementara berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik.

Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46 ribu sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera bahkan kedalaman sampah plastik di Samudera Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter.

Menurut Sri, langkah positif untuk pengurangan sampah melalui kampanye 3R yaitu Reduce(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang).

Namun secara substansial, hasil yang didapat tidak sebanding dengan pertumbuhan penggunaan plastik yang terus meningkat dari hari ke hari.

“Yang harus dilakukan saat ini bukan memusuhi plastik, tapi menemukan formula yang tepat untuk mempercepat proses penguraian plastik agar bisa kembali ke alam,” tambah dia.

Karenanya, salah satu ide bijak untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan plastik yang ramah lingkungan.(antara)

50 Persen Sampah Sudah Dimanfaatkan

AMPUH, Malang
Menteri Lingkungan Hidup Prof Dr Balthasar Kambuaya menyatakan hanya 50 persen sampah domestik dan industri yang sudah dimanfaatkan, sementara 50 persen sisanya terbuang sia-sia.

“Nah, yang belum dimanfaatkan dan diolah secara positif ini yang menjadi masalah karena sampah tersebut masih ada yang dibuang di sungai atau dibakar,” kata Balthasar ketika meresmikan pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Oleh karena itu, tegasnya, persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ini adalah masalah pencemaran lingkungan yang bisa berdampak pada berbagai aspek, terumata masalah kesehatan dan lingkungan, sehingga harus dicari penyelesaian serta solusinya dengan baik.

Untuk tingkat daerah, lanjutnya, seharusnya memang sudah ada pengelolaan yang bernilai ekonomi tinggi serta menuju ke arah konservasi wilayah. Hanya saja, untuk penganggaran atau pembiayaannya menjadi kembali lagi ke APBD.

“Yang terpenting saat ini, bagaimana membiasakan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai atau dibakar dan samph yang semulai bernilai negatif menjadi sesuatu yang positif, bahkan bagi pembangunan perekonomian yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Wasto mengemukakan, potensi sampah di Kota Malang cukup besar, yakni mencapai 616 ton/hari atau 221.716 ton/hari. Sedangkan yang masuk ke TPA Supiturang mencapai 425 ton/hari atau 153.657 ton/hari.

Potensi yang cukup besar itu, katanya, dikelola dan diolah di TPA yang luasnya mencapai 22,20 hektare. Sementara potensi gas metan mencapai 4.521 ton/tahun.

Menurut dia, gas metan yang telah diproduksi itu pada tahap awal sudah dimanfaatkan oleh 360 kepala keluarga (KK) warga sekitar dan diberikan secara gratis. Hanya saja, dari total potensi itu yang dimanfaatkan baru 3-5 persen saja.

“Kita upayakan setiap tahun warga yang bisa memanfaatkan gas metan untuk keperluan rumah tangga ini akan terus bertambah karena kita juga merencanakan pembangunan SPBU BBG di sekitar lokasi,” ujarnya.

Saat ini, kata Wasto, pembangunan SPBU BBG itu masih dalam proses pra-DED dan paling lama satu tahun ke depan sudah bisa direalisasikan pembangunan fisiknya dengan perkiraan anggaran sekitar Rp195 miliar. (ant/Esra)

Laboratorium Limbah di Bekasi

AMPUH, Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, sekarang memiliki fasilitas laboratorium analisis limbah dari berbagai sumber polutan.

“Kami berharap fasilitas baru ini bisa bermanfaat sebagai alat pengendali tingkat pencemaran lingkungan di sejumlah kawasan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat di Bekasi, Senin.

Dia mengatakan, pendirian laboratorium yang berlokasi di Perumnas II, Bekasi Selatan itu dimaksudkan untuk menganalisis secara mandiri berbagai polutan yang mencemari lingkungan Kota Bekasi.

“Selama ini, analisa terhadap berbagai polutan yang hendak diteliti dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium lain,” katanya.

Menurut dia, Kota Bekasi sudah saatnya memiliki laboratorium mandiri sebagai bagian dari kewajiban mengendalikan lingkungan.

“Dengan kehadiran laboratorium itu juga, kami bisa melakukan pengawasan serta pembinaan intensif bagi sumber polutan yang limbah hasil produksinya melebihi ambang batas,” kata Dadang.

Dadang menambahkan, laboratorium tersebut telah dilengkapi kapasitas untuk menganalisis limbah cair, limbah udara, dan limbah padat yang mencemari tanah.

“Investasi yang ditanamkan untuk pendirian laboratorium ini cukup besar, sebab alatnya mahal. Perangkat analisis limbah cair harganya mencapai Rp2,5 miliar. Sementara perangkat analisis limbah udara hingga Rp 3,5 miliar,” katanya. (ant/Esra)