Sungai Citarum Tidak Berfungsi Maksimal

Citarum

AMPUH, Bandung-Jabar
Sungai Citarum adalah salah satu sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat, yang membentang sepanjang kurang lebih 270 km dari Gunung Wayang Kabupaten Bandung dan berhilir di pantai utara Jawa tepatnya di daerah Ujung Karawang. Secara historis, Sungai Citarum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, bahkan sejarah peradaban manusia di Jawa Barat.

Kini, kondisi sungai Citarum tidak berfungsi maksimal, padahal sungai Citarum banyak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sungai Citarum ini juga mendatangkan bencana, seperti banjir pada musim hujan. Dan kekeringan dimusim kemarau, sehingga menimbulkan penyakit yang sangat kotor.

Hal tersebut disampaikan oleh Praktisi Lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Supadiono Sobirin, pada Peringatan Hari Sungai Nasional di Posko Wahana Lingkungan (Walhi) di Jawa Barat, di jalan Piit, Bandung, Sabtu (27/7).

“Bila sungai itu baik, maka peradaban bangsa itu baik. Lihatlah sungai-sungai dinegara Eropa, airnya bersih dan bening. Bila sungai itu kotor, maka bangsa itu sedang sakit,” ujar Wayan D.Surya, pembicara lain islah dari Walhi Pusat.

Wayan mengungkapkan kondisi sungai merupakan cerminan peradaban bangsa. Sebagai contoh kondisi Sungai Citarum yang rusak dan kotor akibat ulah bangsanya sendiri.

DPKLTS mencatat bahwa lebih dari separuh sungai yang ada di Indonesia kondisinya sudah kritis. Bahkan cenderung akan membunuh masa depan. Pasalnya, di musim penghujan sungai Citarum meluap dan menimbulkan banjir sehingga akan menyengsarakan jutaan penduduk. Citarum hanyalah salah satu contoh dari 2.000 sungai yang ada diwilayah Jawa Barat.

Bukan hanya ancaman banjir, tapi ancaman kemarau pun kerap melanda warga lantaran aliran air sungai Citarum mengalami kekeringan sehingga warga pun harus menggali air tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, dari penggalian air tanah tersebut berdampak pada ancaman tanah longsor.

Untuk diketahui, ketersediaan air di musim hujan khususnya diwilayah Jawa Barat mencapai 80 miliar kubik per tahun dan sebagian besar terbuang kelaut.

Sementara itu, Jarpen Gultom SH., selaku aktivis pemerhati lingkungan dari LSM AMPUH, di Jakarta, mengatakan kondisi sungai Citarum, Jawa Barat, sangat memprihatinkan. “Sedih rasanya melihat kondisi Sungai Citarum, sejarah peradaban manusia di Jawa Barat ini yang kotor dan rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap sumber kehidupan mahluk hidup, yakni air. Mari kita jaga sungai Kita dengan tidak membuang sampah ke sungai, membuang limbah pabrik, limbah rumah tangga ke aliran sungai agar kelangsungan hidup anak, cucu kita tetap terjaga dimasa depan,” kata Jarpen Gultom SH. (radaronline.co.id)

BPK : Banyak Perusahaan Buang Limbah ke Citarum

AMPUH, JakartaCitarum.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah perusahaan di bantaran Sungai Citarum membuang limbah ke sungai yang menjadi sumber air ibu kota tersebut.

Ini menjadi salah satu dari sejumlah temuan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang dianggap BPK kurang efektif.

Hal tersebut tercantum dari Laporan Kinerja sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2012 BPK mengenai pengelolaan DAS Citarum.

Jika dalam nilai uang, ketidakefektivan pengelolaan Citarum bernilai Rp3,93 miliar.

Laporan BPK mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perum Jasa Tirta yang sudah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan sungai di Jawa Barat tersebut.

Namun, beberapa ketidakefetivan ditemukan pada pemerintah provinsi serta pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Temuan yang cukup buruk ialah temuan pidana pelanggaran pembuangan limbah.

“Terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan berupa pembuangan limbah ke Sungai Citarum oleh perusahaan tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair,” kata Hadi Poernomo, Ketua BPK, ketika menyampaikan IHPS II-2012 pada DPR.

Lebih rinci, jumlah perusahaan yang membuang limbah cair tanpa izin di Kabupaten Purwakarta ialah empat perusahaan. Di Kabupaten Bandung, ada empat lagi yang melakukan hal yang sama,
sementara tujuh industri lain membuang limbah cair ke Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali. Di Kabupaten Bandung Barat, 16 industri membuat limbah cair ke Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali.

“Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan Citarum juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/daerah sebanyak satu kasus senilai Rp441,10 juta, kekurangan penerimaan sebanyak satu kasus senilai Rp22,32 miliar, satu kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan, enam kasus penyimpangan administrasi, dan 16 kasus kelemahan pengendalian internal,” tulis laporan tersebut.

Adapun temuan BPK terkait Bappenas ialah mengenai roadmap pengelolaan Citarum yang berbeda dengan roadmap yang dimiliki Kementerian PU.

Padahal, pengelolaan Citarum dilakukan dengan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). BPK kemudian menginstruksikan Bappenas untuk, bersama Kementerian PU, mengelola roadmap Citarum sesuai dengan perjanjian dalam loan Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program no 22500-INO (SF) dan 2501-INO (SF).

Pengelolaan Citarum menjadi salah satu titik berat laporan IHPS II-2012 BPK yang dilaporkan ke DPR kemarin. Sebab, Citarum mengairi ratusan ribu hektar sawah di Pantai Utara Jawa Barat mmelalui jaringan irigasi Jatiluhur.

Citarum juga sumber air untuk Banding dan Jakarta, serta sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk Jawa dan Bali. (Gayatri/Esra)